JAKARTA, NP – Pemerintah resmi menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi yang memuat 313 pasal dalam 23 bab tersebut menjadi landasan baru dalam memperkuat pelindungan pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan hubungan ketenagakerjaan di Indonesia.
Dokumen UU tersebut kini dapat diakses dan diunduh masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara. Ketersediaan dokumen ini diharapkan memudahkan pekerja, pencari kerja, maupun pemberi kerja memahami secara langsung ketentuan yang berlaku.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, keterbukaan akses terhadap regulasi tersebut merupakan bagian penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak, kewajiban, serta pelindungan di bidang ketenagakerjaan.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya. Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan dan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum,” ujar Yassierli dalam rilis pers yang diterima redaksi, Senin (9/11/2026).
UU Nomor 27 Tahun 2026 mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan, mulai dari ketentuan umum, landasan, asas dan tujuan, kesempatan serta perlakuan yang sama, perencanaan tenaga kerja, hingga informasi ketenagakerjaan.
Regulasi ini juga mengatur peningkatan produktivitas, pelatihan kerja dan pemagangan, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, tenaga kerja sektor informal, serta penggunaan tenaga kerja asing.
Selanjutnya, pengaturan mencakup hubungan kerja, hubungan pekerjaan tertentu, pelindungan, pengupahan dan kesejahteraan, hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga dana cadangan pesangon.
Tidak hanya itu, UU tersebut memuat ketentuan mengenai pembinaan, pengawasan ketenagakerjaan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
Yassierli menegaskan, keberadaan regulasi tersebut harus diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan. Menurut dia, pelindungan ketenagakerjaan perlu diberikan secara menyeluruh, tidak hanya ketika seseorang telah bekerja, tetapi juga sejak mempersiapkan diri memasuki dunia kerja hingga memasuki masa purna kerja.
“Melalui UU ini, kami ingin memastikan pelindungan ketenagakerjaan mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja, mulai dari persiapan memasuki dunia kerja, peningkatan kompetensi, keselamatan dan kesehatan kerja, saat dalam hubungan kerja, hingga pekerja purna kerja,” ujarnya.
Sebelumnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan disetujui bersama oleh DPR dan pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026.
Selanjutnya, UU Nomor 27 Tahun 2026 disahkan Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan pada 28 Oktober 2026. Regulasi tersebut mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Dalam ketentuan peralihannya, peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan.
Masyarakat yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai hak, kewajiban, dan berbagai bentuk pelindungan yang diatur dalam regulasi tersebut dapat membaca maupun mengunduh dokumen lengkap UU Nomor 27 Tahun 2026 melalui laman JDIH Kementerian Sekretariat Negara di https://jdih.setneg.go.id/detailperaturan?jns=UU&no=27&thn=2026. (red)
Be First to Comment