Menteri Rini terima Menpora Erick Thohir Kolaborasi dua kementerian.(Ist)
JAKARTA, NP — Pemerintah terus mendorong terwujudnya birokrasi yang adaptif terhadap dinamika generasi muda serta mendukung pembentukan ekosistem olahraga yang profesional, berdaya saing, dan berprestasi. Upaya ini menjadi fokus dalam pertemuan antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir di Kantor Kementerian PANRB, Rabu (24/09/2025).
“Pertemuan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Kementerian PANRB dan Kemenpora, khususnya dalam membangun birokrasi yang responsif dan berorientasi hasil. Pemuda dan olahraga adalah motor penggerak kemajuan bangsa yang perlu terus kita optimalkan,” ujar Menteri PANRB dalam keterangannya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Rini menyampaikan bahwa capaian reformasi birokrasi di lingkungan Kemenpora menunjukkan tren positif. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) pada 2024 tercatat sebesar 80,35 dengan predikat A-, sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memperoleh nilai 68,08 dengan predikat B. Kendati demikian, pembangunan Zona Integritas (ZI) di unit kerja Kemenpora dinilai masih perlu ditingkatkan untuk menghasilkan dampak yang lebih signifikan terhadap perbaikan layanan publik.
Rini menilai, Kemenpora berhasil menjaga kualitas tata kelola birokrasi secara umum, termasuk dalam pelaksanaan *RB General* yang mencakup penyederhanaan struktur organisasi, transformasi sistem kerja, efisiensi anggaran, serta digitalisasi dokumen dan pelayanan publik. Adapun dalam pelaksanaan *RB Tematik*, Kemenpora dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung prioritas nasional seperti pengentasan kemiskinan, transformasi digital pemerintahan, peningkatan investasi, penggunaan produk dalam negeri, hingga pengendalian inflasi.
Untuk itu, Kementerian PANRB mendorong Kemenpora agar terus memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi dengan memperhatikan indikator-indikator strategis, antara lain Indeks Tata Kelola Pengadaan, Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik, Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawasan, serta hasil Survei Kepuasan Masyarakat.
Menteri Rini juga menegaskan pentingnya pembangunan Zona Integritas sebagai pilar utama mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani. “Pembangunan ZI tidak boleh dipandang sekadar sebagai kewajiban administratif, tetapi harus menjadi instrumen nyata dalam mendukung agenda prioritas nasional, seperti hilirisasi industri, peningkatan layanan dasar, dan ketahanan pangan,” imbuhnya.
Sinergi antarkementerian ini diharapkan menjadi fondasi bagi penguatan tata kelola sektor kepemudaan dan keolahragaan, sekaligus mempercepat transformasi birokrasi yang inklusif, adaptif, dan berdampak luas bagi masyarakat.(red)
Be First to Comment