Psikiater dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dr. Mintarsih Abdul Latief, SpKJ saat menjadi narasumber dalam sebuah diskusi di Gedung Nusantara I DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. (Foto: KWP)
JAKARTA, NP- Penjualan empat pulau di situs asing memantik kemarahan masyarakat. Kasus inipun viral setelah netizen dan influencer ramai-ramai menyampaikan kritikannya.
Empat pulau tersebut ada di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, yaitu Pulau Ritan, Pulau Tokongsendok, Pulau Mala, dan Pulau Nakok yang menjadi sorotan karena muncul di situs jual-beli pulau.
Psikiater dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dr. Mintarsih Abdul Latief, SpKJ menilai respon dari masyarakat itu merupakan wujud dari rasa cinta kepada tanah air.
“Heboh penjualan empat pulau itu pasti akan mendapat kecaman, tapi mempertanyakan kenapa begitu berani untuk tidak minta izin Presiden, kemudian tiba-tiba mengalihkan (akan menjual) pulau, pulau itu kan pulau-pulau pilihan dengan sumber daya alam yang luar biasa,” ujar Mintarsih di Jakarta, Kamis (3/7/2025).
Mintarsih menekankan perlunya menelusuri atau menanyakan langsung apa yang menjadi motivasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang mendapat kencaman dari masyarakat termasuk dari Ketua MPR RI.
“Jadi kita bisa bayangkan, kira-kira tujuannya apa? Entah apakah itu (kepentingan) menteri sendiri atau dipengaruhi yang lain-lain, yang jelas diperkirakan tujuannya tujuan finansial, berdasarkan sumber daya alam yang ada. Kan ini sudah terpilih, terpilih sumber daya alamnya apa, sumber daya alamnya luar biasa, yang saya bayangkan yang merugikan negara, dan kalau kita bandingkan jumlah yang akan dirugikan dibandingkan dengan harta masyarakat, maka berapa banyak?” ulas dokter ahli jiwa itu.
Ia berharap, kasus ini harus segera dihentiikan. Karena kalau sampai dikuasai kelompok atau individu tertentu maka akhirnya pulau dengan sumber daya alamnya yang diambil membuat masyarakat tambah lama tambah miskin.
“Bagaimana kalau nanti, tambah banyak (pulau) yang lain-lainnya diambil. Begitu banyak pulau yang sudah diambil, tapi ini adalah pulau dengan sumber daya alam yang tinggi,” ungkapnya.
Ketika ditanyakan tanggungjawab Mendagri dalam persoalan ini sebagai lembaga yang terkait dalam isu penjualan pulau yang masuk dalam kedaulatan negara itu, Mintarsih mengingatkan jangan masyarakat setempat di pulau itu jadi termiskinkan.
“Otomatis termiskinkan, karena apa, kalau kita lihat sumber daya alam yang lain yang diambil, itu terkadang bukan hanya sumber daya alamnya yang diambil, tapi banyak hal yang akhirnya juga dibiayai (biasa menggunakan anggaran negara) jadi tambah minus kan,” ucapnya.
Mintarsih menambahkan, hal yang perlu dikhawatirkan juga yakni apabila dengan gampangnya pulau di Indonesia dijual dan sudah terjual, maka, “Kemungkinan pulau lain juga kedepan akan seperti itu, akan dengan mudah diperjualbelikan apabila tidak ada upaya pencegahan penjualan pulau, yang merugikan masyarakat dan negara. Sumber daya alamnya yang luar biasa hanya akan habis dikeruk dan hanya menguntungkan segelintir orang-orang serakah di dalam pemerintahan,” pungkas Mintarsih.
Ketua MPR RI Kecam Kemendagri
Sebelumnya Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengecam kinerja para menteri. Muzani mempersoalkan para menteri yang seharusnya membantu pekerjaan Presiden Prabowo Subianto tidak mampu mencegah persoalan ini hingga akhirnya menuai berbagai kecaman dari masyarakat termasuk kalangan legislator.
Muzani menekankan pentingnya sikap tegas pemerintah terhadap ancaman kepemilikan pribadi atas pulau-pulau strategis yang menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia.
“Saya kira itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Terutama pulau-pulau terluar adalah pagar bagi perbatasan wilayah NKRI,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/7/2025).
Muzani juga mengingatkan pentingnya pengawasan negara atas aset-aset geografis strategis tersebut terhadap potensi kepemilikan pribadi.
Ia meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) harus segera mengambil langkah konkret, agar aset negara tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Saya kira Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian BPN harus bertindak cepat supaya pulau-pulau kita ini tidak jatuh ke tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Baik atas nama Indonesia ataupun orang yang diatasnamakan oleh kita. Jadi itu tidak boleh terjadi,” ungkap Muzani.
Ia juga mengingatkan, meskipun saat ini persoalan masih bisa ditangani, potensi polemik kepemilikan pulau bisa terjadi lagi jika pemerintah tidak segera melakukan antisipasi.
“Mumpung situasinya masih bisa ditangani. Nanti kalau terjadi lebih ruwet lagi, negara bisa rugi besar,” tegasnya.
Ketika disinggung soal penegasan batas wilayah, Muzani menegaskan bahwa secara hukum batas-batas wilayah Indonesia, termasuk pulau-pulau terluar, sudah sangat jelas.
Namun, ia mengingatkan agar tidak ada celah hukum yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menguasai wilayah tersebut dengan dalih legalitas formal.
“Batas-batas wilayah sudah ada termasuk pulau-pulau terluar juga sudah ada. Tapi jangan sampai pulau-pulau terluar itu dimiliki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Lebih lanjut, Muzani menyinggung peran para menteri dalam menyikapi persoalan strategis seperti ini. Ia mengingatkan agar para pembantu Presiden Prabowo Subianto ke depan tidak justru menjadi beban pemerintahan.
“Iya Mendagri termasuk Agraria harus lebih awas lagi. Jangan sampai justru jadi beban bagi Presiden Prabowo dalam menjaga kedaulatan wilayah negara kita,” tegas Muzani.(har)
Be First to Comment