Tim Satuan Tugas Penanggulangan Pasca Bencana (Satgas Galapana) DPR RI siap berangkat ke menuju Nusa Tenggara Timur (NTT) pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang provinsi di Kawasan Indonesia bagian Timur itu. Sesuai fungsi dan tugasnya, Tim Satgas Galapana DPR bertugas meninjau, mengawasi, serta mengoordinasikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur maupun penanganan wilayah yang terdampak bencana alam di Indonesia. (Foto: Instagram @sufmi_dasco)
JAKARTA, NP- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan Satuan Tugas Penanggulangan Pascabencana (Galapana) DPR RI berangkat ke Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sesuai fungsi dan tugasnya, Tim Satgas Galapana DPR bertugas meninjau, mengawasi, serta mengoordinasikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur maupun penanganan wilayah yang terdampak bencana alam di Indonesia.
Fokus kerja penanganan yang dilakukan Tim Satgas Galapana DPR akan melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi progres rehabilitasi.
Meninjau langsung kondisi di lapangan terdampak gempa, dan mendorong percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak.
Momen keberangkatan tim ini dibagikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melalui Instagramnya @sufmi_dasco. Tampak, dari foto yang dibagikan, sejumlah Tim dipimpin Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa, keduanya kompak dan Anggota DPR RI lainnya yang masuk dalam Tim Satgas Galapana mengenakan seragam kemeja putih dengan rompi Tim Galapana berwana biru dongker berlambang DPR RI dan
“Tim Galapana (Satgas Penanggulangan Pasca Bencana) DPR go to NTT,” ucap Dasco dalam keterangannya, Minggu, 16 Agustus 2026.
Untuk diketahui, Tugas dan fungsi utama Satgas Galapana DPR yaitu meninjau langsung kondisi infrastruktur rusak seperti tanggul, sungai, dan fasilitas umum di daerah bencana.
Mengadakan rapat koordinasi dan sinkronisasi dengan kementerian atau lembaga terkait seperti Kementerian Pekerjaan umum, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan lembaga terkait lainnya.
Kemudian, mengidentifikasi kendala serta masalah utama dalam percepatan pemulihan pascabencana. Juga mendorong percepatan pemulihan wilayah terdampak agar kembali normal.
Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR RI dibentuk pada akhir Desember 2025, tepatnya menyusul rapat koordinasi penanganan banjir Sumatera yang digelar di Banda Aceh pada Selasa, 30 Desember 2025.
Rapat Darurat Pemerintah
Sementara itu, pemerintah pusat diketahui telah menggelar pertemuan darurat secara langsung merespons dampak bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang menimpa Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8/2026).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno usai memimpin rapat menyampaikan bahwa langkah strategis tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan darurat berjalan terpadu dan tepat sasaran.
“Kami semua hadir di sini atas perintah dari Bapak Presiden untuk memberikan dukungan penuh terhadap proses tanggap darurat dan juga nanti rehab rekon,” ujar Menko PMK.
Berdasarkan laman resmi yang dilansir Kemenko PMK, Menko PMK Pratikno menggelar rapat bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, serta jajaran Direktur Utama PLN, Pertamina, hingga Telkom, berangkat pada malam di hari yang sama saat gempa terjadi.
Tim ditugaskan untuk mengawal proses penanganan tanggap darurat hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa di NTT.
Jajaran pemerintah pusat hadir secara langsung dalam rapat koordinasi untuk memaparkan langkah-langkah penanganan yang sedang serta akan dilaksanakan. Sinkronisasi program dinilai menjadi langkah strategis yang ditangani pemerintah pusat.
“Sinkronisasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting agar sumberdaya besar pemerintah untuk tanggap darurat serta untuk rehabilitasi dan rekonstruksi ini berjalan sinergis, efektif, dan tepat sasaran,” tegas Pratikno.
Dalam masa tanggap darurat saat ini, Menko PMK merinci bahwa fokus utama pemerintah adalah melakukan penyelamatan warga terdampak serta memulihkan infrastruktur vital yang mengalami kerusakan agar segera berfungsi kembali.
“Dalam tahap tanggap darurat ini yang utama tentu saja adalah menyelamatkan dan memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak, kemudian mengembalikan infrastruktur yang rusak agar segera fungsional, baik jalan, jembatan, rumah sakit, listrik, jaringan internet, dan lain-lain,” jelasnya. (har)
Be First to Comment