JAKARTA, NP- Sembilan fraksi yang ada di DPR memberikan pandangan fraksi masing-masing atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 Beserta Nota Keuangan di Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2023).
Dari berbagai macam persoalan dan indikator dalam RAPBN 2024, fraksi-fraksi di DPR RI menekankan pentingnya keseriusan pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan mencapai 5,2 persen.
Anggota DPR RI Ratna Juwita Sari yang ditunjukan Fraksi Partai kebangkitan Bangsa (FPKB) menyampaikan pandangan fraksinya menyatakan
penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu kunci utama faktor penggerak pembangunan nasional. Sehingga guna mewujudkan harapan dari RAPBN 2024 tersebut, peningkatan kualitas dan optimalisasi SDM sangat diperlukan.
Upaya itu dapat dilakukan melalui reformasi struktural, peningkatan kualitas pendidikan dan vokasi serta program-program yang berorientasi pada peningkatan kapasitas SDM dan padat karya.
“FPKB menilai proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut masih underestimate. F-PKB sendiri mengusulkan agar target tersebut bisa di patok di angka 5,3 persen,” ujar Ratna.
Fauzi Amro yang ditunjuk Fraksi Partai Gerindra membacakan pandangan fraksinya menyatakan diperlukan usaha yang lebih serius dari pemerintah untuk mencari alternatif baru pasar ekspor Indonesia.
“Pemerintah diharapkan memberikan insentif fiskal maupun peningkatan anggaran penelitian untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri sehingga terjadi peningkatan signifikan atas kontribusi sektor industri pengolahan dapat meningkat sampai 20% dari PDB,” ujar Fauzi.
Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Diah Nurwitasari yang membacakan pandangan fraksinya menyatakan keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN (RAPBN) Tahun 2024 beserta Nota Keuangannya yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus lalu, menunjukkan belum ada hal yang istimewa dari target pemerintah dalam menunaikan janji-janji ekonominya.
“RAPBN tahun 2024 membutuhkan penajaman agar lebih sehat, kredibel dan lebih pro-rakyat, serta berdampak lebih optimal bagi kesejahteraan rakyat,” kata Diah.
Beberapa catatan disampaikan FPKS atas RAPBn 2024. Pertama, kinerja pertumbuhan ekonomi dinilai belum memadai untuk mencapai harapan yang lebih tinggi. Dengan target pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 5,2 persen, maka pertumbuhan ekonomi dalam satu dekade tampak stagnan di bawah 5 persen dengan rata-rata 4,2 persen dari kurun waktu 2014-2024.
“Angka ini jauh dari optimisme Presiden di awal jabatan yaitu 7 persen, bahkan belum pernah menyentuh target yang direncanakan RPJMN hingga akhir 2024 yaitu di angka 6-6,2 persen. dengan tingkat pertumbuhan tersebut rasanya semakin sulit untuk mencapai target menjadi negara maju dan rakyat berpendapatan tinggi pada Indonesia emas 2045,” Diah.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) Achmad Baidowi membacakan pandangan fraksinya menyatakan proyeksi ekonomi yang disusun dalam RAPBN 2024 harus realistis dan mempertimbangkan segala potensi risiko dan ketidakpastian.
Hal ini penting mengingat perubahan ekonomi, politik dan berbagai dinamika di dunia yang terus berubah. Sehingga fleksibilitas dalam RAPBN 2024 sangatlah penting.
“Penting untuk mempertimbangkan ketidakpastian eksternal seperti perubahan geopolitik, perubahan kebijakan global dan dampak pandemi yang masih berlanjut,” kata Baidowi.
Ia mencontoh, rentang inflasi yang cukup lebar (1.5% hingga 3,5%) yang engindikasikan ketidakpastian dalam proyeksi inflasi. Sehingga menjadi penting memiliki proyeksi inflasi yang lebih akurat karena inflasi yang tidak terkendali dapat berdampak negatif pada daya beli masyarakat.(dito)
Be First to Comment