Rapat koordinasi percepatan pemulihan pascabencana Sumatra di Kemendagri.(Foto: Ist)
JAKARTA, NP – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian langsung tancap gas memetakan berbagai persoalan penanganan bencana di wilayah Sumatra. Tito resmi ditugaskan Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Langkah pemetaan dilakukan melalui pertemuan bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Ketua Satgas Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/1/2026).
“Intinya kita membaca dan memetakan situasi saat ini. Setelah fase tanggap darurat, beberapa daerah sudah selesai, sementara sebagian lainnya masih melanjutkan tanggap darurat untuk 15 hari ke depan,” ujar Mendagri.
Dalam pertemuan tersebut, Tito memaparkan bahwa terdapat 52 kabupaten/kota di tiga provinsi yang terdampak bencana. Sejak awal, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (Pemda) serta berbagai pihak terkait telah melakukan mobilisasi besar-besaran untuk penanganan tanggap darurat, mulai dari pembukaan akses jalan, pembangunan jembatan, penyediaan layanan kesehatan, hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Berdasarkan hasil konsolidasi dan pemantauan lapangan, Mendagri menyebutkan sebagian besar daerah terdampak telah menunjukkan kemajuan signifikan. Pemulihan ditandai dengan berfungsinya kembali roda pemerintahan daerah, pulihnya konektivitas jalan utama, kembalinya layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta mulai bergeraknya aktivitas ekonomi masyarakat.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah wilayah yang membutuhkan perhatian khusus. Di Provinsi Aceh, dari 18 kabupaten/kota terdampak, sebanyak 11 daerah dinyatakan telah berangsur normal, sementara tujuh lainnya masih menjadi fokus penanganan lanjutan. Kondisi serupa juga terjadi di Sumut dan Sumbar. Meski mayoritas wilayah terdampak telah memasuki fase pemulihan, beberapa daerah tertentu tetap mendapat penanganan khusus sesuai tingkat dampak bencana.
Mendagri menambahkan, pemerintah terus memastikan pemulihan infrastruktur dasar, terutama jaringan jalan nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Hampir seluruh ruas jalan nasional di tiga provinsi tersebut telah kembali terhubung. Sementara itu, perbaikan jalan non-nasional terus dilakukan secara bertahap oleh Kementerian PU bersama TNI, Polri, dan Pemda.
Selain infrastruktur, pemerintah juga mempercepat pendataan rumah rusak akibat bencana. Saat ini, proses pendataan dan validasi terus dilakukan agar bantuan kepada masyarakat terdampak dapat segera disalurkan. Mendagri berharap percepatan tersebut dapat mengurangi jumlah pengungsi yang masih tinggal di tenda-tenda.
Untuk mempercepat pemulihan di tingkat lapangan, Mendagri mengusulkan penambahan personel TNI, Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta mahasiswa sekolah kedinasan guna membantu pembersihan lingkungan, kantor pemerintahan, dan fasilitas umum. Selain itu, akan dibentuk dua posko utama pemulihan bencana, masing-masing di Jakarta dan Banda Aceh, yang berfungsi sebagai pusat koordinasi, pengendalian, dan informasi.
“Posko ini akan diawaki selama 24 jam oleh tim yang dibentuk untuk menampung informasi dari kementerian/lembaga maupun dari daerah,” pungkas Mendagri. (red)
Be First to Comment