Sanggam Hutapea, Tokoh masyarakat kelahiran Sumatera Utara (Sumut) yang kini menetap di Jakarta. Ia mendorong pemerintah mendeklarasikan Gerakan Orang Tua Asuh untuk Korban Bencana Alam Sumatera.(Foto: ist)
JAKARTA, NP- Tokoh masyarakat kelahiran Sumatera Utara (Sumut) yang tinggal di Jakarta, Sanggam Hutapea mengatakan bencana alam dahsyat, berupa banjir bandang dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar) merupakan beban berat bagi para korban, bukan hanya kerugian material tapi juga non material.
Bagi pemerintah, tanggungjawab bukan hanya sekedar memperbaiki infrastruktur dasar dan fasilitas layanan publik agar berfungsi normal dan membangun kembali lebih baik dari sebelumnya. Namun, tanggungjawab lebih besar pasca bencana yakni kemungkinan ada banyak anak-anak yang kehilangan orang tua.
Untuk itu Sanggam mendorong pemerintah mendeklarasikan Gerakan Orang Tua Asuh untuk Bencana Alam Sumatera. Gerakan ini dinilai penting sebagai salah satu upaya menjamin masa depan anak-anak korban banjir dan longsor di Sumatera.
“Keberadaan anak anak yang kehilangan orang tua akibat korban bencana banjir ini perlu mendapatkan figur pengganti ayah dan ibu yang tepat demi masa depan mereka. Untuk itu pemerintah perlu menginisiasi orang tua asuh bagi anak anak, ” kata Sanggam Hutapea kepada wartawan, Kamis (11/12/2025).
Selain itu, Sanggam juga mengimbau Presiden Prabowo Subianto untuk mengeluarkan instruksi kepada pejabat negara di lingkup pemerintahan untuk menjadi orang tua asuh anak-anak korban bencana banjir dan longsor Sumatera.
Menurutnya, hak asuh dan perlindungan anak-anak korban bencana merupakan aspek krusial dari respons kemanusiaan dan hukum.
“Pengalaman traumatis bagi anak-anak pascabencana dapat mempengaruhi kehidupan masa depan mereka. Sehingga penanganannya perlu cepat dan tepat. Selain pemerintah, organisasi, lembaga atau pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam bidang ini sangat dibutuhkan uluran tangannya,” ujarnya.
Lebih jauh, Sanggam juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap berpartisipasi aktif pascabanjir dan longsor, sebab pemulihan dan perbaikan memerlukan kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, relawan, masyarakat dan para pemangku kepentingan.
Bantuan kemanusiaan dari berbagai pihak dalam bentuk apapun, sebut Sanggam akan sangat membantu para korban. Ia mencontoh, selama masa tanggap darurat sekarang ini, selain makanan, sandang, fasilitas kesehatan dan obat-obatan yang menjadi kebutuhan dasar, para korban terutama anak-anak membutukan layanan trauma healing.
Terkait kucuran anggaran negara untuk pemulihan pascabencana sebanyak Rp51,82 triliun, Sanggam mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang telah menyetujui anggaran sebesar itu. Kendati demikian, di sisi lain, ia juga mengkritik lambannya respon pemerintah diawal penanganan bencana yang terjadi di wilayah Sumatera.
Ia menilai lambananya penanganan di awal pascabencana akibat lemahnya koordinasi antar-lembaga, terutama pada masa golden time, menyebabkan penanganan darurat tidak optimal.
Hal lain yang juga ia soroti adalah pengelolaan dana sebanyak Rp51,82 triliun tersebut. Sanggam menekannya pentingnya skala prioritas alokasi anggaran yang ada. Prioritas utama, menurutnya digunakan untuk masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan akses infrastruktur vital menjadi prioritas dalam proses pemulihan.
“Penting juga memastikan anggaran pemulihan benar-benar digunakan untuk kepentingan rehabilitasi dan rekonstruksi,” tegasnya.
Diakhir keterangannya, Sangggam Hutapea mendorong pemerintah memperkuat mitigasi bencana.
“Kejadian bencana alam yang berulang harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat kesiapsiagaan, komunikasi publik, hingga evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lingkungan,” pungkasnya. (har)
Be First to Comment