Press "Enter" to skip to content

Ketua Umum PeranNU: Soeharto, Habibie, Gus Dur Layak Jadi Pahlawan Nasional

Social Media Share

Ketua Umum Pergerakkan Aktivis Nahdliyin Nusantara (PeranNU), Dr. H. Andi Jamaro Dulung. Mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini menegaskan para mantan Presiden RI antara lain Soeharto, BJ Habibie dan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) layak mendapat gelar Pahlawan Nasional. (Foto: ist)

JAKARTA, NP- Pro kontra pemberian gelar pahlawan untuk Mantan Presiden Soeharto menjelang Hari Pahlawan 10 Nopember 2025 terus memanas. Bahkan penolakan keras itu datang dari Mantan Presiden RI ke lima, yakni Megawati Soekarnoputri, namun tidak sedikit pula masyarakat yang justru mendukung pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto.

“Semua mantan presiden memiliki kontribusi terhadap pembangunan, baik Soekarno, Soeharto, Habibie dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Karena itu kami meminta Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan mereka sebagai pahlawan nasional,” kata Ketua Umum Pergerakkan Aktivis Nahdliyin Nusantara (PeranNU), Dr. H. Andi Jamaro Dulung dalam keterangan resminya, di Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Lebih lanjut Puang AJD-sapaan akrabnya menambahkan bahwa idealnya semua mantan presiden RI yang telah wafat layak mendapat gelar pahlawan nasional. “Tentu sebagai manusia adalah wajar jika terdapat kekurangan. Namun kita mengenal istilah mikul duwur mendem jero (Menjunjung tinggi kehormatan jasa leluhur dan mengubur dalam-dalam segala kekurangan),” ujarnya.

Mantan Ketua PBNU era KH Hasyim Muzadi ini menilai pahlawan adalah orang yang memiliki jasa atau peran besar terhadap perjuangan meraih kemerdekaan, menjaga stabilitas dan keutuhan bangsa, mewujudkan cita cita kemerdekaan untuk kemajuan bangsa dan negara.

“Parameter itu harusnya menjadi tolak ukur layak dan tidaknya seorang menjadi pahlawan nasional. Gelar itu bukan karena kedekatan emosional, ideologis dan atau sikap suka dan tidak suka.”

Menurut tokoh berdarah Bugis ini, bahwa perjalanan panjang kepemimpinan Soeharto dan pengabdiannya terhadap bangsa dan negara tercatat dalam sejarah panjang bangsa dan mendapat pengakuan internasional. Dalam catatan, kualifikasi Soeharto untuk mendapatkan gelar itu, dilihat dari sejarahnya pengabdiannya kepada nusa dan bangsa. Antara lain:

Berjasa sebagai Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan perannya sebagai Komandan Brigade TNI di Jogjakarta yang memimpin Serangan Umum 1 Maret 1949, membuktikan kepada dunia bahwa TNI masih ada, dan Republik Indonesia masih tegak berdiri.

Oleh karena itu, PBB memaksa tentara Belanda, harus meninggalkan Jogjakarta dan berakhirlah agresi militer Belanda yang kedua. Demikian juga jasanya sebagai seorang tokoh militer dan ahli strategi perang yang memimpin Operasi Mandala merebut Irian Barat yang selanjutnya memaksa Belanda meninggalkan Irian Barat.

Lalu, sebagai tokoh pemersatu. Sosok Soeharto menjaga keutuhan NKRI dari berbagai gejolak ancaman dalam negeri antara lain meredam pemberontakan Andi Azis di Sulsel. Sosoknya juga mengendalikan situasi keamanan yang terganggu akibat Gerakan 30 September PKI. Dari sini selanjutnya mendapatkan mandat dari Presiden Soekarno, yang dikenal SUPERSEMAR pada 1966 dan membubarkan PKI sekaligus mengendalikan keamanan dan ketertiban nasional.

Sebagai Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban. Berkat jasanya sebagai tokoh pengendali keamanan dan ketertiban Nasional, Soeharto mendapat mandat secara politik Nasional melalui sidang MPRS 1967 diangkat sebagai pejabat presiden RI. Soeharto melakukan dan merumuskan sistem politik nasional dengan penyederhanaan sistem kepartaian dan sukses melakukan Pemilu 1971.

Prestasi Soeharto lainnya juga merumuskan program pembangunan nasional dengan GBHN dan REPELITA secara berkesinambungan. Berhasil menciptakan sistem pembangunan nasional dan mewujudkan kemajuan bangsa dan negara sehingga di nobatkan sebagai bapak pembangunan nasional.

Soeharto sebagai tokoh berpengaruh di kancah politik internasional. Prestasi antara lain berhasil mewujudkan swasembada pangan nasional dan di percaya PBB sebagai nara sumber utama dalam Sidang Umum PBB 1984. Bahkan menjadikan Indonesia sebagai Ketua OPEC (Organisasi negara-negara pengekspor minyak), mendirikan Forum ASEAN dan menjadikan Indonesia sebagai ketuanya. Selain itu, menjadi pemimpin gerakan Non Blok.

Tak hanya itu, malah sebagai bagian dari rekonsiliasi nasional dan penghargaan atas jasa bagi setiap anak bangsa yang memiliki prestasi dan jasa besar bagi bangsa dan negara. Meskipun Soeharto bukanlah sosok yang sempurna sebagaimana para pemimpin lainnya, konsep rekonsiliasi nasional menjadi kata kunci dan dasar pemikiran demi kemajuan suatu bangsa.

“Dari berbagai aspek tersebut, jasa Soeharto sebagai tokoh pejuang kemerdekaan, penjaga keutuhan NKRI, tokoh pembangunan, dan lain-lain, maka layak sebagai pahlawan nasional,” tegas Puang AJD. (har)

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *