JAKARTA, NP- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Made Mangku Pastika mengungkapkan penyusunan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2024 masih dibayangi kontradiksi antara optimisme dan pesimisme.
“Kenapa? Karena kita melihat ada ketidakadilan dan ketidakkonsistenan antara semangat otonomi daerah dengan apa yang dibuat dalam RAPBN 2024, dan kita tau 2024 ini adalah tahun terakhir dari masa kepemimpinan pemerintahan Pak Jokowi,” ucap Made Mangku Pastika dalam konferensi pers usai Rapat Paripurna Luar Biasa DPD RI yang mengagendakan pembahasan RUU APBN 2024 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/9/2023).
Konferensi pers juga hadiri Ketua Komite Amang Syafrudin (Jawa Barat), Wakil Ketua Komite IV Fernando Sinaga (Kalimantan Utara), serta sejumlah Anggota Komite IV DPD lainnya antara lain Sudirman (Anggota Aceh), Amirul Tamim (Sulawesi Tenggara) dan Tamsil Linrung (Sulawesi Selatan).
Pastika yang juga mantan Kapolda Bali mencontoh, terkait belanja negara ke daerah yang dialokasikan dalam Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 857,6 triliun (hanya 26,0 persen) dari Belanja negara nasional yang besarnya mencapai Rp3.304,1 triliun. Jumlah itu sangat timpang dan tidak seimbang bila dibandingkan dengan Belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan sebesar Rp2.446,5 triliun (74,0 persen) dari Belanja nasional keseluruhan.
“Jadi ini sangat menentukan perjalanan otonomi daerah, perjalanan DPD ke depan untuk memperjuangkan aspirasi daerah. Tadi disebutkan poin-poin di paripurna luar biasa. Saya harapkan itu yang menjadi bahan saudara-saudara wartawan sekalian dalam pemberitaan,” ujar senator dari Bali ini.
Bali Lebih Komunikatif
Sementara itu mengenai transfer daerah ke Bali, Pastika mengungkapkan dana bagi hasil berupa transfer daerah meski relatif kecil tetapi tidak terlalu berdampak serius bagi masyarakat Bali. Misalnya menyebabkan hal ekstrim seperti kemiskinan parah seperti yang terjadi di daerah lain.
“Tapi untuk Bali sendiri memang tidak terlalu mengalami hal ekstrim. Kita di Bali relatif lebih baik, karena mungkin hubungan lebih dekat, komuniksi lebih baik,” ungkap pastika.
Selain itu, sambung Pastika, masyarakat Bali tidak terlalu memiliki ketergantungan dengan dana bagi hasil dari pusat. Hal itu karena kemampuan masyarakat Bali dalam membiayai kebutuhan masyarakatnnya sendiri juga relatif lebih baik.
“Tapi bagi daerah lain sangat tergantung dari dana bagi hasil, itu problem. Kalau kita di Bali memang nggak. Kalau kita di Bali memang nggak punya hasil. Di Bali tidak ada sumber daya alam, jadi tidak terlalu mengharapkan itu,” ujarnya.
Selama ini, masyarakat Bali mengandalkan sektor pariwisata. Selain rakyatnya sendiri memang tipikal sebagai pekerja keras, berusaha meningkatkan taraf perekonomian agar tetap lebih baik.
“Tapi bagi daerah lain yang tidak punya kemampuan seperti kita, memang berat. Jadi memang mereka berharap lebih cepat dan berharap lebih cepat lagi,” imbuh Pastika.
Kendati demikian, senator dari Bali ini menekankan pentingnya dana bagi hasil dari pemerintah pusat ke Bali. Ia mencontoh, pembangunan infrastruktur di Bali yang belum semua tersentuh dari dana transfer daerah terutama wilayah-wilayah Bali di pelosok.
Pastika mengatakan selama ini pemerintah pusat seringkali membuat acara bersifat nasional maupun internasional di Bali. Misalnya jalan nasioal. Menurut mantan Gubernur Bali dua periode ini, semua itu harus terus diperlihara agar tetap baik dan bagus untuk digunakan.
“Karena Bali kan nggak bisa pelihara jalan nasional. Paling jalan provinsi, kabupaten dan kota. Sehingga untuk objek wisata, terutama orang ingin investasi di Bali,” tegas Pastika.(dito)
Be First to Comment