Tata ruang efisien, investasi lancar, tenaga kerja terserap.(Ist)
JAKARTA, NP – Pemerintah terus mendorong percepatan investasi dan penyerapan tenaga kerja melalui penyederhanaan proses perizinan berbasis tata ruang. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengusulkan percepatan digitalisasi 300 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada tahun 2026. Usulan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Finalisasi Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja, Senin (22/9), di Gedung Ali Wardhana, Jakarta.
“Misal 300 RDTR terpenuhi semua, Insyaallah urusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bisa teratasi. Karena melalui RDTR yang terintegrasi dengan OSS, SLA-nya bisa dua sampai tiga hari,” ujar Menteri Nusron.
Digitalisasi RDTR merupakan bagian dari target nasional, yaitu 2.000 RDTR terintegrasi OSS untuk mempercepat layanan KKPR. Hingga kini, sudah terdapat 646 RDTR, dengan 428 di antaranya telah terintegrasi sistem Online Single Submission (OSS). Nusron menegaskan, sisanya akan dituntaskan integrasinya dalam waktu dekat.
Lebih lanjut, Nusron memaparkan progres lintas sektor penyusunan RDTR, dengan capaian 47 RDTR, 34 RDTR dalam proses persetujuan substansi, dan 2 RDTR telah ditetapkan di daerah. “Jadi ada tambahan 83 RDTR yang saat ini masih dalam proses,” ujarnya.
Kementerian ATR/BPN juga mendapatkan dukungan pembiayaan dari World Bank melalui Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) untuk menyusun 500 RDTR hingga 2029.
Dalam hal pemetaan wilayah prioritas, Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG). Menteri Nusron menjelaskan bahwa BIG telah menyelesaikan peta dasar skala 1:5.000 untuk Pulau Sulawesi (2024), Jawa dan Kalimantan (2025), serta akan melanjutkan dengan Pulau Sumatra (2026), Maluku, NTB, dan NTT (2027). Sisanya akan diselesaikan pada 2029.
“Kami mengusulkan penyusunan RDTR berdasarkan kajian BIG agar sejalan dengan ketersediaan data geospasial yang akurat,” imbuh Nusron.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang memimpin rapat, menekankan pentingnya memprioritaskan RDTR di kawasan dengan potensi ekonomi tinggi. “Misalnya di Sulawesi, Utara Jawa, dan wilayah timur Sumatra seperti Kepulauan Riau. Daerah-daerah itu menjadi perhatian investor,” ujar Airlangga.
Rapat ini turut dihadiri oleh Dirjen Tata Ruang Suyus Windayana serta perwakilan lintas kementerian/lembaga yang tergabung dalam Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja.(red)
Be First to Comment