Ilustrasi – Tata ruang bukan sekadar peta, tapi pondasi masa depan Indonesia. (Ist)
JAKARTA, NP — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mencatat capaian signifikan dalam tata kelola ruang selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025, nilai investasi yang bersumber dari produk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) mencapai Rp357,17 triliun.
“Angka ini menunjukkan bahwa kebijakan penataan ruang tidak lagi berhenti di atas meja perencanaan, tetapi benar-benar menjadi penggerak ekonomi nasional. Tata ruang kini menjadi fondasi strategis untuk memastikan arah pembangunan yang terukur, efisien, dan berkeadilan,” ujar Nusron dalam keterangan resmi, Senin (27/10/2025).
Ia menjelaskan, peningkatan investasi tersebut didorong oleh langkah Kementerian ATR/BPN memperkuat sistem perencanaan ruang melalui penyusunan serta digitalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Sepanjang setahun terakhir, telah diterbitkan 119 RDTR baru, naik 21,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari total keseluruhan, 445 RDTR kini terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) — meningkat 189 dokumen atau 73,8 persen dalam periode yang sama.
Integrasi RDTR dengan OSS menjadikan tata ruang sebagai pintu masuk utama investasi, terutama melalui mekanisme KKPR. Dengan sistem ini, pelaku usaha memperoleh kepastian lokasi dan izin secara transparan, cepat, dan berbasis data spasial akurat.
“Langkah ini sekaligus menutup ruang bagi praktik tumpang tindih lahan dan memperkuat kepastian hukum dalam berusaha,” tegas Nusron.
Capaian tersebut, lanjutnya, sejalan dengan arah kebijakan pemerintahan Prabowo–Gibran yang menitikberatkan pada investasi produktif, pemerataan pembangunan wilayah, dan optimalisasi pemanfaatan ruang bagi kesejahteraan rakyat. Dengan tata ruang yang terintegrasi, pembangunan tidak hanya difokuskan di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga diarahkan ke daerah-daerah potensial yang selama ini belum tergarap optimal.
Menurut Nusron, capaian investasi Rp357,17 triliun bukan sekadar angka, melainkan indikator meningkatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap kepastian tata ruang nasional.
“Investor kini tak lagi ragu menanamkan modal karena melihat adanya transparansi, prediktabilitas, dan koordinasi lintas sektor yang semakin solid. Semua dimulai dari kepastian ruang,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan tata ruang juga memperhatikan dimensi keberlanjutan. Setiap RDTR tidak hanya mengatur zonasi ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek lingkungan, daya dukung sumber daya alam, serta mitigasi bencana.
“Dalam visi Prabowo–Gibran, pembangunan harus menyentuh seluruh wilayah tanpa mengorbankan keseimbangan lingkungan. Karena itu, tata ruang kami dorong menjadi acuan utama dalam seluruh proses pembangunan,” kata Nusron.
Ke depan, Kementerian ATR/BPN akan memperluas sinkronisasi Rencana Tata Ruang antara pusat dan daerah, mempercepat digitalisasi seluruh dokumen RDTR, serta memperkuat data spasial tematik lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Langkah ini diharapkan memperkuat tata kelola ruang nasional yang efisien, adaptif, dan inklusif.
“Kementerian ATR/BPN ingin memastikan setiap jengkal tanah dan ruang di Indonesia dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tata ruang adalah kunci menuju pembangunan yang tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan,” pungkas Nusron.
(red)
Be First to Comment