Menag Nasaruddin Umar saat menghadiri acara dua tahun penandatanganan Deklarasi Istiqlal. (Foto: Kemenag)
JAKARTA, NP— Dua tahun setelah ditandatangani, Deklarasi Istiqlal didorong untuk bergerak dari kesepakatan lintas agama menjadi aksi nyata dalam menjawab persoalan kemanusiaan dan lingkungan. Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai deklarasi tersebut juga menjadi bagian penting dari diplomasi keagamaan (religious diplomacy) Indonesia di tingkat global.
Deklarasi Istiqlal ditandatangani Paus Fransiskus dan Nasaruddin Umar, yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, pada 5 September 2024. Penandatanganan berlangsung dalam rangkaian kunjungan apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia dan pertemuan lintas agama di Masjid Istiqlal, Jakarta.
Menurut Nasaruddin, dipilihnya Indonesia sebagai tempat lahirnya deklarasi menunjukkan posisi strategis Indonesia dalam percakapan global mengenai agama, kemanusiaan, dan lingkungan. “Dipilihnya Indonesia untuk menandatangani Deklarasi Istiqlal menunjukkan bahwa Indonesia memiliki posisi yang sejajar dengan negara-negara lain dalam membawa pesan perdamaian dan kemanusiaan kepada dunia,” ujar Menag di Jakarta, dikutip dari laman resmi Kementerian Agama, Rabu (16/9/2026).
Deklarasi Istiqlal mengangkat dua persoalan besar yang dihadapi masyarakat global, yakni dehumanisasi dan perubahan iklim. Dehumanisasi antara lain ditandai kekerasan dan konflik yang mengancam martabat manusia. Sementara itu, eksploitasi terhadap alam turut berkontribusi terhadap perubahan iklim dan berbagai dampaknya bagi kehidupan manusia.
Bagi Nasaruddin, semangat tersebut memiliki titik temu dengan gagasan persaudaraan universal dalam Ensiklik Fratelli Tutti yang diterbitkan Paus Fransiskus. Ensiklik tersebut mengambil inspirasi dari cara hidup Santo Fransiskus dari Assisi yang memandang sesama dan seluruh ciptaan dalam semangat persaudaraan.
“Spirit dasarnya adalah persaudaraan universal. Santo Fransiskus mengajak kita mencintai sesama, baik yang jauh maupun yang dekat. Dalam kemanusiaan tidak ada warna. Semua manusia memiliki martabat yang sama,” tutur Menag.
Semangat persaudaraan itu, lanjut Nasaruddin, tidak seharusnya berhenti pada dialog dan pernyataan bersama. Persaudaraan lintas agama perlu diterjemahkan menjadi kerja bersama ketika manusia maupun lingkungan menghadapi persoalan.
Diplomasi Keagamaan Indonesia
Nasaruddin memandang Deklarasi Istiqlal sebagai salah satu instrumen diplomasi keagamaan Indonesia. Pengalaman Indonesia dalam mengelola keragaman agama dapat dibawa ke ruang internasional untuk memperkuat dialog, perdamaian, serta kerja sama dalam menghadapi berbagai persoalan kemanusiaan.
Pesan tersebut sejalan dengan isi Deklarasi Istiqlal yang menempatkan dialog antaragama sebagai instrumen untuk membantu penyelesaian konflik di tingkat lokal, regional, maupun internasional, terutama konflik yang dipicu oleh penyalahgunaan agama.
Komitmen terhadap persoalan lingkungan juga terus dikembangkan. Kementerian Agama membangun sinergi dengan kementerian yang menangani lingkungan hidup untuk memperkuat gagasan pertobatan ekologis, sejalan dengan semangat Ensiklik Laudato Si’ tentang kepedulian terhadap bumi sebagai rumah bersama.
Nasaruddin menilai agama memiliki sumber nilai yang kuat untuk mengubah cara manusia memperlakukan alam. Karena itu, tanggung jawab ekologis tidak semata-mata menjadi persoalan teknis lingkungan, tetapi juga menyangkut kesadaran moral dan keagamaan.
Dari Dokumen Menuju Aksi
Duta Besar Republik Indonesia untuk Takhta Suci Vatikan Michael Trias Kuncahyono menilai dua tahun Deklarasi Istiqlal menjadi momentum untuk melihat sejauh mana pesan yang lahir dari kunjungan Paus Fransiskus tersebut telah menjangkau masyarakat.
Menurut Michael, dunia masih menghadapi dua persoalan yang menjadi perhatian Deklarasi Istiqlal. Kekerasan dan intoleransi terus mengancam martabat manusia, sementara krisis iklim membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk komunitas keagamaan.
Namun, ia mengingatkan agar Deklarasi Istiqlal tidak berhenti sebagai dokumen yang hanya beredar dan dipahami di kalangan elite.
“Deklarasi Istiqlal jangan sampai tertahan sebagai dokumen eksklusif yang hanya dipahami elite negara, tetapi harus sampai ke akar rumput,” ujar Michael.
Karena itu, pemuka agama memiliki peran penting sebagai figur moral umat untuk menerjemahkan pesan deklarasi dalam kehidupan masyarakat. Respons terhadap krisis kemanusiaan dan lingkungan, menurutnya, membutuhkan keterlibatan komunitas agama hingga tingkat paling dekat dengan masyarakat.
Michael juga mendorong agar dialog antaragama tidak berhenti pada pertemuan dan percakapan antarpemuka agama.
“Mari kita bangun dialog lintas agama menjadi sesuatu yang indah melalui aksi kemanusiaan. Dua tahun Deklarasi Istiqlal harus menjadi momentum menuju aksi nyata kemanusiaan,” tuturnya.
Dua tahun setelah ditandatangani, Deklarasi Istiqlal memasuki tantangan berikutnya, yakni membawa pesan persaudaraan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kepedulian terhadap bumi dari ruang dialog menuju gerakan yang dapat dirasakan masyarakat.
Dari Jakarta, pesan tersebut diharapkan terus berkembang sebagai bagian dari diplomasi keagamaan Indonesia sekaligus kerja bersama lintas iman dalam merespons persoalan kemanusiaan dan menjaga bumi sebagai rumah bersama. (red)
Be First to Comment