Bakamla RI dan UNODC Latih Aparat Maritim Hadapi Kejahatan di Laut

Personel Bakamla RI dan mitra internasional tengah melakukan latihan boarding kapal dalam Pelatihan VBSS di Batam, Selasa (4/11/2025). (Ist)

BATAM, NP — Pangkalan Bakamla Batam menjadi tuan rumah pembukaan Pelatihan Visit, Board, Search, and Seizure (VBSS) yang digelar Bakamla RI bekerja sama dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Selasa (4/11/2025), di Maritime Training Center Batam.

Kegiatan dibuka Kepala Pangkalan Bakamla Batam, Kolonel Bakamla Agus Sriyanto. Dalam sambutannya, Kolonel Agus menekankan pentingnya pelatihan VBSS dalam meningkatkan kemampuan personel Bakamla untuk mendukung tugas pengamanan laut nasional.

“Pelatihan ini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan personel dalam melaksanakan operasi VBSS di laut. Diharapkan peserta dapat menjalankan tugas dengan efektif dan profesional, sekaligus menjaga keselamatan dalam setiap pelaksanaan operasi,” ujar Kolonel Agus.

Pelatihan berlangsung 3–14 November 2025, diikuti peserta dari Bakamla RI, Vietnam Coast Guard (VCG), serta instansi penegak hukum maritim internasional seperti U.S. Coast Guard dan UNODC. Dukungan juga diberikan oleh U.S. Department of State Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (US-INL).

Materi pelatihan mencakup teori dan simulasi boarding kapal, penanganan kejahatan di laut, prosedur keselamatan kerja, manajemen barang bukti, serta deteksi radiasi dan bahan nuklir. Peserta juga melaksanakan latihan boarding kapal bergerak siang dan malam, diakhiri dengan final exercise untuk menguji kesiapan operasional tim gabungan.

Kolonel Agus menyatakan, kegiatan ini mencerminkan kemitraan dan sinergi Bakamla RI dengan mitra internasional dalam memperkuat kapasitas penegakan hukum maritim dan keamanan laut kawasan.

“Melalui pelatihan ini, kita membangun kerja sama yang lebih erat dengan mitra internasional, sekaligus memperkuat profesionalisme dalam menjaga laut Indonesia,” pungkasnya.

Pelatihan VBSS Batam menjadi bagian dari program peningkatan kapasitas regional yang difasilitasi UNODC, guna memperkuat kesiapan aparat maritim Asia Tenggara menghadapi ancaman lintas batas di laut, termasuk penyelundupan, perdagangan ilegal, dan kejahatan maritim lainnya. (red)