Oleh: M Sunu Probo Baskoro (Akademisi STAI Haji Agus Salim)
Ada paradoks yang menarik dari pelantikan Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2 Oktober 2026. Selama bertahun-tahun Rocky dikenal sebagai intelektual publik yang berdiri di luar kekuasaan: mengkritik pemerintah, mempertanyakan kebijakan, dan membongkar asumsi-asumsi yang dianggap mapan dalam politik Indonesia. Kini orang yang sama duduk di dalam struktur kekuasaan.
Namun Rocky menolak membaca perpindahan itu sebagai perubahan posisi politik. Setelah dilantik, ia mengatakan dirinya hanya “pindah dari luar ke dalam”. Sikap dan pandangannya, menurut dia, tetap sama: radical break. Ia juga menegaskan bahwa Wantimpres memiliki kedudukan etis, bukan teknis, dan harus bersikap kritis terhadap kebijakan.
Pernyataan itu menyisakan sebuah pertanyaan yang jauh lebih penting daripada sekadar apakah Rocky kini menjadi bagian dari pemerintah.
Bisakah kritik tetap hidup setelah seorang pengkritik masuk ke dalam kekuasaan?
Pertanyaan tersebut bukan hanya persoalan Rocky Gerung. Ia menyentuh problem klasik hubungan antara intelektual dan kekuasaan: apakah seorang intelektual kehilangan independensinya ketika memperoleh akses kepada pusat kekuasaan, atau justru memperoleh ruang baru untuk menguji dan mengoreksi kekuasaan dari dalam?
Di sinilah posisi Rocky menjadi semacam eksperimen politik.
Dari outsider menjadi critical insider
Selama berada di luar pemerintahan, posisi Rocky relatif sederhana. Ia mengamati kekuasaan dari luar, membangun argumentasi, kemudian menyampaikannya melalui ruang publik.
Sekarang situasinya berbeda.
Rocky berada di dalam institusi yang memiliki akses langsung kepada Presiden. Ia bukan menteri dan bukan pengambil keputusan. Menurut penjelasannya, fungsi Wantimpres adalah memberikan pertimbangan mengenai arah kebijakan dan melihat ekses kebijakan agar tetap sejalan dengan visi Presiden. Keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden.
Perubahan ini menciptakan posisi yang dapat disebut sebagai critical insider.
Istilah ini bukan kategori resmi kelembagaan. Ia merupakan konsep analitis untuk menggambarkan seseorang yang masuk ke dalam institusi kekuasaan tetapi berusaha mempertahankan fungsi kritisnya.
Seorang outsider critic dapat mengatakan:
Pemerintah keliru.
Seorang critical insider harus mampu mengatakan:
Jika pemerintah mengambil keputusan ini, konsekuensi politik, sosial, etis, dan jangka panjangnya adalah demikian.
Perbedaannya bukan kecil. Kritik telah berpindah dari ruang konfrontasi publik ke ruang pertimbangan kebijakan.
Karena itu, masuknya Rocky ke Wantimpres belum tentu merupakan akhir dari kritik. Ia dapat menjadi perubahan medan kritik.
Dari:
kritik terhadap kekuasaan
menjadi:
kritik di dalam proses kekuasaan.
Tetapi di sinilah ujian sesungguhnya dimulai.
Indonesia lebih panjang daripada pejabat
Ada satu pernyataan Rocky dari masa sebelumnya yang memberikan kunci untuk memahami persoalan ini. Ia pernah menekankan bahwa pejabat hanya memiliki umur politik yang terbatas, sedangkan Indonesia memiliki umur yang jauh lebih panjang. Dalam sebuah pernyataan, ia membandingkan umur pejabat yang lima tahunan dengan Indonesia yang “sepanjang hidup”.
Kalimat tersebut sederhana, tetapi mengandung konsekuensi politik yang serius.
Jika pejabat bersifat sementara sementara negara bersifat berkelanjutan, maka loyalitas kepada negara tidak identik dengan loyalitas kepada pemerintah yang sedang berkuasa.
Presiden bukan Indonesia.
Kabinet bukan Indonesia.
Partai politik bukan Indonesia.
Pemerintah hari ini juga bukan keseluruhan masa depan Indonesia.
Dengan logika tersebut, seorang intelektual dapat bekerja bersama pemerintah tanpa harus kehilangan hak intelektual untuk mengoreksi pemerintah.
Bahkan sebaliknya: karena ia berada di dalam, tanggung jawab kritiknya menjadi lebih berat. Ia tidak lagi sekadar menyampaikan komentar dari luar, tetapi harus menguji argumentasinya di hadapan pengambil keputusan.
Di sinilah critical insider memperoleh makna.
Radical Break: Mengganti Orang atau Mengganti Paradigma?
Istilah radical break yang digunakan Rocky juga perlu dibaca lebih serius.
Ia tidak sekadar berbicara tentang pergantian program atau pergantian pejabat. Dalam sejumlah pernyataannya, Rocky mengaitkan radical break dengan perubahan konstruksi kebijakan dan kritik terhadap cara kebijakan pemerintah diterjemahkan secara teknokratis. Ia juga menghubungkan gagasan tersebut dengan pembacaan sosialistik atas konstitusi dan kritik terhadap kecenderungan kapitalistik dalam kabinet.
Jika demikian, radical break tidak tepat diterjemahkan semata-mata sebagai:
ganti menteri.
Persoalan yang lebih mendasar adalah:
ganti cara berpikir.
Di sinilah Thomas Kuhn dapat membantu kita.
Dalam The Structure of Scientific Revolutions, Kuhn menjelaskan bagaimana ilmu pengetahuan mengenal periode normal science, ketika suatu komunitas bekerja dalam kerangka paradigma tertentu. Ketika anomali semakin sulit dijelaskan oleh paradigma tersebut, dapat muncul krisis yang kemudian membuka kemungkinan perubahan paradigma. Revolusi ilmiah, dalam kerangka Kuhn, bukan sekadar menambahkan fakta baru, tetapi dapat mengubah cara suatu komunitas memahami persoalan.
Tentu politik tidak sama dengan ilmu pengetahuan.
Karena itu, Kuhn tidak boleh dipindahkan secara mentah ke dalam politik. Kita tidak dapat mengatakan bahwa pergantian paradigma politik sama persis dengan revolusi ilmiah.
Namun konsep Kuhn berguna sebagai analogi heuristik.
Dalam politik, radical break dapat berarti mempertanyakan paradigma yang menentukan apa yang dianggap sebagai masalah dan apa yang dianggap sebagai solusi.
Misalnya, jika kemiskinan terutama didefinisikan sebagai persoalan produktivitas, maka solusinya mungkin berpusat pada investasi, pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.
Tetapi jika kemiskinan didefinisikan sebagai persoalan distribusi kekuasaan dan akses terhadap sumber daya, maka solusi yang dipikirkan bisa berbeda: redistribusi, perlindungan sosial, penguatan ekonomi rakyat dan perubahan struktur kepemilikan.
Programnya sama-sama disebut pembangunan.
Tetapi paradigmanya berbeda.
Maka radical break dalam pembacaan Kuhnian bukan terutama:
mengganti siapa yang menjalankan negara,
melainkan:
mengubah cara negara memahami apa yang sedang dikerjakannya.
Dalam bahasa yang lebih sederhana: sebelum mengganti kebijakan, kita harus berani mempertanyakan cara berpikir yang melahirkan kebijakan tersebut.
Anomali dan Krisis
Kuhn juga memberi satu konsep yang menarik: anomali.
Sebuah paradigma dapat berjalan normal selama ia masih mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Tetapi ketika semakin banyak persoalan tidak lagi dapat dijelaskan atau diselesaikan secara memadai, muncul ketegangan antara kenyataan dan kerangka yang digunakan untuk memahaminya.
Jika konsep tersebut dipinjam secara hati-hati untuk membaca politik Indonesia, maka pertanyaan yang perlu diajukan bukan:
Apakah pemerintahan Prabowo sedang mengalami krisis paradigma?
Kita belum mempunyai dasar yang cukup untuk mengatakan demikian.
Pertanyaan yang lebih tepat adalah:
Apakah Rocky sedang berusaha menunjukkan adanya anomali antara visi politik Presiden, orientasi konstitusional, dan cara birokrasi menerjemahkannya menjadi kebijakan?
Jika jawabannya ya, maka radical break Rocky dapat dibaca sebagai upaya untuk memperbaiki ketidaksesuaian antara visi dan implementasi.
Dalam posisi ini, Rocky tidak harus menjadi oposisi terhadap Presiden.
Ia dapat menjadi orang yang mengatakan:
Visi Presiden mungkin satu hal, tetapi cara mesin pemerintahan menerjemahkan visi tersebut ke dalam kebijakan adalah persoalan lain.
Itulah kritik yang jauh lebih struktural.
Dari Kuhn ke Gramsci: Siapa yang Menentukan “Akal Sehat”?
Tetapi perubahan paradigma tidak pernah berlangsung hanya melalui argumentasi intelektual.
Di sinilah Antonio Gramsci menjadi relevan.
Gramsci memahami hegemoni bukan sekadar sebagai dominasi melalui kekuatan negara. Hegemoni juga berkaitan dengan kemampuan suatu kelompok membuat cara pandang tertentu diterima sebagai sesuatu yang normal dan masuk akal.
Dalam Selections from the Prison Notebooks, Gramsci juga memberi perhatian besar terhadap fungsi intelektual. Intelektual bukan sekadar orang yang memiliki pendidikan tinggi, melainkan mereka yang mempunyai fungsi sosial dalam mengorganisasi, mengartikulasikan dan menyebarkan gagasan tertentu.
Dengan demikian, pertarungan politik tidak hanya berlangsung di parlemen, kementerian, atau pemilu.
Pertarungan juga berlangsung pada pertanyaan:
Apa yang dianggap normal?
Apakah pertumbuhan ekonomi identik dengan kesejahteraan?
Apakah investasi identik dengan pembangunan?
Apakah efisiensi selalu berarti negara harus mengurangi intervensinya?
Apakah pasar merupakan mekanisme alamiah yang paling rasional?
Apakah teknokrasi selalu netral dari kepentingan politik?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tampak teknis.
Namun di baliknya terdapat pilihan nilai.
Karena itu, kritik Rocky terhadap teknokrasi dapat dibaca bukan hanya sebagai kritik terhadap kebijakan tertentu, tetapi sebagai usaha mempertanyakan common sense yang melandasi kebijakan tersebut.
Rocky sebagai Counter-Hegemonic Intellectual?
Di sinilah konsep counter-hegemony menjadi menarik.
Jika hegemoni bekerja dengan membuat suatu cara berpikir menjadi normal, maka kritik terhadap hegemoni harus mampu menawarkan cara berpikir alternatif.
Rocky selama bertahun-tahun menjalankan fungsi tersebut di ruang publik.
Ia mempertanyakan asumsi.
Ia mengubah istilah.
Ia memaksa pemerintah menjelaskan dasar pemikirannya.
Ia memindahkan perdebatan dari “apa programnya?” menuju “apa paradigma yang melandasinya?”
Secara analitis, posisi tersebut dapat dibaca sebagai counter-hegemonic intellectual.
Namun sekarang muncul paradoks Gramscian:
Apa yang terjadi ketika intelektual yang membawa kritik terhadap hegemoni masuk ke dalam institusi yang merupakan bagian dari struktur kekuasaan?
Ada dua kemungkinan.
Pertama, co-optation.
Kritik masuk ke dalam institusi, tetapi perlahan kehilangan daya kritisnya. Sang pengkritik menjadi bagian dari legitimasi kekuasaan.
Kedua, counter-hegemonic penetration.
Gagasan yang sebelumnya berkembang di luar mulai masuk ke dalam institusi dan memengaruhi cara negara berpikir.
Mana yang akan terjadi pada Rocky?
Belum ada jawabannya.
Dan justru karena itulah posisi barunya menarik untuk diamati.
Habermas: Ketika Kritik Masuk ke Ruang Deliberasi
Jika Kuhn membantu memahami perubahan paradigma dan Gramsci membantu memahami pertarungan hegemoni, Jürgen Habermas memberikan perspektif ketiga: deliberasi.
Dalam The Structural Transformation of the Public Sphere, Habermas menempatkan ruang publik sebagai arena penting bagi pembentukan opini melalui diskusi dan pertukaran argumentasi.
Kemudian dalam The Theory of Communicative Action, ia mengembangkan gagasan mengenai rasionalitas komunikatif: tindakan sosial tidak semata-mata harus dipahami sebagai strategi untuk mencapai tujuan, tetapi juga dapat dibangun melalui proses mencapai pemahaman bersama.
Sementara dalam Between Facts and Norms, Habermas mengembangkan implikasi politik dan hukum dari teori tersebut bagi demokrasi, negara hukum, dan proses pembentukan kehendak politik.
Dari sini kita dapat menggunakan istilah deliberative correction.
Istilah tersebut bukan istilah resmi Habermas. Ia merupakan konsep analitis untuk menggambarkan bagaimana kritik dapat berfungsi sebagai mekanisme koreksi terhadap proses pembentukan keputusan.
Sebelum menjadi Wantimpres:
Rocky → ruang publik → kritik → pemerintah.
Setelah menjadi Wantimpres:
Rocky → ruang internal → pertimbangan → Presiden → kebijakan.
Jika proses tersebut berjalan secara sehat, kritik tidak kehilangan fungsinya hanya karena pindah ruangan.
Ia justru memperoleh akses lebih dekat kepada proses pembentukan keputusan.
Tetapi sekali lagi, akses bukan kekuasaan.
Wantimpres tidak mengambil keputusan akhir.
Presiden tetap menjadi pengambil keputusan.
Karena itu, seorang critical insider tidak harus selalu memenangkan argumennya. Yang lebih penting adalah apakah ia mampu memastikan bahwa argumen yang berbeda tetap hadir dalam proses pengambilan keputusan.
Kritik yang Tidak Harus Menjadi Oposisi
Di sinilah mungkin terjadi kesalahpahaman dalam membaca posisi Rocky.
Kita sering menganggap politik hanya mempunyai dua posisi:
pro-pemerintah
atau
anti-pemerintah.
Padahal demokrasi memiliki wilayah yang lebih luas.
Seseorang dapat mendukung tujuan tertentu tetapi menolak cara mencapainya.
Seseorang dapat bekerja bersama pemerintah tetapi mengkritik kebijakannya.
Seseorang dapat menjadi penasihat Presiden tetapi menyampaikan pertimbangan yang tidak menyenangkan.
Bahkan dalam sistem demokrasi yang sehat, kekuasaan justru membutuhkan orang yang tidak selalu mengatakan “ya”.
Maka posisi Rocky sebagai Wantimpres tidak perlu otomatis diterjemahkan sebagai perpindahan dari kritik menuju dukungan.
Yang harus diuji adalah:
Apakah ia masih mampu mempertahankan jarak argumentatif dari kekuasaan yang ia masuki?
The Five-Year Test
Karena itu, konsistensi Rocky tidak perlu diuji melalui pidato.
Ia harus diuji melalui tindakan.
Saya menyebutnya The Five-Year Test—bukan karena kita harus menunggu lima tahun, tetapi karena ia sendiri pernah mengingatkan bahwa umur politik pejabat jauh lebih pendek daripada umur Indonesia.
Ada setidaknya lima pertanyaan.
Pertama, apakah Rocky mampu memberikan pertimbangan yang berbeda dengan Presiden?
Kedua, apakah ia berani mempertanyakan kebijakan prioritas pemerintah?
Ketiga, apakah ia mempertahankan argumentasinya ketika pertimbangannya tidak diterima?
Keempat, apakah ia juga bersedia mengakui ketika kebijakan pemerintah mempunyai dasar yang kuat?
Kelima, apakah ia tetap menempatkan kepentingan jangka panjang negara di atas kepentingan politik jangka pendek?
Lima pertanyaan itu jauh lebih penting daripada apakah Rocky masih tampil sebagai pengkritik di televisi.
Sebab seorang pengkritik di luar kekuasaan relatif bebas.
Yang sulit adalah tetap kritis ketika seseorang telah memperoleh akses kepada kekuasaan.
Rocky dan Tiga Jalan
Pada titik ini, posisi Rocky dapat dibaca melalui tiga kemungkinan teoretis.
Kuhn: Rocky dapat menjadi paradigm challenger—orang yang mempertanyakan paradigma kebijakan yang dominan.
Gramsci: Rocky dapat menjadi counter-hegemonic intellectual—orang yang mencoba mengganggu common sense yang telah mapan.
Habermas: Rocky dapat menjadi deliberative insider—orang yang membawa kritik ke dalam proses pembentukan keputusan.
Ketiga posisi tersebut tidak harus bertentangan.
Justru dapat membentuk sebuah rangkaian:
Perubahan paradigma
↓
Pertarungan hegemoni
↓
Deliberasi
↓
Koreksi kebijakan
Jika rangkaian itu benar-benar terjadi, maka radical break tidak lagi sekadar istilah retoris.
Ia menjadi praktik politik.
Tetapi ada satu pertanyaan yang lebih besar
Kita juga harus terbuka terhadap kemungkinan bahwa radical break tidak berhasil.
Sebab kritik yang masuk ke dalam kekuasaan selalu menghadapi risiko institusionalisasi.
Pada awalnya:
Saya masuk untuk mengoreksi.
Kemudian:
Saya memahami kompleksitas pemerintahan.
Lalu:
Kritik dari luar tidak memahami persoalan dari dalam.
Dan akhirnya:
Stabilitas pemerintahan harus dijaga.
Pada titik itulah critical insider dapat berubah menjadi institutional loyalist.
Apakah itu akan terjadi pada Rocky?
Belum ada dasar untuk menyimpulkannya.
Demikian pula belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa ia pasti akan berhasil mengubah paradigma pemerintahan.
Yang tersedia sekarang baru pernyataan dan posisi awal.
Rocky sendiri mengatakan bahwa ia hanya berpindah dari luar ke dalam dan tetap membawa radical break.
Pernyataan itu penting. Tetapi pernyataan bukan bukti final.
Ia adalah janji intelektual yang harus diuji oleh praktik politik.
Bukan Tentang Rocky Semata
Pada akhirnya, persoalan ini sebenarnya bukan hanya tentang Rocky Gerung.
Rocky hanyalah kasus yang memungkinkan kita mengajukan pertanyaan yang lebih besar tentang demokrasi Indonesia:
Bisakah intelektual masuk ke dalam kekuasaan tanpa kehilangan independensinya?
Bisakah negara menerima kritik tanpa menganggap kritik sebagai permusuhan?
Bisakah seorang penasihat memberikan argumen yang tidak menyenangkan kepada Presiden?
Dan yang paling penting:
Bisakah kekuasaan mengubah dirinya sendiri melalui kritik yang datang dari dalam?
Thomas Kuhn mengingatkan kita bahwa perubahan mendasar bermula ketika paradigma lama tidak lagi mampu menjawab semua persoalan.
Gramsci mengingatkan bahwa perubahan cara berpikir selalu berkaitan dengan pertarungan hegemoni dan produksi common sense.
Habermas mengingatkan bahwa demokrasi membutuhkan ruang komunikasi, argumentasi dan pembentukan kehendak politik yang dapat dipertanggungjawabkan.
Rocky kini berada di persimpangan ketiganya.
Ia telah berpindah dari luar ke dalam.
Apakah ia akan berubah karena kekuasaan?
Ataukah ia akan membawa kekuasaan berhadapan dengan kritik terhadap dirinya sendiri?
Kita belum tahu.
Tetapi justru ketidakpastian itulah yang membuat posisi Rocky sekarang menarik.
Sebab jika ia benar-benar ingin mempertahankan radical break, maka tugasnya bukan menjadi oposisi di dalam Istana.
Tugasnya lebih sulit:
menjadi orang yang dapat mengatakan kepada kekuasaan apa yang tidak ingin didengarnya, sebelum keputusan dibuat.
Dan jika keputusan akhirnya tetap berbeda dengan pertimbangannya, ia masih memiliki satu pertanyaan yang harus dijawab:
Apakah ia akan tetap mempertahankan argumentasinya?
Di situlah seorang critical insider diuji. Bukan ketika ia berbicara dari luar. Melainkan ketika ia berada di dalam.
Dan pada akhirnya, mungkin memang benar: pejabat mempunyai masa jabatan, tetapi negara mempunyai masa depan.•••
Be First to Comment