Dudy Purwagandhi bertemu dengan Djamari Chaniago di Jakarta, Selasa (24/2/2026), membahas kolaborasi lintas kementerian untuk memastikan kebijakan transportasi mendukung stabilitas dan keamanan nasional menjelang angkutan Lebaran 2026. (Foto: Ist)
Menurut Menhub, pergerakan masyarakat yang diprediksi mencapai lebih dari 143 juta orang membutuhkan perhatian maksimal, terutama di koridor padat seperti Tol Trans-Jawa, lintasan Merak–Bakauheni, dan Ketapang–Gilimanuk. “Selain itu, antisipasi lonjakan mobilitas masyarakat di objek wisata, pusat perbelanjaan, dan area publik lainnya juga perlu diperkuat karena berpotensi menimbulkan kepadatan lalu lintas dan gangguan keamanan,” tambahnya.
Dalam pengamanan objek vital nasional, koordinasi dilakukan untuk melindungi infrastruktur kritis, termasuk pelabuhan, bandara, jaringan jalan tol, rel kereta api, dan fasilitas transportasi vital lainnya. Menhub menekankan, “Untuk pengamanan terpadu, kami berkoordinasi dalam pengerahan personel POLRI, TNI, dan unsur keamanan lainnya pada titik-titik rawan kepadatan termasuk rest area guna menjaga keamanan, ketertiban, serta mencegah tindak kriminalitas.”
Fasilitas di wilayah rawan bencana juga disiapkan, terutama kesiapan unsur keamanan dan penanggulangan bencana. Apabila diperlukan, pemerintah memastikan keterpaduan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca antara BMKG, BNPB, TNI AU, Polri, kementerian/lembaga terkait, serta pemerintah daerah untuk menjamin kesiapan personel, sarana, dan wilayah operasi pada simpul dan koridor transportasi strategis.
Menutup pertemuan, Menhub Dudy berharap, “Melalui sinergi yang solid ini, penyelenggaraan angkutan lebaran 2026 dapat berjalan aman, lancar, dan terkendali sehingga saudara-saudara kita dapat melaksanakan perjalanan mudik dan arus balik dengan aman, nyaman, dan berkeselamatan.”
Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa, Direktur Jenderal Perkeretaapian Allan Tandionon, serta Kepala Badan Kebijakan Transportasi Hermanta. (red)
Be First to Comment