JAKARTA, NP – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menertibkan hak atas tanah milik 11 korporasi yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penertiban dilakukan melalui evaluasi dan pengkajian terhadap Hak Guna Usaha (HGU) masing-masing perusahaan, dengan berbagai tindakan administratif, mulai dari pencabutan seluruh atau sebagian HGU hingga tidak memperpanjang maupun memperbarui hak atas tanah.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, rekomendasi penertiban tersebut merupakan tindak lanjut atas hasil koordinasi dengan Bareskrim Polri. Dari hasil penelusuran terhadap kepemilikan perusahaan, diketahui terdapat investor atau pemegang saham yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, Singapura, serta dalam negeri.
“Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Kalau dilihat dari beneficial ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri yang belum bisa kami sebutkan namanya di sini,” ujar Nusron dalam Konferensi Pers Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Jakarta, Senin (9/11/2026).
Berdasarkan hasil analisis Kementerian ATR/BPN, penanganan terhadap 11 korporasi tersebut dikelompokkan ke dalam lima kategori sesuai kondisi lahan, tingkat pelanggaran, serta kelengkapan administrasi dan perizinan perusahaan.
Kategori pertama adalah HGU yang akan dicabut seluruhnya. Langkah ini mencakup HGU seluas 4.000 hektare atas nama PT MIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan; HGU seluas 11.558,11 hektare atas nama PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat; serta HGU seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare atas nama PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Pencabutan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, antara lain luas lahan terbakar lebih dari 50 persen, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kejadian kebakaran yang berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.
Kategori kedua adalah HGU yang tidak dapat diperpanjang, diperbarui, maupun ditata kembali. Ketentuan ini diberlakukan terhadap eks HGU seluas 2.300 hektare atas nama PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. HGU tersebut diketahui telah berakhir pada 2020 dan tidak akan diberikan perpanjangan. Pertimbangannya meliputi ketidaksesuaian sarana dan prasarana serta kejadian kebakaran yang berulang.
Selanjutnya, kategori ketiga mencakup tiga perusahaan yang HGU-nya belum diterbitkan dan tidak dipertimbangkan untuk memperoleh HGU dan/atau izin usaha perkebunan. Ketiganya adalah PT ANI seluas 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Terhadap ketiga perusahaan tersebut, Kementerian ATR/BPN memutuskan tidak memberikan HGU. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mempertimbangkan pencabutan izin usaha perkebunan.
Kategori keempat adalah pencabutan sebagian HGU milik PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, yang memiliki luas 1.510,2639 hektare. Kebijakan tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan yang menunjukkan luas lahan terbakar tidak lebih dari 50 persen serta adanya ketidaksesuaian sarana dan prasarana.
Sementara itu, kategori kelima mencakup sejumlah HGU yang pencabutan sebagian atau seluruhnya masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. Perusahaan yang masuk dalam kelompok ini meliputi PT STP dengan HGU seluas 129,5500 hektare dan 286,9900 hektare; PT API dengan HGU seluas 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare; serta PT JMS dengan HGU seluas 4.928,7000 hektare dan 521,8700 hektare.
Pendalaman dilakukan untuk memastikan validitas data dan hasil pemeriksaan di lapangan sebelum pemerintah menetapkan keputusan pencabutan HGU, baik sebagian maupun seluruhnya.
Nusron menegaskan, setiap tindakan administratif terhadap hak atas tanah harus memiliki dasar hukum yang jelas serta didukung hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penanganan kasus tersebut mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar.
Proses penanganan juga telah melalui tahapan administratif, mulai dari pengkajian awal, gelar kasus awal, penelitian dan kajian hasil penelitian, ekspose hasil penelitian, rapat koordinasi, hingga gelar kasus akhir dan penyusunan rekomendasi penyelesaian kasus.
Menurut Nusron, seluruh data dan hasil kajian telah disampaikan. Saat ini, proses penanganan memasuki tahap penyusunan keputusan administratif sebelum diumumkan kepada publik.
“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” ungkapnya.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman. Sejumlah kepala badan, wakil menteri, serta perwakilan jajaran Kabinet Merah Putih turut hadir. Menteri Nusron didampingi sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN. (red)
Be First to Comment