Ilustrasi – Industri peternakan ayam.(Foto: Dok)
JAKARTA, NP – Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel untuk memastikan seluruh program pembangunan peternakan dan kesehatan hewan berjalan tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, menegaskan penguatan tata kelola menjadi kunci agar setiap program, anggaran, dan pelayanan publik dilaksanakan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami terus memperkuat tata kelola, pengawasan, dan akuntabilitas di seluruh unit kerja. Komitmen kami adalah memastikan setiap program dilaksanakan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan kesejahteraan peternak,” ujar Agung di sela-sela mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Pertanian Sudaryono di Denpasar, Bali, Jumat (10/7/2026). Pernyataan tersebut disampaikan dalam pers rilis yang diterima redaksi, Sabtu (11/7/2026).
Menurut Agung, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penerapan manajemen risiko, digitalisasi layanan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia terus dipercepat untuk membangun organisasi yang profesional, adaptif, dan akuntabel.
Sejalan dengan arahan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, seluruh jajaran Kementan diminta memperkuat budaya kerja yang berintegritas. Mentan Amran menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik penyimpangan, korupsi, maupun penyalahgunaan anggaran karena setiap rupiah yang dikelola merupakan amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan dan dikembalikan manfaatnya kepada petani serta peternak.
Di tengah penguatan tata kelola tersebut, Kementan juga mempercepat berbagai program strategis, mulai dari peningkatan produktivitas ternak, penyediaan bibit unggul, penguatan kesehatan hewan, pengembangan hijauan pakan, hingga investasi dan hilirisasi peternakan guna memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Kepercayaan masyarakat adalah modal utama. Karena itu, kami terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan agar tata kelola organisasi semakin baik, pelayanan publik semakin berkualitas, dan pembangunan peternakan serta kesehatan hewan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Agung.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nuryani Zainuddin, memastikan seluruh fungsi administrasi, dukungan teknis, pengelolaan program, serta koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di berbagai daerah tetap berjalan optimal.
“Seluruh layanan administrasi, dukungan teknis, pengelolaan program, serta koordinasi dengan unit pelaksana teknis di berbagai daerah terus berjalan sesuai tugas dan fungsinya. Kami berkomitmen memastikan seluruh pelayanan kepada masyarakat dan peternak tetap berlangsung optimal sehingga pelaksanaan program pembangunan peternakan tidak terganggu,” ujar Nuryani.
Penguatan tata kelola tersebut diharapkan berjalan seiring dengan percepatan pembangunan sektor peternakan melalui peningkatan produksi ternak, penguatan kesehatan hewan, penyediaan bibit unggul, pengembangan pakan, investasi, dan hilirisasi, sehingga mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak. (red)
Be First to Comment