Pimpinan delapan organisasi gereja yang tergabung dalam Forum Umat Kristiani Indonesia (FUKRI) menyampaikan pernyataan sikap bersama tentang krisis kemanusiaan di Tanah Papua di Kantor PGI, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (16/7/2026). (Foto: Ist)
JAKARTA, NP – Forum Umat Kristiani Indonesia (FUKRI) mendesak pemerintah segera mengevaluasi pendekatan keamanan di Tanah Papua dan mengedepankan penyelesaian melalui dialog, keadilan, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Delapan organisasi gereja nasional itu menilai pendekatan yang bertumpu pada kekuatan militer belum mampu mengakhiri krisis kemanusiaan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Sikap tersebut disampaikan dalam pernyataan bersama bertajuk “Mengakhiri Krisis Kemanusiaan di Tanah Papua, Mengedepankan Martabat Manusia, Dialog, dan Keadilan, Bukan Militerisasi” di Kantor Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (16/7/2026).
Dalam pernyataan itu, FUKRI menyebut konflik bersenjata yang terus berlangsung di Papua telah menimbulkan korban jiwa dari berbagai kalangan, baik Orang Asli Papua, warga sipil non-Papua, aparat keamanan, maupun pihak lain yang berada dalam pusaran konflik. Kelompok yang paling rentan, seperti perempuan, anak-anak, tokoh agama, tenaga kesehatan, guru, petani, dan masyarakat adat, disebut menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
“Peristiwa-peristiwa tragis yang kembali terjadi di Intan Jaya dan sejumlah wilayah konflik lainnya memperlihatkan bahwa krisis kemanusiaan di Papua bukan lagi persoalan insidental, melainkan krisis struktural yang terus berulang tanpa penyelesaian yang bermartabat,” demikian isi pernyataan tersebut.
FUKRI juga menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai terus memperkuat pendekatan keamanan melalui penambahan satuan militer non-organik, pembangunan instalasi pertahanan, serta pengerahan personel keamanan dalam berbagai program strategis nasional. Menurut mereka, kebijakan tersebut perlu dievaluasi karena memunculkan pertanyaan mengenai efektivitasnya dalam menghadirkan rasa aman bagi masyarakat sipil.
“Apakah pendekatan keamanan yang semakin dominan benar-benar merupakan jawaban atas kebutuhan utama Orang Asli Papua, atau justru memperpanjang rasa takut, ketidakpercayaan, dan penderitaan masyarakat sipil?” tulis FUKRI.
Forum tersebut menegaskan keamanan sejati tidak dibangun semata-mata melalui kekuatan senjata, melainkan melalui keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan warga negara, serta kesediaan semua pihak membangun dialog yang tulus dan inklusif.
Karena itu, FUKRI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan keamanan di Papua. Organisasi-organisasi gereja itu juga meminta pemerintah memberikan prioritas utama pada penanganan krisis kemanusiaan, terutama bagi ribuan warga yang mengungsi akibat konflik dan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, perlindungan, serta pelayanan pastoral.
Selain itu, FUKRI kembali menegaskan bahwa dialog kemanusiaan merupakan jalan paling bermartabat untuk menyelesaikan persoalan Papua.
“Dialog bukanlah tanda kelemahan negara, melainkan wujud kedewasaan demokrasi. Dialog merupakan keberanian untuk mendengarkan luka, ruang untuk saling mengakui kenyataan, membangun kepercayaan, dan mencari jalan keluar yang menghormati martabat seluruh pihak,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
FUKRI juga menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia beserta seluruh pemangku kepentingan agar menempatkan penyelamatan kehidupan manusia sebagai prioritas tertinggi dalam setiap kebijakan di Tanah Papua.
“Gereja tidak berpihak kepada kekerasan dalam bentuk apa pun. Gereja berpihak kepada kehidupan, kepada mereka yang terluka, kepada para pengungsi, kepada perempuan dan anak-anak, kepada masyarakat adat, dan kepada setiap keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi,” tegas FUKRI.
Di sisi lain, FUKRI mengajak seluruh gereja di Indonesia memperkuat pelayanan kemanusiaan melalui pendampingan pastoral, trauma healing, pendidikan perdamaian, pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan bagi para pengungsi dan kelompok rentan di Papua. Mereka juga meminta pemerintah memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi gereja untuk menjalankan panggilan kemanusiaannya tanpa stigma maupun rasa takut.
Pernyataan sikap bersama tersebut ditandatangani Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty, Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Rm. Aloysius Budi Purnomo, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) Pdt. Eliver Radjagoekgoek, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (PGLII) Pdt. Ronny Mandang, Ketua Umum Persekutuan Baptis Indonesia (PBI) Pdt. Rendy Alexander Chuang, pimpinan Gereja Bala Keselamatan Indonesia (GBK) Kolonel Hosea Makagiantang, pimpinan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) Pdt. Frend Frans, serta pimpinan Gereja Orthodox Indonesia (GOI) Metrophanes Dedy Sutanto. (red)
Be First to Comment