Ilustrasi – Jalan tol bukan sekadar konektivitas. Di balik jaringan yang terus bertambah, ada kebutuhan investasi hingga mendekati Rp1.000 triliun.(Foto: Dok.ATI)
JAKARTA, NP – Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) mendorong terobosan kebijakan dan skema pembiayaan baru untuk menjaga keberlanjutan pembangunan jalan tol nasional. Keterbatasan kapasitas pembiayaan pemerintah dinilai membuat peningkatan peran investasi swasta menjadi semakin penting.
Persoalan tersebut akan menjadi salah satu agenda utama Focus Group Discussion (FGD) ATI bertajuk penyelarasan ekosistem infrastruktur jalan tol untuk pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, Rabu (12/8/2026), di Jakarta.
Forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, regulator, pelaku usaha, investor, perbankan, akademisi, hingga lembaga pengawasan untuk membahas berbagai persoalan yang memengaruhi keberlanjutan industri jalan tol, termasuk regulasi, struktur pembiayaan, kelayakan investasi, pelayanan, dan keselamatan pengguna jalan.
Ketua Umum ATI Rivan A. Purwantono mengatakan pembangunan jalan tol tidak boleh berhenti pada pencapaian panjang jalan yang terbangun. Infrastruktur tersebut harus mampu memberikan manfaat langsung melalui layanan yang aman, nyaman, berkualitas, dan andal bagi masyarakat.
“Pembangunan jalan tol pada akhirnya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Publik membutuhkan layanan jalan tol yang aman, nyaman, berkualitas, dan andal. Karena itu, ATI bersama Pemerintah terus bersinergi untuk menjaga keberlanjutan industri sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan jalan tol yang terbaik,” ujar Rivan dalam siaran pers ATI, Minggu (9/8/2026).
Saat ini, jaringan jalan tol yang beroperasi di Indonesia telah mencapai 3.115,98 kilometer yang terdiri atas 76 ruas dan dikelola 59 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Nilai investasi pada ruas yang telah beroperasi mencapai Rp668 triliun dan diproyeksikan mendekati Rp1.000 triliun jika termasuk ruas yang masih dalam tahap konstruksi dan persiapan.
Besarnya kebutuhan investasi tersebut menjadi tantangan tersendiri ketika ruang fiskal pemerintah terbatas. ATI menilai diperlukan kebijakan yang mampu menciptakan iklim investasi yang sehat sekaligus memberikan kepastian bagi investor untuk terus berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur jalan tol.
Apalagi, sebagian besar ruas tol yang beroperasi masih berada dalam fase awal hingga menengah siklus pengembalian investasi. Kondisi itu membuat keberlanjutan struktur keuangan BUJT menjadi faktor penting agar pengusahaan jalan tol dapat berlangsung dalam jangka panjang.
Di sisi lain, industri jalan tol juga menghadapi persoalan operasional yang tidak kalah serius. Maraknya kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) dinilai mempercepat kerusakan fisik jalan sekaligus meningkatkan risiko kecelakaan dan membahayakan pengguna jalan.
Karena itu, pembenahan ekosistem jalan tol tidak cukup hanya dilakukan melalui pembangunan ruas baru. Keselarasan regulasi, penguatan pembiayaan, penegakan aturan angkutan barang, peningkatan pelayanan, serta penguatan aspek keselamatan perlu berjalan secara bersamaan.
FGD ATI akan menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan utama. Forum direncanakan dibuka Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
Diskusi akan dipandu pakar manajemen Rhenald Kasali dengan menghadirkan ekonom Muhammad Chatib Basri dan Bambang Brodjonegoro sebagai narasumber utama.
Perwakilan Komisi V DPR RI serta sejumlah kementerian dan lembaga juga dijadwalkan hadir, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
Sejumlah lembaga pengawasan dan keselamatan juga akan terlibat, di antaranya Korps Lalu Lintas Polri, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).
Dari kalangan akademisi dan pakar, forum melibatkan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, guru besar Fakultas Hukum Universitas Trisakti, serta pengamat kebijakan publik. Unsur masyarakat dan dunia usaha juga hadir melalui Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), ATI, perbankan, dan investor.
Plt. Sekretaris Jenderal ATI Kristianto menegaskan, keberlanjutan industri jalan tol membutuhkan kebijakan yang mampu mempertemukan kepentingan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan masyarakat.
“Sinergi dan keseimbangan kebijakan sangat penting bagi masa depan industri jalan tol nasional. Melalui pelaksanaan FGD ini, ATI berharap dapat menghimpun berbagai pemikiran kritis dan gagasan solutif lintas sektor yang akan kami rumuskan secara komprehensif ke dalam dokumen rekomendasi kebijakan (White Paper),” kata Kristianto.
Menurut Kristianto, rekomendasi tersebut nantinya diserahkan kepada pemerintah sebagai masukan strategis dalam merumuskan kebijakan jalan tol nasional.
ATI berharap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mampu menjaga keberlanjutan investasi dan pengusahaan jalan tol, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang semakin baik serta mendukung percepatan pembangunan ekonomi nasional. (red)
Be First to Comment