Peluncuran B50: Presiden RI Prabowo Subianto didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menghadiri peluncuran Program Mandatori Biodiesel B50 di Rest Area KM 57, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026).(Foto: ESDM)
JAKARTA, NP – Peningkatan pemanfaatan biodiesel menjadi bagian dari langkah strategis Indonesia dalam mengoptimalkan penggunaan energi berbasis bahan bakar nabati sawit sebagai sumber energi domestik. Melalui implementasi Program Mandatori Biodiesel B50, pemerintah terus mendorong pemanfaatan energi terbarukan sekaligus memperkuat peran sumber daya domestik dalam bauran energi nasional.
Hal itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada peluncuran Program Mandatori Biodiesel B50 di Rest Area KM 57, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026).
Menteri Bahlil menegaskan implementasi B50 tidak sekadar meningkatkan kadar campuran biodiesel dalam bahan bakar solar. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah dalam melakukan diversifikasi sumber energi, sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional dan memperkuat kemandirian energi.
“Launching Program Mandatori B50 bukan sekadar peluncuran sebuah kebijakan, melainkan tonggak bersejarah yang menandai langkah nyata Indonesia dalam memperkuat kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan energi nasional,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (9/7/2026).
Bahlil menjelaskan Indonesia memiliki potensi besar untuk memperkuat kemandirian energi melalui pemanfaatan biodiesel berbasis minyak sawit. Sebagai produsen crude palm oil (CPO) terbesar di dunia, Indonesia perlu terus mengoptimalkan sumber daya tersebut agar memberikan nilai tambah yang semakin besar bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.
“B50 bukan sekadar energi baru, tetapi bagian dari transformasi energi yang mengoptimalkan potensi Indonesia demi memperkuat ketahanan energi nasional sebagai fondasi pembangunan ekonomi bangsa,” imbuhnya.
Dari sisi ekonomi, implementasi Mandatori Biodiesel B50 diproyeksikan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan B40. Berdasarkan data Kementerian ESDM, penghematan devisa diperkirakan meningkat dari Rp133,3 triliun pada B40 menjadi Rp170 triliun pada B50. Sementara itu, nilai tambah industri CPO diproyeksikan naik dari Rp20,92 triliun menjadi Rp23,49 triliun.
Selain itu, program B50 diperkirakan mampu menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja. Untuk mendukung implementasinya, kebutuhan biodiesel diproyeksikan mencapai 16,7–18 juta kiloliter (kL) dengan kebutuhan CPO sekitar 15,2–16,3 juta ton. Dari sisi lingkungan, penggunaan B50 diperkirakan mampu menurunkan emisi karbon dioksida (CO2) hingga 44,46 juta ton, lebih tinggi dibandingkan penurunan emisi pada implementasi B40 yang mencapai 39,66 juta ton.
Bahlil juga memastikan kesiapan implementasi B50 dari aspek teknis. Kementerian ESDM telah melakukan berbagai pengujian pada kendaraan bermotor, alat berat pertambangan, alat dan mesin pertanian, kereta api, angkutan laut, hingga pembangkit listrik.
Hasil pengujian menunjukkan B50 tidak hanya memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan pemerintah, tetapi juga memenuhi standar yang dipersyaratkan para pabrikan kendaraan. Dengan demikian, B50 dinyatakan layak digunakan pada berbagai sektor transportasi dan industri yang telah melalui proses pengujian.
Kesiapan tersebut diperkuat melalui uji implementasi di sejumlah sektor strategis nasional, antara lain di Kutai Timur, Semarang, Stasiun Lempuyangan Yogyakarta, Kapal Geomarin ESDM di Cirebon, serta Instalasi Surabaya PT Pertamina Patra Niaga.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia harus dikelola di dalam negeri agar memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi bangsa.
“Kekayaan alam Indonesia tidak boleh lagi mengalir keluar tanpa memberikan nilai tambah bagi bangsa sendiri. Kita harus berani mengolahnya, menguasai teknologinya, membangun industrinya, dan menjadikannya sumber kedaulatan energi,” tegas Presiden.
Program biodiesel nasional telah dikembangkan secara bertahap selama hampir dua dekade sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi. Implementasinya dimulai dari B2,5 pada 2008, meningkat menjadi B10 pada 2013, B15 pada 2015, B20 pada 2018, B30 pada 2020, B35 pada 2023, B40 pada 2025, hingga kini mencapai B50.
Setiap tahapan implementasi didukung oleh penguatan regulasi, peningkatan kapasitas industri, penyempurnaan standar mutu, pembangunan infrastruktur distribusi, serta pengembangan sumber daya manusia guna memastikan pelaksanaannya berjalan optimal.
Pemerintah memandang implementasi Mandatori Biodiesel B50 sebagai langkah strategis untuk memperkuat fondasi ketahanan energi sekaligus memperluas manfaat ekonomi. Selain mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya domestik, program ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas nasional, memperkuat daya saing industri dalam negeri, mendukung kesejahteraan petani kelapa sawit, menciptakan lapangan kerja, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta menekan ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak. (red)
Be First to Comment