Penguatan Layanan Bandara, Wamen PANRB: Etalase Wajah Negara di Mata Dunia

Wamen PANRB Purwadi Arianto meninjau langsung layanan publik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat (12/9/2025).(Ist)

TANGERANG, NP – Pemerintah terus memperkuat kualitas layanan publik di sektor kebandarudaraan sebagai upaya menghadirkan pelayanan yang cepat, inklusif, dan responsif. Bandara, sebagai gerbang utama suatu negara, dinilai bukan sekadar tempat transit, melainkan juga cerminan wajah birokrasi Indonesia di mata dunia.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto menyampaikan hal tersebut saat melakukan visitasi layanan publik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat (12/9/2025).

“Kegiatan visitasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen kita menghadirkan pelayanan publik kebandarudaraan yang semakin berkualitas, berintegritas, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat serta wisatawan internasional,” ujar Purwadi dalam keterangannya.

Menurut dia, visitasi tersebut sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional, yang salah satu fokusnya adalah memperbaiki layanan publik strategis, termasuk layanan di bandara internasional. Purwadi menambahkan, pelayanan publik yang terintegrasi dan berbasis digital menjadi salah satu tuntutan era saat ini, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan.

“Presiden selalu menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga dan transformasi digital dalam pelayanan publik agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Pelayanan publik di sektor kebandarudaraan telah memiliki payung hukum yang kuat. Di antaranya Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan, serta Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Regulasi-regulasi ini mengatur aspek keselamatan, keamanan, mutu layanan, hingga tata kelola SDM dan infrastruktur pendukung.

Untuk mewujudkan pelayanan publik kelas dunia, Kementerian PANRB mengedepankan empat strategi utama. Pertama, tata kelola yang efektif dengan pengawasan berbasis data, transparan, dan partisipatif. Kedua, peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan dengan sistem evaluasi dan penghargaan. Ketiga, penyediaan fasilitas pendukung yang memadai. Keempat, penguatan inovasi yang memanfaatkan teknologi serta kolaborasi antarlembaga.

Salah satu inovasi yang menjadi sorotan adalah platform digital *All Indonesia. Inisiatif ini mengintegrasikan layanan imigrasi, bea cukai, karantina, dan kesehatan ke dalam satu ekosistem digital yang memudahkan proses kedatangan internasional.

“Platform All Indonesia menjadi terobosan penting. Ini bukan hanya soal efisiensi, tapi juga memperkuat posisi Indonesia di panggung global melalui pelayanan publik yang terstandar dan berdaya saing,” kata Purwadi.

Ia berharap, platform tersebut dapat menjadi model praktik baik dalam penyelenggaraan layanan publik kebandarudaraan di Indonesia dan mendorong bandara-bandara lainnya untuk bertransformasi serupa.

“Dengan dukungan semua pihak, keberlanjutan implementasi All Indonesia harus terus dijaga agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.(red)