Komandan Pushidrosal Laksamana Madya TNI Budi Purwanto menunjukkan peta hidro-oseanografi kepada Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto saat audiensi di Jakarta, Selasa (7/7/2026).(Foto: Ist)
JAKARTA, NP – Upaya mewujudkan birokrasi maritim yang adaptif, profesional, dan berkelas dunia terus diperkuat melalui sinergi antara Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Kolaborasi tersebut menjadi langkah strategis dalam mendukung transformasi tata kelola pemerintahan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di sektor kemaritiman sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional 2025–2029.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto saat menerima audiensi Komandan Pushidrosal Laksamana Madya TNI Budi Purwanto beserta jajaran di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Purwadi menegaskan Pushidrosal memiliki peran strategis sebagai Lembaga Hidrografi Nasional. Selain mendukung kepentingan pertahanan negara, lembaga tersebut juga menyediakan data dan informasi hidro-oseanografi yang berperan penting dalam menjamin keselamatan navigasi pelayaran, mendukung pembangunan ekonomi biru, memperkuat diplomasi maritim, serta menjaga kedaulatan wilayah Indonesia.
“Birokrasi yang unggul dibangun melalui kolaborasi yang kuat antarlembaga. Data dan informasi yang dimiliki Pushidrosal merupakan aset strategis yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti, mempercepat transformasi digital, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Purwadi dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Rabu (8/7/2026).
Menurut Purwadi, agenda Reformasi Birokrasi saat ini tidak lagi berfokus pada penyempurnaan administrasi semata, tetapi diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif, berbasis data, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, interoperabilitas sistem, integrasi layanan, serta penyelarasan proses bisnis antarinstansi menjadi fondasi penting dalam membangun pemerintahan digital.
Ia juga mengapresiasi berbagai inovasi yang dikembangkan Pushidrosal, antara lain Indonesian Marine Geospatial Information Centre (IMaGIC), penerapan standar data hidrografi internasional, serta pengelolaan layanan digital yang mendukung operasional organisasi dan pelayanan publik. Berbagai inovasi tersebut dinilai sejalan dengan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), kebijakan Satu Data Indonesia, serta penguatan interoperabilitas data nasional.
Lebih lanjut, sinergi antara Kementerian PANRB dan Pushidrosal diharapkan mampu memperkuat penyelarasan proses bisnis lintas kementerian dan lembaga, meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang maritim, serta mengoptimalkan pemanfaatan data hidro-oseanografi untuk mendukung keselamatan pelayaran, pembangunan infrastruktur kelautan, mitigasi bencana, hingga penguatan keamanan dan kedaulatan wilayah laut Indonesia.
“Kolaborasi bukan sekadar membangun hubungan antarinstansi, tetapi menyatukan tujuan untuk menghasilkan kebijakan dan pelayanan yang lebih efektif. Dengan semangat ini, kita dapat menghadirkan birokrasi maritim yang semakin unggul, profesional, dan mampu menjawab tantangan pembangunan nasional,” pungkas Purwadi. (red)
Be First to Comment