JAKARTA, NP – Mahkamah Agung (MA) terus mematangkan agenda transformasi organisasi dan kelembagaan sebagai bagian dari penguatan institusi peradilan. Salah satu agenda strategis yang tengah dipersiapkan adalah penyatuan Pengadilan Pajak di bawah MA yang ditargetkan mulai berlaku pada Januari 2027.
Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) MA, Sahwan, S.H., M.H., menyampaikan hal tersebut saat memaparkan arah kebijakan, perkembangan program strategis, serta evaluasi pelaksanaan anggaran dalam Rapat Koordinasi dan Pembinaan Kesekretariatan di Lingkungan BUA, Jumat (6/11/2026).
Dalam paparannya, Sahwan menjelaskan, pada 2026 MA memfokuskan perhatian pada penyelesaian dua pilar fundamental transformasi, yakni peningkatan kesejahteraan aparatur serta penguatan organisasi dan kelembagaan. Kedua agenda tersebut menjadi bagian penting dalam mempersiapkan institusi peradilan menghadapi tantangan ke depan, termasuk penyelesaian program kerja menjelang akhir tahun anggaran 2026.
Pada aspek penguatan organisasi dan kelembagaan, ia mengungkapkan, penyatuan Pengadilan Pajak di bawah MA ditargetkan mulai Januari 2027. Saat ini, rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait masih dalam proses harmonisasi antarkementerian.
Selain itu, Perpres Nomor 86 Tahun 2026 tentang reorganisasi kelembagaan MA telah diterbitkan. Sebagai tindak lanjut, MA akan menyusun struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang disesuaikan dengan ketentuan dalam Perpres tersebut.
Sahwan juga menyampaikan arahan pimpinan MA agar pembangunan gedung pengadilan pada 2027 mengintegrasikan konsep Bangunan Gedung Hijau (BGH) serta penggunaan panel surya. Konsep serupa juga perlu menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan renovasi gedung pengadilan.
Kesejahteraan Aparatur Jadi Perhatian
Selain penguatan kelembagaan, peningkatan kesejahteraan aparatur menjadi salah satu agenda prioritas transformasi MA. Sahwan menjelaskan, hakim tingkat banding dan tingkat pertama telah menerima penyesuaian hak keuangan, termasuk hakim ad hoc.
Sementara itu, untuk kesejahteraan tenaga teknis pengadilan, MA telah menerima audiensi Pengurus Pusat Ikatan Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Indonesia (IPASPI) pada 3 November 2026. Dalam pertemuan tersebut, IPASPI menyampaikan sejumlah aspirasi terkait peningkatan kesejahteraan aparatur peradilan.
Menindaklanjuti aspirasi tersebut, pada 5 November 2026, rancangan Perpres mengenai kenaikan tunjangan jabatan Panitera dan Jurusita telah dibahas. Rancangan tersebut diharapkan segera disampaikan kepada Kementerian Hukum untuk menjalani proses harmonisasi.
“Dari IPASPI juga sudah membuat edaran terkait progres tersebut,” ujar Sahwan.
Pria kelahiran Sumenep itu menambahkan, usulan kenaikan tunjangan kinerja aparatur peradilan saat ini masih diproses di Kementerian Keuangan untuk memperoleh izin prinsip.
Apresiasi Capaian Kinerja BUA
Dalam kesempatan tersebut, Sahwan juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran BUA atas sejumlah capaian kinerja, khususnya dalam pengelolaan barang milik negara (BMN) dan penyelenggaraan lelang.
Biro Perlengkapan BUA MA berhasil meraih penghargaan dalam Kategori Indeks Pengelolaan Aset Kelompok IV. Selain itu, MA juga memperoleh peringkat ketiga dalam penyelenggaraan lelang.
“Dengan jumlah satuan kerja sebanyak 938, alhamdulillah kita masih mendapatkan penghargaan,” kata Sahwan yang disambut tepuk tangan peserta.
Perkuat Sinergi Tujuh Biro
Menutup arahannya, Sahwan menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan sinergi di antara tujuh biro di lingkungan BUA. Menurutnya, komunikasi yang efektif antarbiro menjadi kunci untuk menghindari miskomunikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit.
Ia meminta para kepala biro beserta jajarannya meningkatkan intensitas koordinasi sehingga berbagai kendala yang muncul dapat dibahas dan diselesaikan secara bersama.
“Apabila ada kesulitan, Insya Allah dengan koordinasi yang baik, kita akan lebih mudah melaksanakan tugas dan fungsi di masing-masing biro,” pungkasnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Hakim Agung Kamar Pidana Sugiyanto, S.H., M.H., yang pernah menjabat sebagai Sekretaris MA periode 2023–2026; Hakim Agung Kamar Perdata sekaligus Plt. Sekretaris MA Dr. Sobandi, S.H., M.H.; para kepala biro beserta jajaran di lingkungan BUA; serta para Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas BUA. (red)
Be First to Comment