JAKARTA, NP – Kementerian Agama (Kemenag) tengah menyusun naskah akademik rancangan undang-undang (RUU) tentang pencegahan penyebaran budaya Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ). Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah merespons kebijakan pertahanan negara yang memasukkan isu penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu ancaman nonmiliter.
Penyusunan naskah akademik tersebut dikawal Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i dengan melibatkan pemuka agama, akademisi, praktisi hukum, serta Komisi VIII DPR RI.
Ketua Tim Kerja Penyusunan Naskah Akademik Pencegahan Penyebaran LGBTQ, Iswandi Syahputra, mengatakan, pembentukan tim kerja merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029.
“Di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa penyebaran budaya LGBTQ merupakan salah satu ancaman pertahanan negara nonmiliter,” ujar Iswandi yang juga Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan di Jakarta, Senin (16/11/2026), sebagaimana dikutip dari laman resmi Kemenag, Selasa (17/11/2026).
Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, Kemenag menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1115 tentang Tim Kerja Pencegahan Penyebaran Budaya LGBTQ pada Kementerian Agama.
Iswandi menjelaskan, pada tahap awal tim kerja merumuskan dua pendekatan utama, yakni pencegahan melalui pendidikan dan penguatan peran penyuluh agama.
Pendekatan pertama dilakukan dari hulu melalui penyisipan materi pencegahan LGBTQ dalam kurikulum pembelajaran keagamaan. Sementara pendekatan kedua diarahkan pada penyusunan pedoman bagi penyuluh agama di daerah.
“Di bagian hilir, kita menyusun semacam pedoman bagi penyuluh-penyuluh keagamaan kita di daerah yang berisi atau bermuatan tentang pencegahan penyebaran budaya LGBTQ,” katanya.
Namun, menindaklanjuti usulan Ketua Komisi VIII DPR RI dalam pertemuan sebelumnya, ruang lingkup kerja tim diperluas dengan memasukkan penyusunan naskah akademik RUU pencegahan penyebaran budaya LGBTQ.
Menurut Iswandi, langkah tersebut dinilai mendesak menyusul munculnya berbagai kampanye kelompok pendukung LGBTQ di ruang publik. Ia menilai persoalan tersebut tidak lagi terbatas pada ranah privat, tetapi telah menyentuh dinamika sosial dan moral masyarakat.
“Ini bukan lagi urusan privat, ini bukan lagi urusan orientasi seksual yang sifatnya privat, tapi sudah masuk ke ruang moral publik. Oleh karena itu, kita tidak bisa diam, kita harus mengambil inisiatif,” tegasnya.
Forum penyusunan naskah akademik tersebut dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama membahas perspektif organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dan tokoh lintas agama melalui tema “Peran Agama dan Ormas Keagamaan dalam Pencegahan Budaya LGBTQ”.
Diskusi panel menghadirkan Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Cholil Nafis, Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ihsan Tanjung, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Abbas, serta rohaniwan senior Sangha Theravada Indonesia (STI) Bhikkhu Partono Nyanasuryanadi.
Sementara sesi kedua difokuskan pada pembahasan peta jalan, inisiasi, serta penyusunan draf naskah akademik RUU. Pembahasan melibatkan Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenag, dosen Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair), serta peneliti dan praktisi hukum.
Pencegahan LGBTQ Bukan Pelanggaran HAM
Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i menegaskan, penyusunan naskah akademik dan rancangan regulasi tersebut dimaksudkan untuk melindungi bangsa sekaligus menjaga keyakinan umat beragama.
Ia berpandangan, upaya pencegahan penyebaran LGBTQ tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Menurutnya, HAM merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dipahami dalam kerangka nilai agama, Pancasila, dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Karena itu, dari awal saya memberikan underline bahwa pembahasan ini justru ingin memuliakan manusia seperti manusia yang seutuhnya. Tidak ada sedikit pun anasir pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam upaya mencegah penyebaran budaya LGBT,” ungkap Romo.
Selain persoalan LGBTQ, Wamenag juga menyoroti tiga ancaman global lainnya yang dinilai memiliki dukungan pendanaan besar dan berpotensi melemahkan ketahanan bangsa. Ketiganya adalah terorisme, peredaran narkotika, serta penguasaan ruang digital.
Terkait mekanisme legislasi, Romo menjelaskan, naskah akademik yang disusun tim kerja Kemenag nantinya akan menjadi bahan masukan bagi anggota Komisi VIII DPR RI yang memiliki hak inisiatif mengajukan rancangan undang-undang sesuai ketentuan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
Pemerintah dan DPR selanjutnya dapat berkolaborasi dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai bagian dari proses pembentukan regulasi.
Dengan mekanisme tersebut, Kemenag berharap hasil kajian akademik dapat menjadi landasan pembahasan lebih lanjut dalam rangka mengimplementasikan Perpres Nomor 111 Tahun 2025.
Komisi VIII DPR Dukung Penguatan Regulasi
Anggota Komisi VIII DPR RI Lale Syifaun Nufus yang hadir mewakili Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wahid menyambut baik penyusunan naskah akademik mengenai pencegahan penyebaran LGBTQ.
Ia menyampaikan harapan pimpinan Komisi VIII agar kegiatan tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan regulasi, khususnya dalam menghadapi tantangan sosial dan budaya yang dinilai berpengaruh terhadap generasi muda.
Menurut Lale, dinamika global saat ini menghadirkan tantangan yang semakin kompleks. Ancaman terhadap ketahanan negara tidak lagi terbatas pada aspek militer, tetapi juga menyentuh dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga keselamatan umum.
“Dalam kerangka kebijakan pertahanan negara, kita mengenal adanya bentuk ancaman nonmiliter, yaitu ancaman yang menyasar dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta keselamatan umum,” ujarnya.
Ia menambahkan, salah satu isu yang menjadi perhatian adalah masuknya berbagai nilai budaya asing yang dinilai tidak sejalan dengan falsafah hidup bangsa Indonesia.
Lale menilai, perdebatan mengenai persoalan tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka penguatan nilai-nilai Pancasila, norma kesusilaan, serta ketahanan keluarga dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
“Pembiaran terhadap penyebaran LGBTQ atau normalisasi terhadap kampanye masif LGBTQ akan berdampak pada pergeseran nilai-nilai moral di masyarakat dan struktur ketahanan keluarga. Sebagai bangsa yang berdaulat secara ideologi dan berlandaskan nilai-nilai yang religius, kita tentu tidak bisa menutup mata terhadap berbagai pergeseran moral yang terjadi di tengah arus globalisasi dan digitalisasi,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Lale menyampaikan tiga langkah mitigasi yang perlu menjadi perhatian dalam upaya memperkuat ketahanan sosial masyarakat.
Pertama, penguatan ketahanan ideologi dan keluarga melalui peningkatan peran keluarga, lembaga pendidikan, serta tokoh masyarakat dalam membangun karakter dan memberikan pendampingan kepada generasi muda.
Kedua, penerapan pendekatan yang humanis namun tegas. Upaya pencegahan, menurutnya, perlu dilakukan melalui edukasi, penguatan literasi sosial, serta kolaborasi lintas sektor dengan tetap berpedoman pada hukum positif dan penghormatan terhadap harkat serta martabat manusia.
Ketiga, membangun kesadaran kolektif bahwa ketahanan nasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan pertahanan fisik, tetapi juga oleh ketahanan moral, mental, sosial, dan keluarga.
Melalui penyusunan naskah akademik tersebut, Kemenag berharap tersedia landasan kajian yang dapat menjadi bahan pembahasan regulasi lebih lanjut bersama DPR RI. (red)







Be First to Comment