NTT masih berjuang melawan kemiskinan ekstrem dan stunting. Kesuksesan hanya mungkin dengan kerja sama lintas sektor.(Ist)
KUPANG, NP — Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menghadapi tantangan besar dalam pembangunan manusia. Dua persoalan utama, yakni kemiskinan ekstrem dan stunting, menjadi perhatian nasional karena saling berkaitan dan membutuhkan solusi terpadu lintas sektor.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat kemiskinan di NTT pada 2024 mencapai 19,48 persen, turun tipis dari 19,96 persen pada 2023. Sementara prevalensi stunting berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 berada di angka 37 persen, jauh di atas target pemerintah daerah 33,1 persen pada 2025.
Deputi Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd., menegaskan bahwa persoalan di NTT tidak bisa diatasi dengan pendekatan tunggal.
“Kolaborasi adalah jawaban untuk mengatasi masalah yang multidimensi di NTT,” ujarnya dalam acara koordinasi dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga di Kupang, Senin (27/10/2025).
Pertemuan tersebut melibatkan sejumlah kementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, serta mitra swasta. BKKBN juga menggandeng Konsorsium Perguruan Tinggi (KPT) — Universitas Nusa Cendana, Universitas Muhammadiyah Malang, dan Universitas Brawijaya — untuk memperkuat riset dan intervensi berbasis bukti ilmiah di tiga daerah prioritas: Sumba Barat Daya, Timor Tengah Selatan, dan Manggarai Timur.
Teguh menambahkan, Posyandu dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang melibatkan 600 ribu personel di seluruh Indonesia menjadi ujung tombak pendampingan keluarga berisiko stunting. “Mereka berperan mendeteksi dini, mengedukasi, dan memastikan keluarga mendapat layanan kesehatan yang komprehensif,” katanya.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengapresiasi inisiatif kolaborasi tersebut.
“Pola kerja bersama ini mulai terlihat dan akan diperkuat di seluruh wilayah NTT,” ujarnya. Ia juga menyoroti perlunya keseragaman data agar kebijakan penanganan stunting dan kemiskinan lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV, Prof. Dr. Adrianus Amheka, ST, M.Eng., menegaskan bahwa peran akademisi kini tidak hanya mengajar, tetapi menghadirkan solusi nyata. “Kami berkomitmen menjadikan riset kami relevan dan dapat direplikasi secara berkelanjutan di seluruh NTT,” katanya.
Melalui sinergi lintas sektor, kegiatan ini menghasilkan rencana kerja strategis untuk memperkuat program Bangga Kencana dan gerakan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING).
Langkah kolaboratif ini diharapkan menjadi pijakan awal menuju NTT yang lebih sehat, berdaya, dan sejahtera. (red)
Be First to Comment