Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.(Ist)
JAKARTA, NP — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempercepat transformasi pelayanan publik di bidang pertanahan. Transformasi tersebut diarahkan pada sistem layanan yang lebih sederhana, cepat, dan akurat demi meningkatkan kepuasan masyarakat.
Hal itu disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang digelar di Jakarta, Selasa (26/8/2025). Menurut Nusron, pembenahan pelayanan menjadi prioritas karena merupakan wajah utama kementerian di mata publik.
“Kita ingin pelayanan pertanahan tidak lagi berbelit, tetapi hadir dengan sistem yang sederhana, akurat, dan cepat. Transformasi layanan ini harus bisa kita akselerasi sehingga masyarakat merasakan langsung perubahan,” kata Nusron dalam siaran pers yang diterima redaksi, Rabu (27/8/2025).
Rapim tersebut menjadi forum strategis untuk merumuskan kebijakan pelayanan pertanahan ke depan. Salah satu sorotan utama adalah pembaruan sistem dan standar operasional yang belum mengalami revisi sejak 2010.
Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi, menyatakan bahwa standar pelayanan yang lama sudah tidak sejalan dengan dinamika pelayanan publik saat ini. Ia menegaskan pentingnya pelayanan yang memberikan kemudahan, kenyamanan, dan kepastian hukum.
“Pelayanan harus dilakukan secara profesional dan berintegritas, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks,”ujar Asnaedi.
Transformasi ini tidak hanya mencakup perbaikan prosedur, tetapi juga menyentuh struktur organisasi dan budaya kerja. Kepala Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko, Einstein Al Makarima Mohammad, menjelaskan bahwa reformasi dilakukan secara bertahap hingga 2029 melalui peta jalan jangka menengah.
“Transformasi ini bertujuan membentuk pelayanan publik yang unggul dan birokrasi yang berkelas dunia,”ucapnya.
Rapim dipandu oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, dan dihadiri pejabat eselon I dan II secara langsung di kantor pusat. Seluruh kepala kantor wilayah dan kepala kantor pertanahan se-Indonesia mengikuti rapat secara daring.
Langkah ini menjadi bagian dari konsolidasi internal kementerian untuk memastikan transformasi berjalan serempak di seluruh satuan kerja.(red)
Be First to Comment