Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menyerahkan Keterangan Pemerintah tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024 usai dibacakan di Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/5/2023). (Foto: DPR RI)
JAKARTA, NP- DPR RI hari ini menggelar rapat paripurna untuk mendengarkan penyampaian dari Pemerintah terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2024.
Rapat Paripurna digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/5/2023) dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani.
Agenda rapat paripurna yaitu Penyampaian Keterangan Pemerintah tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024 yang diwakili Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Dalam penjelasannya, Menkeu Sri Mulyani mengatakan Pemerintah menargetkan pemulihan ekonomi Indonesia tumbuh mencapai 5,3 hingga 5,7 persen di 2024.
“Saat ini ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan pertumbuhan kuartal I-2023 pada level 5,03 persen yang menunjukkan bahwa resilient perekonomian Indonesia sangat baik,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna.
Target tersebut dipatok dalam rangka mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Mengingat sudah berakhirnya pandemi Covid-19.
Untuk inflasi pemerintah memperkirakan mencapai 1,5 hingga 3,5 persen. Lalu, nilai tukar rupiah dipatok sebesar Rp 14.700 hingga Rp 15.300 per dolar AS, dan tingkat suku bunga SBN 10 tahun berada di kisaran 6 persen sampai dengan 6,91 persen.
Sementara harga minyak mentah Indonesia senilai USD 75 hingga USD 85 per barel, lifting minyak bumi 597 ribu hingga 652 ribu barel per hari, dan lifting gas 999 ribu hingga 1,05 juta barel setara minyak per hari.
Menkeu Sri Mulyani menekankan bahwa pembahasan KEM PPKF telah disusun dengan mempertimbangkan berbagai dinamika global dan melihat potensi pemulihan ekonomi nasional di tahun depan.
“Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN 2024,” jelasnya.
Setelah diserahkan ke pimpinan DPR, nantinya dokumen KEM PPKF akan diserahkan kepada komisi terkait, salah satunya Komisi XI untuk dibahas lebih lanjut dan ditemukan target pertumbuhan ekonomi yang pasti.
Terkait KEM dan PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2024, Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar kebijakan umum dan prioritas anggaran harus dijadikan acuan bagi setiap kementerian atau lembaga dalam penyusunan anggaran serta perincian unit organisasi, fungsi dan program.
Sesuai Pasal 167 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020, fraksi-fraksi DPR akan memberikan pandangan atas materi yang disampaikan Pemerintah mengenai KEM dan PPKF RAPBN. Pandangan tersebut akan disampaikan dalam rapat paripurna tanggal 23 Mei mendatang.
“Oleh karena itu kami mohon seluruh Fraksi agar dapat menyiapkan pandangan fraksinya masing-masing,” tegas Puan.
Untuk diketahui, Pemerintah menargetkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara di 2024 sebesar 2,16 – 2,64 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) terkait KEM dan PPKF RAPBN 2024. Target itu kian mengecil dari defisit APBN 2023 yang disasar sebesar 2,84 persen.
Target yang ditetapkan Pemerintah itu juga karena pertimbangan perkembangan global yang terjadi saat ini. Di antaranya konflik geopolitik yang meningkat, inflasi dunia yang sangat tinggi sehingga menyebabkan kenaikan suku bunga global dan kembali dibukanya lockdown China.
Berikut Indikator Asumsi Makro Perekonomian Indonesia pada Tahun 2024:
Pertumbuhan ekonomi: 5,3-5,7 persen
Inflasi: 1,5-3,5 persen
Nilai tukar rupiah: Rp14.700-Rp15.300 per dolar AS
Suku bunga SBN 10 tahun: 6-6,91 persen
Harga minyak mentah: US$75-US$85 per barel
Lifting minyak: 597-652 ribu barel per hari
Lifting gas: 999 ribu-1,05 juta barel setara minyak per hari. (dito)
Be First to Comment