Menaker Yassierli menyampaikan paparan saat menjadi narasumber pada High Level Meeting (HLM) lintas kementerian bertema “Kolaborasi SE 2026, Fondasi Daya Saing Industri Masa Depan” di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (21/7/2026). (Foto: Ist)
BEKASI, NP – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan hasil Sensus Ekonomi (SE) 2026 akan menjadi pijakan utama pemerintah dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih akurat, adaptif, dan sesuai kebutuhan dunia usaha.
Penegasan tersebut disampaikan saat menjadi narasumber pada High Level Meeting (HLM) lintas kementerian bertema “Kolaborasi SE 2026, Fondasi Daya Saing Industri Masa Depan” yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) RI di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (21/7/2026).
Menurut Yassierli, SE 2026 akan menghadirkan potret menyeluruh mengenai struktur dan dinamika kegiatan ekonomi nasional, mulai dari perkembangan sektor usaha, persebaran aktivitas ekonomi, karakteristik skala usaha, hingga penyerapan tenaga kerja.
“Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan sektor usaha, persebaran kegiatan ekonomi, karakteristik skala usaha, hingga penggunaan tenaga kerja,” ujar Yassierli dalam keterangan pers, Selasa (21/7/2026).
Ia mengatakan data tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk memetakan perkembangan pasar kerja, mengidentifikasi sektor dan wilayah dengan potensi penyerapan tenaga kerja terbesar, sekaligus membaca perubahan kompetensi yang dibutuhkan dunia industri.
Menurutnya, hasil pemetaan itu akan memperkuat penyusunan kebijakan pelatihan vokasi agar selaras dengan kebutuhan industri, meningkatkan efektivitas penempatan tenaga kerja, serta mendorong produktivitas nasional guna memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global.
“SE ini untuk kita semua, untuk Indonesia, serta untuk adik-adik kita dan anak cucu kita. Maju industrinya, sejahtera pekerjanya. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026,” kata Yassierli.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan keberhasilan SE 2026 sangat bergantung pada kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Karena itu, BPS mendorong penguatan sinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perindustrian, dukungan asosiasi, pengelola kawasan industri (KI), kawasan ekonomi khusus (KEK), serta pelaku usaha, disertai sosialisasi secara masif dan koordinasi lintas kementerian untuk memastikan kelancaran pendataan di lapangan. (red)
Be First to Comment