Press "Enter" to skip to content

Kementan Dorong RPHU Tana Tidung Penuhi Standar NKV, Operasi Januari 2027

Social Media Share
Pembangunan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) baru di Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara, yang ditargetkan mulai beroperasi pada Januari 2027. (Foto: Ist)

 

TANGERANG, NP – Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong pemenuhan standar kesehatan dan keamanan pangan dalam pembangunan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) baru di Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara. Fasilitas yang dibangun pihak swasta di luar kawasan Pasar Imbayud Taka, Tideng Pale, tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada Januari 2027.

Kehadiran RPHU baru diharapkan mampu meningkatkan standar pemotongan unggas sekaligus menjamin ketersediaan daging ayam yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) bagi masyarakat.

Melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementan mengapresiasi pembangunan fasilitas tersebut. Namun, pemerintah mengingatkan bahwa penyelesaian pembangunan fisik harus diikuti pemenuhan seluruh persyaratan perizinan berusaha (PB) dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU), termasuk Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Ditjen PKH, I Ketut Wirata, mengatakan pembangunan RPHU baru merupakan langkah positif dalam meningkatkan jaminan keamanan pangan asal hewan. Meski demikian, kelayakan fasilitas tidak hanya ditentukan oleh kondisi bangunan, tetapi juga pemenuhan standar higiene, sanitasi, dan persyaratan kesehatan veteriner.

Hal tersebut disampaikan Wirata saat ditemui di stan Ditjen PKH dalam ajang INNOFOOD 2026 di Tangerang, Sabtu (14/11/2026).

“Pembangunan RPHU baru merupakan perkembangan positif. Namun, penyelesaian fisik harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha (PB) dan persyaratan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU), seperti Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Pemerintah daerah bersama pelaku usaha harus memastikan seluruh persyaratan dipenuhi sebelum fasilitas dioperasikan,” ujar Wirata dalam keterangan pers, Senin (16/11/2026).

Berdasarkan hasil koordinasi Ditjen PKH dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara, penataan kegiatan pemotongan ayam di Kabupaten Tana Tidung telah dibahas melalui koordinasi lintas sektor. Pembahasan tersebut melibatkan instansi yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan, Kantor Kementerian Agama, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, unsur koperasi, serta pelaku usaha pemotongan ayam.

Melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah mendorong tersedianya fasilitas pemotongan unggas yang memenuhi persyaratan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. RPHU baru diharapkan mampu menciptakan proses pemotongan yang lebih tertata, higienis, serta sesuai standar keamanan pangan.

Wirata menegaskan, perlindungan konsumen menjadi tujuan utama pembenahan fasilitas pemotongan unggas tersebut. Karena itu, penerapan prinsip kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari biosekuriti, kesejahteraan hewan, higiene dan sanitasi, hingga pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah pemotongan.

Pemeriksaan antemortem sebelum hewan dipotong dan postmortem setelah pemotongan harus dilakukan oleh dokter hewan guna memastikan daging yang dihasilkan memenuhi persyaratan ASUH.

“Tujuan utama pembenahan ini adalah melindungi masyarakat. Daging ayam yang dikonsumsi harus memenuhi prinsip Aman, Sehat, Utuh, dan Halal. Penataan fasilitas juga harus memberikan kepastian bagi pelaku usaha agar kegiatan pemotongan dapat berlangsung secara tertib dan berkelanjutan,” tegasnya.

Menurut Wirata, keberhasilan pembenahan RPHU membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah daerah serta kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan berbagai rekomendasi yang telah diberikan.

Ditjen PKH juga mendorong pemerintah daerah memastikan perbaikan fasilitas lama berjalan sesuai rekomendasi, sekaligus mempercepat penyelesaian seluruh persyaratan operasional RPHU baru.

Selain itu, Kementan menekankan pentingnya komitmen kepala daerah dalam menjamin keberlanjutan pengawasan keamanan pangan asal hewan. Dukungan tersebut mencakup alokasi anggaran, ketersediaan dokter hewan dan tenaga teknis kompeten, serta peningkatan kapasitas petugas pengawas.

Dengan terpenuhinya berbagai persyaratan tersebut, RPHU baru di Kabupaten Tana Tidung diharapkan tidak hanya menjadi fasilitas pemotongan unggas berstandar kesehatan veteriner, tetapi juga memperkuat perlindungan konsumen, pengelolaan lingkungan, serta keberlanjutan usaha pemotongan unggas di daerah. (red)

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *