Unjuk rasa pengurus, guru, dan karyawan dari Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) Ma’had Al-Zaytun menggelar aksi damai di Pengadilan Negeri (PN) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu pada Selasa, 18 Agustus 2026. Aksi tersebut dilakukan untuk mendesak aparat penegak hukum segera mengeksekusi pengembalian aset yayasan yang disita dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas nama terpidana Abdussalam Panji Gumilang. (Foto: YPI)
JAKARTA, NP- Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) sebagai badan hukum resmi yang menaungi Pondok Pesantren Al-Zaytun dengan tegas menegaskan status hukum kepengurusannya yang sah berdasarkan keputusan Dewan Pembina sebagai organ tertinggi, serta mendesak Kejaksaan Negeri Indramayu dan jajaran terkait untuk segera melaksanakan seluruh amar putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
Iskandar Saefullah, Ketua Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) berdasarkan akta perubahan kepengurusan terakhir tahun 2026 (atas rekomendasi Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum), telah mengajukan gugatan terhadap Kejaksaan Negeri Indramayu untuk dan atas nama Yayasan.
Tujuannya jelas dan tidak dapat digeser, yaitu agar Kejaksaan segera mengeksekusi putusan Mahkamah Agung terkait pelaksanaan hukuman pidana serta pengembalian seluruh aset, tanah, bangunan, kendaraan, dan dana yang disita kepada Yayasan Pesantren Indonesia sebagai badan hukum pemilik yang berhak.
“Allah SWT selalu menampakkan yang benar, betapapun berusaha disembunyikan. Dalam dunia hukum, prinsip ini tercermin dalam asas res judicata dan kewajiban mutlak mengeksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Apa yang terjadi di seputar Pondok Pesantren Al-Zaytun dan Yayasan Pesantren Indonesia menjadi cermin nyata bahwa kebenaran hukum tidak bisa dibungkus selamanya,” tegas Iskandar Saefullah dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/11/2026).
Iskandar menambahkan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 secara tegas mengatur struktur dan kewenangan organ yayasan. Pasal 2 menyatakan bahwa Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Dewan Pembina merupakan organ tertinggi yang memegang kewenangan substantif.
Dengan demikian, pengangkatan, pemberhentian, maupun penggantian Pengurus dan Pengawas merupakan wewenang mutlak Dewan Pembina melalui keputusan rapat. Pencatatan di sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) bersifat administratif untuk keperluan pengumuman dan tertib administrasi negara, bukan sumber keabsahan substantif. Keputusan sah Rapat Pembina-lah yang menentukan siapa pengurus yang berwenang mewakili yayasan.
“Sangat disayangkan, pihak Kejaksaan secara sepihak hanya berpegang pada akta tahun 2011 semata-mata karena tercatat dalam sistem AHU, padahal undang-undang tidak memiliki satu pasal pun yang menyatakan bahwa keabsahan yayasan atau kepengurusannya semata-mata bergantung pada pencatatan tersebut,” ungkap dia.
Sedangkan, perubahan kepengurusan terakhir tahun 2026 dilaksanakan atas rekomendasi Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan merupakan pelaksanaan kewajiban hukum untuk menjaga keberlangsungan badan hukum.
Awal Mula: Pemalsuan Dokumen
Sebenarnya tidak ada sengketa internal di dalam tubuh Yayasan Pesantren Indonesia. Setiap perubahan kepengurusan merupakan hak hukum yang melekat pada Dewan Pembina. Dalam sejarah Yayasan, Imam Supriyanto tercatat sebagai salah satu pendiri.
Namun, pada tahun 2011 terjadi perubahan akta yang mengeluarkan namanya dari Dewan Pembina. Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri membuktikan bahwa tanda tangan Imam Supriyanto pada dokumen terkait dipalsukan.
Panji Gumilang kemudian diproses secara pidana. Pengadilan Negeri Indramayu menjatuhkan hukuman yang dikuatkan hingga tingkat kasasi Mahkamah Agung. Ia divonis karena terbukti terlibat dalam pemalsuan akta autentik sebagaimana diatur dalam pasal-pasal terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
“Peristiwa ini menyangkut keabsahan dokumen publik yang menjadi dasar kepemilikan dan pengelolaan aset lembaga pendidikan,” urainya.
Setelah sekian lama tidak ada perubahan kepengurusan sebagaimana diamanahkan undang-undang dan Anggaran Dasar, Dewan Pembina pada tahun 2024 memutuskan memberhentikan seluruh Pengurus, Pengawas, dan sebagian anggota Pembina, kemudian mengangkat susunan yang baru.
“Langkah ini bukan sengketa internal, melainkan perubahan kepengurusan biasa yang merupakan wewenang mutlak Dewan Pembina dan telah dilaporkan untuk dicatat sesuai ketentuan administratif,” imbuhnya.
Status dan Larangan Pengalihan Aset
Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Yayasan, “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.” Sejak semula, kekayaan yayasan sudah terpisah mutlak dari kekayaan pribadi pendiri maupun pengurus.
Lebih tegas, Pasal 5 (sebagaimana diubah) menyatakan bahwa kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.
Sementara Pasal 37 membatasi kewenangan Pengurus secara keras: Pengurus tidak berwenang mengalihkan atau membebani kekayaan yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina, dan tidak berwenang membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain. Baik Pembina maupun Pengurus memiliki kewajiban fidusia (fiduciary duty) untuk bertindak dengan itikad baik semata-mata demi kepentingan yayasan.
Atas dasar manipulasi dokumen dan penyalahgunaan kewenangan, Panji Gumilang dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Undang-Undang Yayasan sekaligus melakukan tindak pidana pencucian uang.
Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan Mahkamah Agung memerintahkan pengembalian seluruh aset yang disita kepada Yayasan Pesantren Indonesia. Pengakuan di persidangan bahwa aset tersebut milik yayasan, bukan pribadi, memperkuat amar putusan tersebut.
“Sayangnya, hingga saat ini Kejaksaan mengabaikan amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Alasan “sakit” tidak didukung fakta objektif, sementara pihak yang bersangkutan tetap aktif melakukan berbagai kegiatan, termasuk menandatangani MoU atas nama lembaga lain di luar struktur sah yayasan.
“Tindakan semacam ini memperkuat indikasi bahwa upaya menggeser peran yayasan masih terus berlangsung, padahal hukum sudah memberikan jawaban yang jelas: aset yayasan bukan milik pribadi, dan hanya organ yang sah menurut keputusan Dewan Pembina yang berwenang mewakilinya,” sebut Iskandar.
Putusan Inkrah Harus Dieksekusi
Lebih jauh, Iskandar mengatakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap bukan sekadar kertas. Ia adalah perintah negara. Penundaan tanpa alasan yang sah menimbulkan pertanyaan serius tentang kepastian hukum (legal certainty) dan persamaan di depan hukum (equality before the law).
Pelajaran hukum yang mudah dipahami dari kasus ini adalah: 1) Dokumen palsu tidak bisa menjadi dasar hak yang sah. Pemalsuan akan terbongkar melalui bukti forensik dan proses peradilan.
2) Yayasan adalah badan hukum mandiri. Asetnya tidak bisa diperlakukan sebagai milik pribadi pengurus, meskipun pengurus tersebut sangat berpengaruh.
3) Putusan inkracht harus dieksekusi. Tanpa eksekusi, putusan kehilangan makna. Kejaksaan adalah ujung tombak penegakan hukum di tahap ini.
4) Kebenaran hukum bersifat objektif. Rasa takut, pengaruh, atau manuver kelembagaan tidak bisa menghapus fakta yang sudah dibuktikan di pengadilan.
Seruan kepada Lembaga Pengawas
Iskandar mengatakan Yayasan Pesantren Indonesia menyerukan kepada lembaga-lembaga terkait untuk segera melakukan verifikasi yang serius, objektif, dan mendalam:
Pertama, kepada Komisi Yudisial, sebagai lembaga pengawas perilaku hakim, perlu memastikan bahwa putusan-putusan yang telah dijatuhkan dijalankan sesuai amarnya tanpa intervensi atau penundaan yang tidak berdasar.
Kedua, kepada Komisi Kejaksaan, sebagai pengawas eksternal Kejaksaan, wajib menelaah apakah terdapat kelalaian atau pelanggaran dalam pelaksanaan eksekusi oleh Kejaksaan Negeri Indramayu.
Ketiga, kepada Mahkamah Agung, sebagai puncak lembaga yudikatif, memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk memastikan bahwa putusannya tidak hanya menjadi dokumen formal, melainkan benar-benar dieksekusi.
Keempat, Kejaksaan Agung, sebagai pimpinan tertinggi institusi penuntut umum, sepatutnya mengambil langkah supervisory yang tegas agar amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dibiarkan menggantung.
Iskandar menegaskan keadilan yang ditunda adalah ketidakadilan yang nyata. Setelah sekian lama perkara ini menjadi sorotan publik, verifikasi serius dari lembaga-lembaga tersebut menjadi kebutuhan mendesak.
Hanya dengan penegakan hukum yang konsisten, transparan, dan berani, kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dapat dipulihkan, dan kebenaran yang telah dibuktikan di ruang sidang benar-benar diwujudkan di dunia nyata.
“Semoga semua pihak yang berwenang menjalankan amanahnya dengan penuh integritas, sehingga hukum tidak lagi menjadi alat yang dapat dilenturkan, melainkan tiang yang kokoh bagi keadilan. Hukum, meski kadang lambat, tetap berjalan. Dan di atas segalanya, kebenaran yang Allah SWT janjikan memang selalu menemukan jalannya,” pungkas Iskandar.(har)







Be First to Comment