Last updated on 01/09/2025
Ketua Bidang Koperasi dan UMKM DPP PDIP Periode 2019-2024.(Ist)
JAKARTA, NP — Mantan anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mindo Sianipar, mendorong kepala daerah terpilih di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, untuk mengembangkan potensi pertanian daerah secara terintegrasi. Ia juga menilai keterlibatan badan usaha milik daerah (BUMD) dan diaspora penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Seorang kepala daerah harus memiliki kemampuan pemasaran yang baik. Potensi daerahnya harus bisa dijual, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Otonomi Daerah,” ujar Mindo saat ditemui di kediamannya di Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2025) sore.
Kabupaten Humbahas dikenal sebagai salah satu sentra pertanian di wilayah Tapanuli, dengan sekitar 90 persen penduduknya berprofesi sebagai petani. Selain jagung yang menjadi komoditas utama, sejumlah tanaman hortikultura seperti terong Belanda dan durian dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan di dataran tinggi Humbahas.
“Permintaan terhadap terong Belanda cukup tinggi, terutama dari sektor perhotelan dan restoran. Pasarnya tidak jauh dari Humbahas, sehingga cocok untuk dikembangkan. Durian pun bisa menjadi komoditas unggulan,” kata Mindo yang pernah menjabat di Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, kehutanan, dan kelautan.
Ia menambahkan, salah satu tantangan yang perlu diatasi adalah keterbatasan akses pasar. Menurut dia, Bandara Internasional Silangit di Kabupaten Tapanuli Utara dapat dimanfaatkan sebagai jalur distribusi produk-produk pertanian dari Humbahas.
“Misalnya, kalau susu kerbau diproduksi dan dikirim dalam kondisi dingin ke Jakarta lewat Silangit, selisih harganya akan cukup untuk menutup biaya logistik. Ini peluang yang harus dimanfaatkan,” ujar pria kelahiran Tanjung Balai ini.
Libatkan Diaspora
Selain penguatan infrastruktur dan pemasaran, Mindo mendorong pemerintah daerah untuk melibatkan diaspora atau perantau asal Humbahas dalam pembangunan. Ia mengusulkan agar pemerintah daerah memfasilitasi pertemuan dengan diaspora di kota-kota besar, seperti Jakarta, untuk menjajaki kerja sama berbasis komunitas.
“Misalnya, program satu kerbau untuk satu kampung. Diaspora bisa menyumbang, sementara tanggung jawab pemeliharaan ada di pemerintah daerah. Pengelolaannya dibuat komunal dan transparan,” katanya.
Menurut Mindo, pendekatan kolaboratif seperti ini dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia juga menilai Humbahas memiliki potensi besar untuk mengembangkan sistem pertanian terpadu yang mencakup tanaman, ternak, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Untuk itu, peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dinilai krusial.
“Kopi Arabika di sana sudah tepat. Tapi pengolahan pascapanennya perlu ditingkatkan. Misalnya, petani harus diajarkan memetik hanya buah yang benar-benar matang agar kualitas kopi meningkat,” ujar alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut.
Peluang dari Program Nasional
Mindo juga menyinggung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai, program ini bisa menjadi peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat jika dikaitkan dengan produksi pangan lokal.
“Kebutuhan telur, misalnya, bisa disuplai oleh peternak lokal di Humbahas. Tidak perlu lagi didatangkan dari Medan. Ini bisa mendorong kemandirian pangan sekaligus mendukung ekonomi lokal,” ucap Ketua Bidang Koperasi dan UMKM DPP PDI Perjuangan periode 2019–2024 ini.
Mindo menegaskan, manajemen dan tata kelola yang baik merupakan kunci dalam memaksimalkan potensi yang ada di daerah.(red).
Be First to Comment