Gita Loka Murti menyampaikan sambutan pada pembukaan Project Meeting on Methodology for Coastal Subsidence Monitoring and Coastline Change Modelling yang diselenggarakan BIG di Bogor, Kamis (24/9/2026). (Foto: Ist)
BOGOR, NP – Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data mendorong penguatan kerja sama regional dalam pemantauan penurunan muka tanah di wilayah pesisir dan pemodelan perubahan garis pantai. Kerja sama tersebut dinilai penting untuk mendukung pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu serta perencanaan tata ruang yang lebih adaptif.
Hal tersebut disampaikan Kepala (Direktur) Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data, Gita Loka Murti, dalam sambutan pembukaan Project Meeting on Methodology for Coastal Subsidence Monitoring and Coastline Change Modelling for Integrated Coastal Zone Management and Spatial Planning yang diselenggarakan Badan Informasi Geospasial (BIG) di Bogor, Kamis (24/9/2026).
Dalam sambutannya, Gita menyampaikan apresiasi kepada Badan Informasi Geospasial, khususnya Direktur Pemetaan Rupabumi Wilayah Laut dan Pantai Astrit Rimayanti, Direktur Informasi Referensi Geospasial Fifik Syafiudin, serta seluruh tim dan institusi yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
“Pertemuan hari ini menandai dimulainya rangkaian kegiatan dalam proyek kolaboratif yang telah disepakati pada 34th Workshop on Managing Potential Conflicts in the South China Sea tahun lalu. Pertemuan ini merupakan langkah awal untuk menerjemahkan kesepakatan tersebut ke dalam kerja sama teknis yang berkelanjutan selama dua tahun ke depan,” kata Gita.
Menurut dia, proyek kolaboratif tersebut diawali dari wilayah pesisir utara Pulau Jawa. Kawasan tersebut menghadapi sejumlah tantangan, antara lain penurunan muka tanah, kenaikan muka laut, dan perubahan garis pantai yang berdampak terhadap masyarakat, infrastruktur, ekosistem, serta perencanaan tata ruang.
“Proyek ini dimulai dari wilayah pesisir utara Pulau Jawa, tempat penurunan muka tanah, kenaikan muka laut, dan perubahan garis pantai menimbulkan tantangan serius bagi masyarakat, infrastruktur, ekosistem, serta perencanaan tata ruang,” ujarnya.
Gita mengatakan, metodologi yang dikembangkan melalui proyek tersebut diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi wilayah studi awal, tetapi juga dapat diadaptasi untuk berbagai kondisi wilayah pesisir lainnya di kawasan.
Sesuai Terms of Reference, proyek tersebut diarahkan untuk menentukan dan membangun kapasitas dalam metodologi yang tepat bagi pemantauan penurunan muka tanah di wilayah pesisir serta pemodelan perubahan garis pantai.
Metodologi itu diharapkan dapat mendukung pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan perencanaan tata ruang. Berbagai pendekatan yang tersedia akan dibandingkan dengan mempertimbangkan tingkat akurasi, biaya, ketersediaan data, kemudahan penerapan, serta kemungkinan penerapannya di wilayah lain.
“Pada saat yang sama, proyek ini diarahkan menuju metodologi yang sesuai dan terharmonisasi, sekaligus memperkuat jejaring pakar dan institusi di tingkat regional,” kata Gita.
Dia menambahkan, nilai kerja sama tersebut tidak semata-mata diukur dari hasil teknis yang dihasilkan. Menurut Gita, proses kerja bersama juga dapat menjadi sarana membangun kepercayaan di antara para pakar dan institusi yang terlibat.
“Dengan bekerja bersama dalam menghadapi tantangan yang sama, para pakar dan institusi dapat memperkuat hubungan profesional, menjaga saluran komunikasi, serta membangun kebiasaan untuk bekerja sama,” katanya.
Gita menilai kerja sama praktis semacam itu penting bagi negara-negara yang berbatasan dengan laut semi-tertutup seperti Laut China Selatan. Menurutnya, keterlibatan dalam proyek bersama dapat menciptakan ruang praktis untuk bekerja sama meskipun masih terdapat perbedaan pandangan mengenai isu lainnya.
“Kerja sama ini tidak mengharuskan para peserta mengesampingkan posisi masing-masing. Sebaliknya, kerja sama memungkinkan kita mengidentifikasi bidang-bidang yang dapat dikerjakan bersama dan memberikan manfaat bagi semua pihak,” ujar Gita.
Dia mengatakan, dalam jangka panjang, kerja sama tersebut dapat berkontribusi terhadap peningkatan rasa saling percaya, mengurangi kesalahpahaman, serta membantu meminimalkan potensi konflik.
Pendekatan tersebut, lanjut Gita, sejalan dengan kerangka kerja sama yang terdapat dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, khususnya Pasal 123 mengenai kerja sama antara negara-negara yang berbatasan dengan laut tertutup atau laut semi-tertutup.
“UNCLOS mendorong kerja sama, antara lain, dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan laut serta koordinasi penelitian ilmiah, termasuk program penelitian bersama apabila diperlukan,” katanya.
Gita menegaskan, proyek yang dilakukan saat ini merupakan salah satu bentuk implementasi semangat kerja sama tersebut melalui ilmu pengetahuan, metodologi, data, dan pertukaran profesional.
Sebagai tahap awal proyek, Gita berharap pertemuan tersebut dapat menjadi fondasi yang kuat bagi rangkaian kegiatan selama dua tahun ke depan. Dia mendorong seluruh peserta untuk mengkaji metode yang diusulkan secara ketat dan konstruktif dengan mempertimbangkan kualitas ilmiah, keterjangkauan biaya, kebutuhan data, serta kemampuan adaptasi terhadap berbagai kondisi wilayah pesisir.
“Saya mendorong seluruh peserta untuk berbagi pengalaman secara terbuka dan mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang perlu dilakukan dalam proyek ini,” kata Gita.
Dia juga berharap pembahasan dapat menghasilkan kerangka metodologi yang praktis, sehingga dapat diuji, disempurnakan, dan diterapkan di berbagai lokasi studi kasus yang melibatkan para peserta.
“Melalui upaya tersebut, kita dapat memberikan manfaat nyata bagi ketahanan wilayah pesisir sekaligus mempertahankan Workshop sebagai wadah dialog, pembangunan kepercayaan, dan kerja sama regional yang praktis,” ujarnya.
Gita berharap seluruh rangkaian pertemuan dapat berlangsung produktif dan konstruktif serta menghasilkan kemajuan konkret melalui kerja sama antarpakar dan institusi yang terlibat. (red)
Be First to Comment