JAKARTA, NP – Peran pemerintah daerah dalam memperkuat diplomasi internasional perlu diperluas di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Pasalnya, sebagian besar potensi kerja sama internasional justru berada di daerah, mulai dari perdagangan, investasi, hingga pengembangan hubungan antarmasyarakat.
Tiongkok menjadi salah satu contoh negara yang pemerintah daerahnya berperan aktif dalam membangun diplomasi dan kerja sama internasional. Pengalaman tersebut dinilai dapat menjadi referensi bagi Indonesia untuk mengoptimalkan potensi daerah dalam memperkuat hubungan bilateral.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Tiongkok (PPIT) Al Busyra Basnur saat menyampaikan pidato kunci pada pembukaan China-Indonesia Think Tank Forum 2026 di kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Forum bertema China-Indonesia Cooperation under the Four Global Initiatives: Opportunities, Challenges and Future Prospect tersebut diselenggarakan BRIN bekerja sama dengan National Institute of International Strategy, Chinese Academy of Social Sciences (NIIS, CASS).
Al Busyra yang pernah menjabat Duta Besar RI untuk Ethiopia, Djibouti, dan Uni Afrika, serta Konsul Jenderal RI di Houston, Amerika Serikat, mengatakan dunia saat ini tengah mengalami perubahan sangat cepat. Bahkan, sejumlah kawasan berada dalam situasi yang berbahaya akibat berbagai ketegangan dan persoalan internasional.
Meski demikian, masyarakat dunia tetap mengharapkan negara-negara dapat memperkuat kerja sama untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut. Ia mengutip hasil survei Rockefeller Foundation dan Focaldata yang menunjukkan 69 persen masyarakat di 34 negara menilai kondisi dunia memburuk dalam satu tahun terakhir.
“Namun masyarakat tetap menginginkan agar negara-negara bekerja sama mengatasi situasi tersebut. Menurut The Rockefeller Foundation dan Focaldata, 69 persen masyarakat di 34 negara menilai kondisi dunia memburuk dalam satu tahun terakhir,” ujar Al Busyra.
Menurut dia, Indonesia dan Tiongkok memiliki pengalaman positif dalam membangun kerja sama antarpemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kota. Kolaborasi tersebut juga melibatkan masyarakat sehingga hubungan bilateral tidak hanya bertumpu pada hubungan antarpemerintah pusat.
“Ke depan, diplomasi publik atau people-to-people diplomacy akan semakin penting dalam hubungan dan kerja sama internasional,” katanya.
Al Busyra menambahkan, dalam kurun waktu satu tahun empat bulan, PPIT telah menyelenggarakan sekitar 45 kegiatan yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat Indonesia maupun Tiongkok. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas hubungan persahabatan dan memperkuat kerja sama kedua negara.
Forum tersebut dibuka Pelaksana Tugas Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN, Dr. Muhammad Najib Azca. Dari pihak Tiongkok, sambutan disampaikan Wakil Direktur Jenderal NIIS, CASS, Prof. Chen Xin.
Sekitar 100 peserta menghadiri forum tersebut. Mereka terdiri atas peneliti, akademisi, pejabat pemerintah, insan pers, serta para pengambil kebijakan dari Indonesia dan Tiongkok.
Soroti Dampak Hilirisasi
Dalam forum yang sama, peneliti senior Pusat Riset Politik BRIN, Prof. Dr. Ganewati Wuryandari, menyoroti peluang sekaligus tantangan kerja sama perdagangan dan investasi Tiongkok di Indonesia, khususnya dalam pengembangan industri hilirisasi sumber daya alam.
Menurut Ganewati, investasi di sektor industri ekstraktif, termasuk proyek hilirisasi nikel di Morowali, Sulawesi Tengah, perlu dievaluasi dari sisi manfaat langsung bagi masyarakat setempat.
Morowali Industrial Park (IMIP) merupakan salah satu kawasan yang menjadi magnet investasi, terutama untuk pengembangan industri hilirisasi nikel terintegrasi. Namun, besarnya investasi dan aktivitas industri tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah sekitarnya.
“Sejak tahun 2014, pemerintah Indonesia menghentikan ekspor bahan mentah dan sebaliknya menerapkan hilirisasi industri pertambangan. Salah satu dampak hilirisasi, kita mendapat manfaat seperti energi bersih, ekonomi meningkat, lapangan pekerjaan meningkat, dan pendapatan negara meningkat. Namun, angka kemiskinan di daerah belum menurun,” kata Ganewati.
Ia menilai, keberhasilan investasi tidak semestinya hanya diukur dari besarnya modal yang masuk, nilai produksi, maupun peningkatan pendapatan negara. Aspek pemerataan manfaat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal juga harus menjadi bagian penting dalam evaluasi kebijakan hilirisasi.
Ganewati juga mengangkat persoalan rencana pengembangan Rempang Eco-City di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
Menurut dia, rencana tersebut memperlihatkan tantangan dalam menyelaraskan ambisi pembangunan hijau (green ambitions) dengan realitas sosial masyarakat di daerah. Meski masih berada pada tahap usulan, rencana investasi yang melibatkan calon investor dari Tiongkok itu telah memunculkan berbagai persoalan, terutama terkait keberadaan masyarakat yang telah lama bermukim di Pulau Rempang.
Ia menjelaskan, kawasan yang direncanakan menjadi lokasi pengembangan Rempang Eco-City mencakup wilayah satu pulau. Di sisi lain, terdapat masyarakat asli yang telah tinggal secara turun-temurun dan memiliki ikatan sejarah serta sosial dengan wilayah tersebut.
Masyarakat yang bermukim di Rempang antara lain berasal dari suku Melayu, Orang Laut, dan Orang Darat. Komunitas tersebut diyakini telah menetap di Pulau Rempang sejak 1834.
Ganewati menilai, rencana pembangunan kawasan industri, termasuk pabrik kaca untuk kebutuhan panel surya, perlu mempertimbangkan keberlanjutan kehidupan masyarakat setempat. Jangan sampai agenda investasi dan pembangunan justru mengorbankan hak serta ruang hidup warga yang telah lama menempati kawasan tersebut.
“Tim kami pernah melakukan wawancara. Rempang yang rencananya dibangun untuk pabrik kaca panel surya memiliki konsekuensi masyarakat terancam tergusur,” ungkapnya.
Ia menegaskan, kerja sama investasi internasional perlu dibangun dengan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal. Dengan demikian, diplomasi ekonomi dan pembangunan tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi investor maupun negara, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah. (Liu)
Be First to Comment