JAKARTA, NP- Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan salah satu cara untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang ditarget pemerintah sebesar 5,2 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2024 adalah dengan mengalakkan industrilisasi.
Sebab dengan industrialisasi, maka akan banyak membuka lapangan kerja dan otomatis ekonomi akan bangkit.
Penegasan disampaikan Cucun Ahmad Syamsurijal dalam diskusi Forum Legislasi dengan tema ‘Mengupas RAPBN 2024’ di Media Center Parlemen, Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan Jakarta, Selasa (22/8/2023).
Cucun yang juga Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) menekankan pentingnya ‘pembesaran anggaran’. Hal itu agar keuangan negara bisa dikendalikan. Seperti dalam penanganan kasus Covid-19 tidak semua kepentingan yang tidak diperlukan dalam penanganan covid-19 itu dianggarkan. Sehingga, wajar kalau terjadi pemborosan penanganan covid-19 hingga mencapai Rp677,2 triliun.
APBN 2024 ini sebagai akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma’ruf Amin dengan visi dan misi Indonesia maju, berdaulat dan mandiri dengan 5 arahan dan 7 agenda pembangunan.
Diantaranya menekankan pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) agar dapat bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045, transformasi infrastruktur ekonomi dan lain-lain.
Sayangnya, kata Cucun bonus demografi dengan menitikberatkan peningkatan SDM itu selama ini kurang dioptimalkan. Hal itu karena fungsi pendidikan belum sesuai sasaran dimana setiap kementerian dan lembaga (K/L) selama ini terima Rp90 triliun, sementara infrastruktur ekonomi sangat masif. Juga dengan transfer keuangan daerah (TKD) belum ada harmoni antara pusat – daerah. “Itu antara lain yang akan kami bahas di Banggar DPR RI,” ungkapnya.
Anggota Banggar DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Netty Prasetyarini mengatakan ada banyak masukan dari DPR untuk pemerintah dalam merealisasikan RAPBN 2024 ini.
Menurutnya, desain anggaran haruslah sesuai dengan visi misi Presiden Jokowi. Karena anggaran itu merupakan instrumen ideologis untuk mewujudkan cita-cita nasional.
“Kalau untuk kebangkitan ekonomi semua bertumpu pada SDM. Dan, itu akan berat jika pendidikan dan kesehatan belum dilakukan secara optimal, akibat banyak yang dikorupsi,” ujarnya.
Sebab, dengan masih banyaknya anggaran yang dikorupsi berarti aparatur negara ini belum bisa mengawal dan mennjaga uang negara. “Pembangunan IKN, kereta cepat, food estad, bantuan sosial, kemiskinan, pengangguran dan sebagainya semuanya harus tepat sasaran dan itu berarti harus dengan akurasi data di lapangan,” kata Netty.
Pengamat Ekonomi dari INDEF Didik J Rachbini meminta DPR RI benar-benar mengawal RAPBN 2024 ini agar Indonesia bisa cepat melunasi utangnya. Menurut Didik, utang memang tidak masalah selama bisa membayar.
Menyinggung warisan utang yang selalu ada di setiap rezim pemerintahan dan trennya yang selalu naik, Didik mengatakan sebenanrnya utang bisa dikurangi oleh tiap rezim penguasa. Dan sangat mungkin bisa lunas dan prosesnya harus bertahap tidak bisa sekaligus.
“Kalau ditanya apakah utang kita bisa dilunasi? Jawabannya bisa. Kuncinya ada di industri dan manufaktur,” kata Didik.
Menurutnya, rasio utang sekitar 39 persen dari APBN bisa dikurangi hingga 20 persen. Dengan catatan, pemerintah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi mencapai Rp 3000 triliun.
Iapun mencontoh Korea Selatan yang di era tahun 70-an pertumbuhannya hanya sekitar 300 dollar AS pendapatan per kapita kini sudah mencapai 40.000 dollar AS. Sedangkan Indonesia saat ini baru di kisaran 4.000 dollar AS. Kemampuan Korsel itu karena bertumpu pada meningkatnya sektor industri di negara Gingseng tersebut.
Kondisi keuangan warganya yang makin membaik itu karena ditopang industri yang kuat, sehingga membuat Korea Selatan tidak hanya mampu membayar utang tetapi juga mampu memperluas sektor industrinya hingga ke luar negeri dengan menanamkan investasinya diberbagai negara termasuk ke Indonesia.
Sementara itu, Praktisi Media John Andhi Oktaveri menilai Pemerintah sudah realitis dengan target pertumbuhan ekonomi 5,2% berikut inflasi 2,5% dalam RAPBN tersebut. Hal itu juga sudah pasti dengan mempertimbangkan situasi global sebagai salah satu tantangan ke depan. “China saja target pertumbuhan ekonominya hanya 4%,” kata John.(dito)
Be First to Comment