JAKARTA, NP – Sekitar 79% pekerja dan buruh di kawasan industri serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berpotensi tidak mampu memiliki rumah apabila skema pembiayaan dan tenor kredit perumahan saat ini tidak segera direformasi. Tingginya harga tanah, disparitas upah antarwilayah, serta jauhnya lokasi hunian dari tempat kerja menjadi sejumlah kendala utama bagi pekerja untuk memiliki rumah sendiri.
Padahal, minat kepemilikan hunian di kalangan pekerja tergolong tinggi. Sebanyak 70,74% responden menyatakan berkeinginan memiliki rumah dalam kurun waktu satu hingga lima tahun mendatang. Namun, keinginan tersebut belum sepenuhnya didukung kemampuan finansial untuk membayar cicilan rumah.
Temuan tersebut merupakan hasil Survei Kebutuhan Perumahan Pekerja/Buruh yang dilaksanakan pada 6–28 September 2026 secara daring terhadap 1.028 pekerja di lima kawasan industri dan KEK di Pulau Jawa, yakni Pulogadung/JIEP, Jababeka dan MM2100, Industropolis Batang, Tanjung Lesung, serta Gresik.
Kepala Pusat Riset Hukum (PRH) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Nawawi, menegaskan persoalan perumahan pekerja tidak semata-mata berkaitan dengan penyediaan bangunan fisik, tetapi juga menyangkut kesejahteraan, produktivitas, dan akses terhadap layanan dasar.
“Persoalan perumahan pekerja berkaitan erat dengan kesejahteraan, produktivitas, serta akses terhadap layanan dasar yang lebih layak,” kata Nawawi dalam sambutannya pada kegiatan Diseminasi Hasil Kajian atas Kebutuhan Perumahan Pekerja/Buruh di Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus, sebagaimana dikutip dari laman resmi BRIN, Jumat (13/11/2026).
Dalam pemaparan hasil riset kolaborasi BP Tapera dan BRIN dengan dukungan Kementerian Ketenagakerjaan tersebut, Nawawi mengungkapkan masih banyak pekerja yang belum memiliki hunian mandiri, termasuk mereka yang telah berstatus sebagai karyawan tetap.
Berdasarkan profil responden, mayoritas pekerja merupakan laki-laki sebesar 76,91% dan berpendidikan SMA/SMK sebanyak 76,60%. Sebanyak 59,09% responden merupakan pendatang yang bekerja di kawasan industri dan KEK.
Kondisi tersebut turut terlihat dari tingginya angka pekerja yang masih tinggal bersama orang tua atau mertua. Bahkan, fenomena backlog tersembunyi atau kebutuhan rumah yang belum terpenuhi dalam satu rumah tangga masih cukup besar.
“Banyak juga ternyata pekerja tetap yang belum punya rumah, yaitu 31,57%, bahkan pekerja kontrak mencapai 57,06%. Lulusan S1 dan S2 pun masih banyak yang belum memiliki rumah. Selain itu, sebanyak 45,54% pekerja masih tinggal di rumah orang tua atau mertua dalam satu rumah tangga (backlog tersembunyi), di mana di Batang angka ini bahkan mencapai 76,12%,” ungkap Nawawi.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Indra, menilai penyediaan hunian yang dekat dengan kawasan industri memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan produktivitas pekerja. Jarak perjalanan yang jauh antara rumah dan tempat kerja dinilai turut meningkatkan risiko kecelakaan serta mengurangi kebugaran pekerja.
“Ketersediaan perumahan adalah mandat konstitusi dan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Sekitar 30% kecelakaan kerja terjadi di jalan saat berangkat-pulang kantor. Jika rumah buruh makin dekat tempat kerja, angka kecelakaan turun, pekerja lebih segar, dan produktivitas otomatis naik,” papar Indra dalam keynote speech.
Dari sisi pembiayaan, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, mengatakan hasil riset tersebut merupakan tindak lanjut arahan Komite Tapera. Pemerintah pun membuka opsi perpanjangan tenor pembiayaan hingga 40 tahun untuk meningkatkan keterjangkauan cicilan rumah bagi pekerja.
Menurut Heru, kebijakan tersebut diharapkan dapat menekan beban angsuran bulanan sehingga pekerja memiliki kesempatan lebih besar untuk membeli rumah dibandingkan terus mengeluarkan biaya kontrak atau menyewa kamar.
“Mengikuti arahan Pak Presiden, untuk menekankan keterjangkauan, opsi pembiayaan sudah dibuka sampai 40 tahun agar cicilan rumah tapak bisa di rentang Rp700–800 ribu per bulan, mungkin lebih murah dari kontrak atau ngekos. Namun, 40 tahun ini menjadi opsi di awal, nanti dalam 3-5 tahun jika penghasilannya meningkat mau dilunasi atau dipercepat, boleh tanpa penalti,” ujar Heru.
Sementara itu, Peneliti Ahli Muda Pusat Riset Kependudukan BRIN, Beni Teguh Gunawan, menjelaskan keterbatasan kemampuan finansial menjadi salah satu persoalan utama pekerja dalam mengakses kepemilikan rumah. Hasil penelitian menunjukkan sekitar tujuh dari sepuluh pekerja atau 70% responden hanya mampu membayar cicilan kurang dari Rp1 juta per bulan, sementara mayoritas pendapatan mereka berada pada kisaran upah minimum provinsi (UMP) atau upah minimum kabupaten/kota (UMK).
Berdasarkan simulasi pembiayaan yang dilakukan tim peneliti, skema standar berpotensi membuat 79% pekerja tidak mampu menjangkau pembelian rumah. Namun, apabila tenor pembiayaan diperpanjang hingga 40 tahun, angka ketidakmampuan tersebut diperkirakan dapat ditekan menjadi 34,6%.
“Dari simulasi yang kami lakukan, dengan skema standar, kemungkinan akan ada 79% pekerja yang tidak akan bisa memiliki rumah (affordability gap). Hambatan terbesarnya bukan karena syarat KPR yang rumit, melainkan 21,02% buruh masih terbebani cicilan lain seperti kendaraan atau elektronik dan harga rumah yang belum terjangkau. Jika tenor diperpanjang menjadi 40 tahun, jurang ketidakjangkauan ini dapat turun drastis menjadi 34,6%,” jelas Beni.
Adapun Koordinator Program I Pusat Riset Kependudukan BRIN, Rusli Cahyadi, menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penyediaan rumah subsidi. Menurutnya, pemerintah perlu mengubah pendekatan pembangunan perumahan yang selama ini lebih berorientasi pada pencapaian target jumlah unit menjadi pembangunan ekosistem hunian yang terintegrasi dengan kawasan tempat kerja.
Rusli mengingatkan, pembangunan rumah subsidi tanpa mempertimbangkan lokasi dan akses transportasi justru berpotensi menciptakan ketimpangan spasial. Pekerja mungkin memperoleh rumah dengan cicilan terjangkau, tetapi harus menanggung biaya transportasi dan waktu perjalanan yang lebih besar.
“Perumahan pekerja bukan sekadar persoalan housing finance. Paradigma pembangunan rumah yang terlalu berfokus pada jumlah unit berpotensi meninggikan ketimpangan spasial karena lokasi rumah subsidi yang semakin jauh. Ukuran keterjangkauan rumah bukan semata-mata nilai cicilan atau DP, tetapi harus memperhitungkan total ongkos dan waktu perjalanan menuju tempat kerja atau total housing and commuting cost,” pungkas Rusli.
Hasil kajian tersebut menjadi pengingat bahwa kebijakan perumahan pekerja perlu memperhitungkan bukan hanya kemampuan membayar cicilan, melainkan juga keterjangkauan lokasi, akses transportasi, dan kedekatan hunian dengan kawasan industri. Dengan demikian, program rumah subsidi diharapkan benar-benar menjawab kebutuhan pekerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas mereka. (red)
Be First to Comment