Diskusi lintas negara di Tbilisi, Georgia, menjadi ruang pertukaran pengalaman dalam memperkuat sistem pelayanan publik yang lebih efektif, inklusif, dan berpusat pada masyarakat.(Foto: Ist)
TBILISI, NP– Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mempercepat transformasi pelayanan publik yang berpusat pada masyarakat (citizen-centric). Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto melalui berbagai upaya penguatan kerja sama internasional guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Hal itu disampaikan Wamen Purwadi di Tbilisi, Georgia, Selasa (23/6/2026).
Dalam rangkaian pertemuan dengan Pemerintah Georgia, Brasil, Timor-Leste, serta United Nations Development Programme (UNDP), Indonesia bertukar pengalaman, memperluas jejaring kerja sama, dan menjajaki berbagai peluang kolaborasi yang dapat mendukung percepatan transformasi pelayanan publik.
Wamen Purwadi menegaskan bahwa transformasi pelayanan publik tidak dapat dilakukan secara sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas negara yang berkelanjutan. “Transformasi pelayanan publik membutuhkan kolaborasi dan pembelajaran yang berkelanjutan. Setiap negara memiliki pengalaman yang dapat menjadi referensi untuk memperkuat integrasi layanan maupun kualitas pelayanan publik di Indonesia,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (26/6/2026).
Dalam diskusi dengan Pemerintah Georgia, kedua negara bertukar pengalaman mengenai penyelenggaraan layanan publik terpadu. Konsep Public Service Hall yang dikembangkan di Georgia menjadi salah satu praktik baik yang kemudian diadaptasi Indonesia melalui pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP).
Selain penguatan pelayanan publik, inovasi sektor publik juga menjadi salah satu fokus Kementerian PANRB. Dalam pertemuan dengan Brasil, kedua negara membahas pengembangan ekosistem inovasi, penguatan kapasitas aparatur, serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
Wamen Purwadi menekankan bahwa inovasi menjadi kunci dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Brasil dan Indonesia, kata dia, memiliki kesamaan pendekatan dalam penguatan inovasi melalui Public Service Innovation Booster yang mendorong layanan publik berbasis kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia membuka ruang pembelajaran lebih lanjut dari pengalaman Brasil sebagai peer country dalam membangun sistem inovasi sektor publik yang berkelanjutan.
Sementara dalam pertemuan bilateral dengan Timor-Leste, kedua negara saling berbagi pengalaman terkait pengembangan layanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat. Indonesia turut memperkenalkan berbagai instrumen reformasi layanan, seperti Mal Pelayanan Publik, MPP Digital, Forum Konsultasi Publik, Survei Kepuasan Masyarakat, serta SP4N-LAPOR! sebagai upaya menghadirkan layanan yang cepat, mudah, terpadu, dan responsif.
Indonesia juga melihat adanya ruang pembelajaran bersama dengan Timor-Leste, khususnya dalam penguatan layanan terpadu, pengelolaan pengaduan, hingga peningkatan layanan yang inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat. “Hal ini sejalan dengan arah reformasi pelayanan publik nasional, di mana layanan publik harus dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, sehingga tidak ada warga yang tertinggal dalam mengakses layanan pemerintah,” imbuh Wamen Purwadi.
Purwadi menegaskan bahwa seluruh rangkaian pertemuan bilateral tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi internasional dalam mendorong reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik. Melalui pertukaran pengalaman dan pengembangan kerja sama yang lebih konkret, Indonesia diharapkan dapat mempercepat terwujudnya layanan publik yang semakin berkualitas, terintegrasi, dan berorientasi pada masyarakat.
Selain dengan ketiga negara tersebut, Kementerian PANRB juga menjajaki peluang penguatan kerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP) dalam akselerasi peningkatan kualitas pelayanan publik. Kolaborasi ini diharapkan mendukung agenda reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik, khususnya dalam konteks sistem pemerintahan yang terdesentralisasi.
Kerja sama tersebut juga membuka ruang pertukaran pengetahuan serta penguatan kapasitas dalam pengembangan kebijakan dan implementasi layanan publik yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kerja sama internasional memberikan ruang bagi kita untuk belajar, berbagi pengalaman, dan mengembangkan solusi yang relevan dengan tantangan pelayanan publik saat ini. Pada akhirnya, seluruh upaya tersebut bermuara pada peningkatan kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkas Purwadi. (red)
Be First to Comment