Oleh: M Sunu Probo Baskoro Akedemisi STAI Haji Agus Salim
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka bukan sekadar peristiwa pergantian pejabat. Ia membuka babak baru dalam konfigurasi kekuasaan pemerintahan Prabowo Subianto, sekaligus menghadirkan pertanyaan tentang arah transformasi politik dan ekonomi Indonesia.
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 menandai sebuah peristiwa penting dalam perjalanan politik Indonesia pascareformasi. Untuk pertama kalinya, seorang wakil presiden hasil pemilihan langsung mengundurkan diri sebelum menyelesaikan masa jabatannya.
Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Keputusan tersebut berlangsung setelah serangkaian persoalan hukum mengenai persyaratan pendidikan yang menjadi dasar pencalonannya pada Pemilu 2024. Sebelumnya, tekanan politik juga berkembang di DPR melalui dorongan sejumlah anggota parlemen untuk mempersoalkan kelayakan Gibran menduduki jabatan wakil presiden.
Namun, membaca peristiwa ini hanya sebagai persoalan legitimasi personal Gibran tentu terlalu sederhana. Ada dimensi politik yang lebih besar: perubahan hubungan kekuasaan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan kekuatan-kekuatan politik yang menopang pemerintahan sejak kemenangan Pemilu 2024.
Pertanyaan mendasarnya adalah apakah pengunduran diri Gibran sekadar mengakhiri kontroversi politik, atau justru menjadi awal perubahan konfigurasi kekuasaan pemerintahan Prabowo?
Dari kompromi politik menuju konsolidasi kekuasaan
Untuk memahami persoalan ini, kita perlu kembali melihat konstruksi kemenangan Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024.
Kemenangan tersebut bukan hanya hasil kekuatan politik Partai Gerindra dan koalisi pendukung Prabowo. Dukungan politik Jokowi juga menjadi bagian penting dari konfigurasi kemenangan tersebut. Pencalonan Gibran sebagai wakil presiden memperlihatkan bagaimana dua kekuatan politik yang sebelumnya berkompetisi akhirnya membangun kompromi kekuasaan.
Prabowo memperoleh mandat sebagai presiden, sementara Jokowi memiliki kesinambungan pengaruh politik melalui jaringan kekuasaan dan kehadiran putranya di posisi wakil presiden.
Dalam perspektif ilmu politik, keadaan ini dapat dibaca sebagai konfigurasi dua pusat pengaruh politik. Tentu saja, secara konstitusional Indonesia hanya memiliki satu presiden. Namun, dalam praktik politik, pengaruh terhadap keputusan pemerintahan dapat berasal dari berbagai jaringan elite yang memiliki sumber daya dan modal politik berbeda.
Persoalannya, kompromi politik tidak selalu menghasilkan keselarasan kepentingan dalam jangka panjang.
Seiring berjalannya pemerintahan, hubungan Prabowo dan Jokowi menghadapi berbagai dinamika. Pengunduran diri Gibran kemudian menjadi peristiwa yang membuka kembali pertanyaan mengenai masa depan hubungan kedua tokoh tersebut.
Laporan Reuters pada 13 November 2026 menyebutkan bahwa keluarnya Gibran dipandang sejumlah analis sebagai indikasi melemahnya ikatan politik antara Prabowo dan Jokowi. Namun, keduanya tetap menyampaikan dukungan dan penghormatan secara terbuka.
Dengan demikian, kita tidak sedang menyaksikan bukti bahwa pengaruh Jokowi telah berakhir. Kita sedang menyaksikan kemungkinan perubahan dalam distribusi pengaruh politik di sekitar pemerintahan Prabowo.
Membaca perubahan melalui teori oligarki Jeffrey Winters
Untuk memahami persoalan ini secara lebih struktural, pemikiran Jeffrey A. Winters dalam bukunya Oligarchy (2011) dapat menjadi perangkat analisis yang relevan.
Winters menjelaskan bahwa kekuasaan oligarki berkaitan erat dengan konsentrasi kekayaan dan kemampuan kelompok pemilik sumber daya material untuk mempertahankan kepentingannya melalui proses politik.
Dalam konteks Indonesia, pergantian pejabat tidak otomatis berarti perubahan struktur oligarki. Seorang wakil presiden dapat mengundurkan diri, seorang presiden dapat membentuk kabinet baru, dan koalisi partai dapat mengalami perubahan. Namun, jaringan kepentingan ekonomi yang menopang distribusi kekuasaan belum tentu ikut berubah.
Di sinilah kita perlu membedakan pergantian elite dan transformasi struktur kekuasaan.
Jika pengunduran diri Gibran hanya menghasilkan pergantian figur tanpa perubahan hubungan antara negara, modal, dan kelompok kepentingan ekonomi, maka perubahan tersebut masih berada pada tingkat personal dan institusional.
Sebaliknya, apabila peristiwa ini diikuti perubahan kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya alam, penguatan industri nasional, distribusi kekayaan, serta demokratisasi ekonomi, kita dapat mulai berbicara mengenai kemungkinan transformasi struktural.
Artinya, ukuran perubahan pemerintahan Prabowo tidak cukup dilihat dari siapa yang akan menjadi wakil presiden berikutnya. Ukurannya harus dilihat dari perubahan hubungan antara kekuasaan politik dan kekuatan ekonomi.
Paradoks Indonesia dan cita-cita ekonomi konstitusi
Menariknya, untuk memahami kemungkinan arah perubahan pemerintahan Prabowo, kita perlu kembali membaca bukunya, Paradoks Indonesia dan Solusinya.
Dalam buku tersebut, Prabowo mengajukan kritik terhadap struktur ekonomi Indonesia yang menurutnya memperlihatkan ketimpangan antara kekayaan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi pengelolaannya belum sepenuhnya menghasilkan kemakmuran yang merata. Kekayaan nasional juga terkonsentrasi pada kelompok-kelompok tertentu, sementara sebagian besar masyarakat belum memperoleh manfaat ekonomi secara proporsional.
Prabowo kemudian menawarkan gagasan ekonomi konstitusi dengan menjadikan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan penting pembangunan nasional.
Gagasan ini menempatkan negara bukan sekadar sebagai regulator pasar, melainkan sebagai institusi yang mempunyai tanggung jawab strategis dalam mengelola sumber daya ekonomi demi kemakmuran rakyat.
Di sinilah terdapat persoalan yang jauh lebih besar daripada pergantian Wakil Presiden.
Apakah Prabowo akan menggunakan konsolidasi kekuasaan politiknya untuk melakukan perubahan terhadap struktur ekonomi Indonesia?
Jika jawabannya dapat ditemukan dalam kebijakan konkret, maka pengunduran diri Gibran mungkin akan dikenang bukan hanya sebagai peristiwa politik personal, melainkan sebagai salah satu momentum perubahan konfigurasi pemerintahan.
Namun, cita-cita ekonomi konstitusi harus diuji melalui hasilnya. Penguatan peran negara tidak otomatis menghasilkan keadilan sosial apabila pengawasan publik melemah dan distribusi manfaat ekonomi tetap terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
Radical Break: gagasan perubahan dan pertarungan ideologis
Dalam konteks ini, gagasan Radical Break yang dikemukakan Rocky Gerung menarik untuk diperhatikan.
Rocky mengajukan kritik terhadap konstruksi kebijakan yang terlalu teknokratis dan mendorong pengembalian orientasi kebijakan negara kepada landasan ideologis konstitusi.
Gagasan tersebut mempunyai titik temu konseptual dengan kritik Prabowo dalam Paradoks Indonesia, terutama mengenai ketimpangan ekonomi, oligarki, dan belum optimalnya pelaksanaan amanat konstitusi.
Keduanya dapat dibaca melalui dua pendekatan yang saling melengkapi: Prabowo menawarkan diagnosis mengenai persoalan ekonomi-politik Indonesia, sementara Radical Break menekankan perlunya perubahan orientasi ideologis dan kebijakan negara.
Tentu saja, kesamaan gagasan tidak membuktikan bahwa keduanya telah merancang sebuah proyek politik bersama.
Namun, masuknya Rocky ke dalam Dewan Pertimbangan Presiden membuka ruang pertanyaan mengenai bagaimana gagasan kritis dari luar pemerintahan dapat diterjemahkan menjadi pertimbangan politik di dalam pemerintahan.
Di sinilah pemikiran Antonio Gramsci mengenai peran intelektual dalam pembentukan hegemoni menjadi relevan.
Bagi Gramsci, kekuasaan tidak hanya bertumpu pada penguasaan institusi negara, tetapi juga pada kemampuan membangun gagasan, legitimasi, dan konsensus sosial.
Dengan perspektif tersebut, perubahan pemerintahan tidak cukup dilakukan melalui pergantian pejabat. Ia membutuhkan perubahan cara berpikir mengenai negara, ekonomi, dan hubungan kekuasaan dengan masyarakat.
Masa depan pemerintahan Prabowo
Setelah pengunduran diri Gibran, setidaknya terdapat tiga kemungkinan perkembangan politik.
Pertama, konsolidasi kekuasaan Prabowo. Presiden memperoleh ruang lebih besar untuk menentukan konfigurasi pemerintahan dan memilih wakil presiden melalui mekanisme konstitusional.
Kedua, negosiasi ulang antarelite. Partai-partai koalisi, jaringan politik Jokowi, dan kelompok pendukung Prabowo akan mempunyai kepentingan masing-masing dalam menentukan konfigurasi pemerintahan berikutnya.
Ketiga, perubahan terbatas pada tingkat institusional. Penggantian wakil presiden dapat berlangsung tanpa perubahan berarti dalam struktur ekonomi dan hubungan kekuasaan yang selama ini menopang pemerintahan.
Ketiga kemungkinan tersebut perlu diuji melalui perkembangan politik berikutnya, bukan diputuskan berdasarkan asumsi mengenai motif para aktor.
Secara konstitusional, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk melakukan pemilihan.
Karena itu, proses pengisian jabatan tersebut akan menjadi salah satu indikator penting untuk membaca keseimbangan kekuasaan baru di pemerintahan.
Namun, indikator yang lebih menentukan tetaplah arah kebijakan negara.
Melampaui pergantian elite
Pada akhirnya, pengunduran diri Gibran membawa kita kepada pertanyaan yang lebih mendasar mengenai masa depan demokrasi Indonesia.
Apakah perubahan konfigurasi kekuasaan akan menghasilkan perubahan struktur negara? Ataukah hanya melahirkan keseimbangan baru di antara kelompok elite yang berbeda?
Kita perlu membedakan negara yang kuat dari negara yang bekerja untuk kepentingan rakyat. Negara dapat memiliki kewenangan ekonomi yang besar, tetapi belum tentu menjamin pemerataan apabila masyarakat tidak memiliki ruang untuk mengawasi kebijakan dan mengontrol distribusi sumber daya.
Oleh karena itu, keberhasilan pemerintahan Prabowo dalam mengartikulasikan gagasan ekonomi konstitusi harus diukur melalui setidaknya tiga hal: redistribusi kekayaan nasional, demokratisasi ekonomi, dan demokratisasi kekuasaan.
Koperasi harus benar-benar menjadi kekuatan ekonomi masyarakat, bukan sekadar instrumen administratif pemerintah. Industrialisasi harus memperkuat kapasitas produksi nasional, bukan hanya memperluas kesempatan investasi. Pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat, bukan sekadar memindahkan penguasaan dari satu kelompok elite kepada kelompok elite lainnya.
Di sinilah gagasan Radical Break memperoleh relevansinya. Pemutusan terhadap konstruksi kebijakan lama hanya bermakna apabila diikuti perubahan mendasar dalam hubungan antara negara, pasar, dan masyarakat.
Pengunduran diri Gibran mungkin menjadi awal babak baru politik pemerintahan Prabowo. Namun, sejarah tidak akan menilai sebuah pemerintahan hanya dari kemampuannya mengonsolidasikan kekuasaan.
Sejarah akan menilainya dari kemampuannya mengubah kekuasaan menjadi instrumen keadilan sosial.
Sebab, persoalan terbesar Indonesia bukan sekadar siapa yang mengendalikan negara, melainkan untuk siapa negara itu bekerja.***
Be First to Comment