Mendagri Tito Karnavian menegaskan pentingnya integrasi data berbasis biometrik untuk mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran saat memberikan arahan kepada Pemkab Biak Numfor.(Foto: Ist)
BIAK NUMFOR, NP – Pemerintah mempercepat integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk memastikan bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pemanfaatan data kependudukan berbasis biometrik menjadi instrumen penting untuk menyaring penerima bantuan secara lebih akurat.
“Dengan sistem itu bisa membaca tepat, lebih tepat, lebih akurat ya siapa saja yang layak menerima bansos dan siapa yang tidak,” ujar Tito saat memberikan pengarahan kepada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor di Gedung Negara BN1, Kabupaten Biak Numfor, Papua, Jumat (31/7/2026).
Tito mengatakan, pemerintah kini mendorong pemutakhiran data terutama untuk kelompok masyarakat desil 1 hingga desil 4 sebagai kelompok prioritas penerima perlindungan sosial. Integrasi data antarkementerian dan lembaga dinilai menjadi kunci untuk memastikan program bantuan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Menurut dia, persoalan akurasi data masih menjadi tantangan dalam penyaluran bansos. Hal itu terlihat dari hasil uji coba pemadanan data berbasis biometrik yang dilakukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri di Kabupaten Banyuwangi.
Dalam proses validasi tersebut, ditemukan sejumlah data penerima bantuan yang tidak lagi sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Temuan itu menjadi dasar pentingnya pembaruan data secara berkala agar bantuan negara tidak salah diberikan.
“Teknologi ini akan membantu pemerintah melihat kondisi sebenarnya, siapa yang memang berhak menerima bantuan dan siapa yang tidak memenuhi kriteria,” kata Tito.
Ia menyebut Kabupaten Biak Numfor menjadi salah satu daerah yang diprioritaskan dalam perluasan implementasi e-government sebelum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
“Nah, sebelum tanggal 17 Agustus, Pak Presiden meminta kalau bisa tambah 100 lagi. Khusus di Papua salah satunya adalah Biak,” ungkapnya.
Mendagri meminta seluruh jajaran pemerintah daerah, mulai organisasi perangkat daerah (OPD), aparat kampung, hingga petugas Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), ikut mendukung proses pemutakhiran data di lapangan.
Menurut Tito, keterlibatan pemerintah daerah menjadi faktor penting agar bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
“Sehingga kita harapkan di Biak nanti penerima bantuan dari pemerintah pusat maupun pemberian bantuan dari pemerintah provinsi ataupun kabupaten itu betul-betul orang yang berhak, yang tepat sasaran,” tegasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Biak Numfor Markus Octovianus Mansnembra, Ketua DPRD Biak Numfor Daniel Rumanasen, Wakil Ketua I DPRD Biak Numfor Noak Krey, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor Zacharias L. Mailoa, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ditjen Dukcapil Kemendagri Muhammad Nuh Al Azhar, serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor. (red)
Be First to Comment