Press "Enter" to skip to content

Berantas Kemiskinan, DNIKS Dorong Gerakan Nasional Pengentasan Kemiskinan

Social Media Share

Ketua Umum DNIKS A. Effendy Choirie bersama jajaran pengurus DNIKS, para tokoh maupun aktivis kesejahteran sosial dan pemberdayaan masyarakat di Kantor DNIKS, Jakarta. Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) mendorong pemberantasan kemiskinan di Indonesia menjadi gerakan nasional. Pemberantasan kemiskinan harus menjadi gerakan nasional yang melibatkan seluruh komponen bangsa, bersatu menuju Indonesia Sejahtera 2045. (Foto: DNIKS)

JAKARTA, NP- Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) mendorong pemberantasan kemiskinan di Indonesia menjadi gerakan nasional.

Untuk itu, Ketua Umum DNIKS A. Effendy Choirie mengajak seluruh komponen bangsa bersatu melakukan perubahan dan melindungi rakyat dari kemiskinan melalui Gerakan Nasional Pengentasan Kemiskinan.

“Pada HUT ke-59 ini, DNIKS mengajak seluruh komponen bangsa untuk membangun Gerakan Nasional Pengentasan Kemiskinan,” ujar Effendy Choirie dalam keterangannya, Sabtu (18/7/2026).

Lebih jauh, menurut Gus Choi, panggilan akrab Effendy Choirie, pemberantasan kemiskinan tidak boleh hanya menjadi program pemerintah semata, melainkan harus bertransformasi menjadi gerakan nasional yang melibatkan seluruh komponen bangsa.

Dia mengatakan kemiskinan merupakan persoalan krusial bangsa yang tanggung jawabnya tidak bisa hanya dibebankan kepada Kementerian Sosial atau pemerintah pusat dan daerah saja.

“Kemiskinan tidak boleh hanya menjadi urusan Kementerian Sosial atau pemerintah semata. Kemiskinan adalah persoalan bangsa,” kata Gus Choi.

Untuk itu, semua elemen bangsa harus dilibatkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dunia usaha, BUMN, organisasi sosial, organisasi keagamaan, perguruan tinggi, media massa, filantropi, dan masyarakat luas harus turut serta membantu menyelesaikan persoalan ini.

“Karena itu, pemberantasannya harus menjadi gerakan nasional yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Bila seluruh kekuatan bangsa bersatu, saya optimis Indonesia mampu mewujudkan cita-cita besar menuju Indonesia Sejahtera 2045,” imbuh mantan Anggota MPR/DPR RI ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih mencapai 23,85 juta jiwa atau 8,47 persen dari total penduduk.

Meskipun trennya menunjukkan penurunan dibanding tahun sebelumnya, angka tersebut menjadi pengingat bahwa jutaan warga negara masih hidup dalam kondisi serba terbatas.

Dari data tersebut, Gus Choi mengatakan DNIKS menyoroti pentingnya pendekatan kemiskinan multidimensi yang ditekankan oleh lembaga internasional seperti UNDP.

Kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi pendapatan, tetapi juga akses terhadap pendidikan, kesehatan, sanitasi, perumahan layak, listrik, air bersih, serta kualitas hidup lainnya

Gus Choi juga berpandangan bahwa DNIKS lembaga yang dipimpinnya mengajak masyarakat tidak berkutat pada perdebatan perbedaan jumlah kemiskinan. Perbedaan antara angka kemiskinan versi BPS maupun pendekatan kemiskinan multidimensi versi PBB tidak perlu dipertentangkan.

Keduanya justru harus dijadikan bahan evaluasi bersama agar bangsa Indonesia memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi kesejahteraan rakyat.

Gus Choi mengatakan ada 5 agenda utama yang telah ditetapkan DNIKS dalam upayanya membangun Gerakan Nasional Pengentasan Kemiskinan, yaitu:

Pertama, memastikan tidak ada warga yang kelaparan dan terlantar, kedua, meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan keluarga miskin. Lalu ketiga, memperluas lapangan kerja dan peluang usaha produktif.

Selanjutnya keempat, memperkuat perlindungan bagi penyandang disabilitas, lansia, anak terlantar, dan kelompok rentan lainnya. Dan kelima, membangun kolaborasi pemerintah, dunia usaha, filantropi, organisasi sosial, dan organisasi keagamaan dalam satu gerakan nasional kesejahteraan sosial.

Sebagai organisasi yang telah mengabdi selama 59 tahun, Gus Choi meyakini bahwa kemiskinan bukan takdir yang tidak bisa diubah.

“Dengan gotong royong nasional, kebijakan yang berpihak kepada rakyat, dan pengelolaan sumber daya yang adil, Indonesia mampu mewujudkan cita-cita konstitusi untuk memajukan kesejahteraan umum serta menghadirkan sejahtera untuk semua,” tegas Gus Choi.(har)

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *