Rizal Kasli dari Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) saat memberikan kata sambutan pada T50 Summit of World Construction Machinery Industry Indonesia Forum di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (22/9/2026). (Foto: Ist)
JAKARTA, NP – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) melihat urgensi pemenuhan alat konstruksi pertambangan seiring upaya menyatukan ekosistem nikel melalui kolaborasi praktis berbasis bukti. Industri nikel di Indonesia kini bergerak dari pertumbuhan berbasis volume menuju eksekusi berbasis nilai.
“Kami perlu sampaikan bahwa usaha pertambangan nikel butuh alat-alat konstruksi pertambangan. Selain itu, pertambangan nikel butuh informasi untuk update perkembangan teknologi dan peralatan modern,” kata Rizal Kasli dari APNI saat memberikan kata sambutan pada T50 Summit of World Construction Machinery Industry Indonesia Forum di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Keikutsertaan APNI dalam forum tersebut sejalan dengan profil audiens T50 yang sebagian besar merupakan pelaku usaha alat berat konstruksi pertambangan, baik perusahaan swasta asing maupun swasta dalam negeri. APNI mencatat jumlah izin usaha pertambangan (IUP) nikel mencapai 415 izin, dengan sebagian di antaranya memiliki fasilitas smelter.
APNI juga mencatat terdapat 384 perusahaan pemegang IUP nikel yang efektif beroperasi dan menjalankan proses produksi dengan kegiatan hilirisasi. Sementara itu, estimasi cadangan bijih nikel mencapai 5,3 miliar ton. Pasokan bijih nikel pada 2025 tercatat mencapai 379 juta ton, sedangkan pada 2026 pemerintah merencanakan pasokan sekitar 260 juta ton berdasarkan kuota dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang telah diizinkan.
“Jumlah smelter RKEF (rotary kiln electric furnace) mencapai 59 perusahaan, dan refinery (HPAL/high pressure acid leaching) mencapai 14 perusahaan,” kata Rizal Kasli, yang juga Ketua Umum Perhimpunan Ahli Tambang Indonesia (PERHAPI) periode 2018 – 2024.
Sejumlah usaha tambang nikel yang menjadi anggota APNI menggunakan alat berat dari berbagai merek, antara lain Sany, XCMG, Zoomlion, Sinotruk, LiuGong, dan Shantui. Sementara itu, pada usaha tambang pasir silika, sejumlah anggota APNI menggunakan alat berat merek Sany, khususnya di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.
Pemasaran alat berat asal China, khususnya ke pasar domestik Indonesia, juga dinilai telah berjalan efektif. Sejumlah perusahaan tambang anggota APNI menggunakan berbagai merek alat berat, seperti Komatsu, Caterpillar, Hitachi, Sany, XCMG, Zoomlion, Sinotruk, LiuGong, dan Shantui.
Dalam memilih alat berat untuk kebutuhan konstruksi pertambangan, operator menjadikan faktor kualitas sebagai salah satu pertimbangan utama. Setelah itu, faktor harga dan inovasi turut menjadi perhatian.
“Misalkan sekarang penambang melakukan perubahan dari bahan bakar solar ke electric vehicle (EV), terutama dump truck dan excavator. EV pada usaha pertambangan ke depannya semakin mengarah pada solusi ramah lingkungan atau green mining. Perusahaan tambang yang memakai kendaraan listrik ini dapat mendukung upaya global dalam menjaga kelestarian lingkungan atau green mining,” ujar Rizal.
Menurut Rizal, ekosistem pertambangan, khususnya nikel, baru mulai mengadopsi penggunaan EV pada operasional alat berat seperti dump truck dan excavator. Penggunaannya saat ini diperkirakan sekitar 25 persen dari keseluruhan populasi alat berat yang digunakan.
Sebagai gambaran, dalam satu ekosistem tambang nikel yang memiliki 40 unit alat berat, sekitar 10 unit di antaranya sudah mulai menggunakan atau menguji teknologi EV.
“Pendekatan operasional pertambangan ke depannya akan bertumpu pada efisiensi energi, pengurangan emisi karbon, dan tanggung jawab terhadap lingkungan atau green mining,” kata Rizal Kasli. (Liu)
Be First to Comment