Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Ist)
JAKARTA, NP – Tingkat kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih berada pada level tinggi. Temuan ini terungkap dalam survei nasional terbaru yang dilakukan oleh Poltracking, Kamis (4/6/2026).
Hasil survei menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 74,2 persen, sementara tingkat kepuasan publik berada di angka 72,2 persen. Angka tersebut menandakan mayoritas masyarakat masih memberikan penilaian positif terhadap kinerja pemerintahan yang baru berjalan lebih dari satu tahun.
Direktur Riset Poltracking menyebutkan bahwa tingkat kepuasan yang masih berada di atas 70 persen menjadi indikator kuat bahwa berbagai program prioritas pemerintah masih mendapatkan dukungan publik yang luas.
Bantuan Tepat Sasaran dan MBG Jadi Alasan Utama Kepuasan
Survei mencatat terdapat tiga faktor utama yang membuat masyarakat merasa puas terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Alasan terbesar adalah bantuan pemerintah yang dinilai tepat sasaran (14 persen), disusul Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar 13,8 persen, serta kepemimpinan yang dianggap tegas dan berwibawa (10,6 persen).
Berdasarkan sektor kebijakan, bidang kesehatan menjadi sektor dengan tingkat kepuasan tertinggi mencapai 75,4 persen. Posisi berikutnya ditempati bidang pertahanan dan keamanan (74,5 persen), pendidikan (72,5 persen), sosial budaya (70,3 persen), serta politik dan stabilitas nasional (69,1 persen).
Sementara itu, bidang hukum dan pemberantasan korupsi memperoleh tingkat kepuasan 64,5 persen. Adapun sektor ekonomi menjadi bidang dengan penilaian paling rendah, yakni 59,2 persen.
Dukungan Merata di Berbagai Wilayah dan Generasi
Poltracking menemukan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tersebar relatif merata di berbagai kawasan Indonesia. Mayoritas masyarakat di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah-DIY, DKI Jakarta-Banten, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, hingga Maluku-Papua mengaku puas terhadap kinerja pemerintah.
Dari sisi demografi, dukungan juga terlihat di seluruh kelompok usia, mulai dari Generasi Z, Milenial, Generasi X, Baby Boomers hingga Silent Generation.
TNI Jadi Lembaga Negara dengan Tingkat Kepuasan Tertinggi
Survei juga mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap lembaga negara dan institusi demokrasi. Hasilnya, TNI menjadi institusi dengan tingkat kepuasan tertinggi sebesar 78,9 persen.
Di bawahnya terdapat Lembaga Kepresidenan yang memperoleh tingkat kepuasan 70,7 persen, serta Bawaslu sebesar 70,1 persen.
Sebaliknya, DPR menjadi lembaga dengan tingkat kepuasan terendah, yakni hanya 57,3 persen. Penilaian terhadap fungsi-fungsi DPR juga masih berada di bawah 60 persen, meliputi fungsi pengawasan pemerintahan (60,3 persen), penyusunan undang-undang (57,2 persen), penyerapan aspirasi publik (56,1 persen), dan perumusan anggaran negara (54,6 persen).
MBG Jadi Program Paling Dirasakan dan Paling Tepat Sasaran
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan utama dalam survei ini. Program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut dinilai sebagai program yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan angka 27,6 persen.
Di posisi berikutnya terdapat Kartu Indonesia Sehat (11,1 persen), Kartu Indonesia Pintar (10,1 persen), layanan kesehatan gratis (8,5 persen), dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar 8,3 persen.
Tak hanya itu, MBG juga dianggap sebagai program yang paling tepat sasaran dengan tingkat penilaian mencapai 24,5 persen. Disusul Kartu Indonesia Sehat (12 persen), Kartu Indonesia Pintar (10,7 persen), layanan kesehatan gratis (10,6 persen), dan BSU (7,4 persen).
Popularitas MBG juga sangat tinggi. Sebanyak 92,1 persen masyarakat mengaku mengetahui program tersebut. Dari kelompok yang mengetahui MBG, sebanyak 55,6 persen menyatakan puas, sementara 41,2 persen mengaku belum puas.
Harga Kebutuhan Pokok Masih Jadi Keluhan Utama
Meski tingkat kepuasan terhadap pemerintah relatif tinggi, survei menemukan masyarakat masih menghadapi sejumlah persoalan ekonomi yang dianggap mendesak.
Sebanyak 37,5 persen responden menyebut mahalnya harga kebutuhan pokok sebagai masalah utama yang dihadapi saat ini. Disusul sulitnya mencari lapangan pekerjaan (9,2 persen) dan mahalnya biaya kesehatan atau berobat (7,8 persen).
Survei juga mencatat dukungan publik yang kuat terhadap rencana pembatasan akses media sosial bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun. Sebanyak 77,4 persen responden menyatakan setuju terhadap kebijakan tersebut.
Sementara terkait dampak kenaikan harga BBM non-subsidi, mayoritas masyarakat mengaku merasakan efek berupa kenaikan harga kebutuhan pokok (53,8 persen), kenaikan tarif transportasi (16,4 persen), serta penghasilan bulanan yang tidak lagi mencukupi kebutuhan (10,1 persen).
Metodologi Survei
Survei Poltracking Indonesia dilaksanakan pada 11–17 Mei 2026 menggunakan metode stratified multistage random sampling terhadap 1.220 responden yang tersebar secara proporsional di 38 provinsi berdasarkan data DPT 2024. Survei memiliki margin of error ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka oleh pewawancara terlatih menggunakan aplikasi digital. Setiap pewawancara mewawancarai 10 responden di setiap desa atau kelurahan yang terpilih secara acak.
Temuan ini menjadi gambaran terbaru mengenai persepsi publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran di tengah dinamika ekonomi domestik dan situasi geopolitik global yang terus berkembang. Meski tingkat kepuasan masih tinggi, tantangan terkait harga kebutuhan pokok dan lapangan kerja menjadi pekerjaan rumah yang dinilai paling mendesak oleh masyarakat. (red)
Be First to Comment