Press "Enter" to skip to content

Pertahankan WTP, Kementerian ATR/BPN Perkuat Perencanaan Anggaran Tahun 2021

Social Media Share

JAKARTA, NP – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Tahun Anggaran 2021 melalui video conference. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal, Himawan Arief Sugoto pada Senin (20/07/2020).

Dalam sambutannya, Sekjen mengatakan bahwa tahun 2021 merupakan tahun kedua Rencana Strategis (Renstra) Kementerian ATR/BPN dan pada tahun tersebut juga akan difokuskan untuk pemulihan ekonomi. “Tahun 2021 juga menjadi tahun awal untuk kita mewujudkan visi pada tahun 2025 yakni menjadi institusi yang melayani, profesional dan terpercaya melalui kegiatan pendaftaran tanah dan penataan ruang, pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang akan menciptakan Aparatur Sipil Negara yang berkompetensi dan penciptaan kantor layanan modern yang berbasis elektronik,” ujar Himawan Arief Sugoto dalam rilis tertulisnya.

Program kerja Kementerian ATR/BPN pada tahun 2021 akan disederhanakan menjadi 3 (tiga) program yaitu dukungan manajemen, program penyelenggaraan penataan ruang serta program pelayanan dan pengelolaan pertanahan. “Untuk kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pada tahun depan harus ada, minimal satu atau dua kota lengkap. Selain itu, tahun 2021, kita juga tetap melaksanakan digitalisasi dokumen pertanahan serta akan mencanangkan sertipikat elektronik,” ujar Sekjen.

Himawan Arief Sugoto juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2021 juga akan terus dilakukan pengembangan kompetensi terhadap sumber daya manusia Kementerian ATR/BPN. “Saat ini, pola kerja kita sudah sangat baik dan koordinasi antar jajaran sudah sangat baik. Namun, peningkatan kompetensi terus dilakukan untuk sumber daya manusia kita dan ini salah satu fokus kita untuk mewujudkan visi tahun 2025,” ujar Sekjen.

Sekjen mengatakan bahwa untuk Laporan Keuangan Tahun 2019, Kementerian ATR/BPN memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. “Saya ucapkan terima kasih atas kerja keras semua pihak selama ini. Agar mendapat penghargaan serupa, kita perlu merancang program yang memang kita perlukan dengan harapan kualitas kita semakin baik serta dapat menumbuhkan semangat setiap jajaran dengan _tagline_ Melayani, Profesional dan Terpercaya,” pesan Himawan Arief Sugoto.

Pada tahun 2021, Kementerian ATR/BPN akan mendapat pagu indikator kurang lebih Rp8,6 triliun serta akan dituangkan dalam program kerja dengan pelaksanaan mekanisme kerja yang berbeda pada tahun 2021. “Pada tahun 2021, kita akan melakukan penguatan fungsi perencanaan di tingkat pusat hingga daerah serta melakukan integrasi antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Pada tahun 2021 nanti, program kerja kita akan fokus pada prioritas pembangunan. Kita juga akan mengutamakan alokasi anggaran kegiatan pada koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Program kerja juga akan berbasis _money follow_ program serta Tematik, Holistik, _Integrated_ dan Spasial atau THIS,” ujar Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Gabriel Triwibawa.

Kegiatan penyusunan RKAKL Tahun Anggaran 2021 ini diikuti oleh 700 orang yang merupakan seluruh Kepala Biro dan Kepala Pusat di bawah Sekretariat Jenderal, Ketua STPN, seluruh Sekretaris Ditjen, Sekretaris Itjen, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Provinsi, Kepala Bagian Program dan Hukum satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen), Kepala Bagian Program dan Hukum Inspektorat Jenderal, Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Indonesia, Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Kanwil BPN Provinsi. (rls)

 

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan