JAKARTA, NP- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) membacakan naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Usai upacara, Bamsoet menjelaskan Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang selalu diperingati setiap 1 Oktober, sesuai Keputusan Presiden Nomor 153/Tahun 1967, tidak boleh sekadar menjadi upacara yang berlalu hanya dalam waktu beberapa jam saja. Melainkan harus menjadi pembangkit semangat untuk semakin meneguhkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, serta UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara.
“Tragedi G30S/PKI tidak berhasil mengganti Pancasila dengan marxisme, leninisme, maupun Maoisme. Pancasila tetap teguh, tidak hanya sebagai ideologi bangsa melainkan juga sebagai sumber kekuatan moril dan spiritual bangsa. Pancasila membuktikan keberadaannya sebagai ideologi yang menyatukan. Sehingga kemudian setiap 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila,” jelas Bamsoet usai upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2023 di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (1/10/2023).
Bamsoet menjelaskan, lahirnya momentum Hari Kesaktian Pancasila tidak lepas dari tragedi G30S/PKI. Enam jenderal dan satu perwira dibunuh secara keji dan dibuang ke dalam sumur sedalam 12 meter di kawasan Lubang Buaya. Antara lain Jenderal Ahmad Yani, Mayjen R Soeprapto, Mayjen MT Haryono, Mayjen S. Parman, Brigjen D.I. Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswomiharjo, dan Lettu Pierre Andreas Tendean.
“Gerakan tersebut pada akhirnya berhasil diredam. Tragedi G30S/PKI tidak berhasil mengganti Pancasila dengan marxisme, leninisme, maupun Maoisme. Pancasila tetap teguh, tidak hanya sebagai ideologi bangsa melainkan juga sebagai sumber kekuatan moril dan spiritual bangsa. Pancasila membuktikan keberadaannya sebagai ideologi yang menyatukan. Sehingga kemudian setiap 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila,” jelas Bamsoet.
Ia menerangkan sebagai tindak lanjut, MPR RI mengeluarkan Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran dan pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang, serta pelarangan penyebaran paham komunisme/marxisme-leninisme. Hingga kini TAP MPRS tersebut masih berlaku, dan menjadi pegangan kuat bagi bangsa Indonesia dalam melindungi jati dirinya.
Disisi lain, Pancasila tak boleh dijadikan komoditas politik bagi sebagian kelompok. Pancasila merupakan milik bangsa, bukan milik segelintir orang. Menganggap diri paling Pancasilais, sementara yang lainnya tidak, merupakan tindakan yang tidak dibenarkan serta tidak sesuai dengan semangat Pancasila.
“Jangan menjadi pengkhianat bangsa dengan menjadikan Pancasila sebagai alat provokasi pemecah belah bangsa. Tidak perlu merasa paling benar sendiri, paling Pancasila sendiri. Karena nilai-nilai Pancasila bukan untuk dikatakan atau didiskusikan, melainkan untuk diamalkan,” tegas Bamsoet.
Presiden Jokowi beserta Ibu Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin beserta Ibu Wury Ma’ruf Amin tiba di tempat upacara sekitar pukul 07.55 WIB. Presiden kemudian menerima laporan dari perwira upacara yaitu Brigjen TNI Arkamelvi Karmani yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Komando Garnisun Tetap I/Jakarta.
Bertindak selaku komandan upacara dalam kesempatan tersebut yaitu Kombes Pol. Andri Ananta Yudhistira yang saat ini menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jambi.
Setelah itu, upacara dilanjutkan dengan mengheningkan cipta yang dipimpin oleh inspektur upacara. Berikutnya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah, La Nyalla Matalitti membacakan naskah Pancasila. Setelah itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Bambang Soesatyo, membacakan naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Selanjutnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Puan Maharani, membacakan sekaligus menandatangani naskah ikrar. Setelahnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, membacakan doa yang sekaligus menjadi penutup rangkaian upacara yang berlangsung penuh kekhidmatan tersebut.(dito)
Be First to Comment