Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial ke-5 Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) di Aula Gedung DNIKS Jalan Tanah Abang Timur No. 15 Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2026) dengan tema “Strategi Daerah Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Prasejahtera, Lansia dan Memenuhi Hak-Hak Penyandang Disabilitas”. (Foto: DNIKS)
JAKARTA, NP- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin menegaskan komitmen penuh lembaga yang dipimpinnya mengawal aspirasi Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS).
Menurutnya, program dan isu-isu yang diperjuangkan DNIKS yaitu kesejahteraan sosial dan kepentingan kelompok disabilitas sebenaenya sama dengan yang diupayakan DPD RI selama ini.
Penegasan disampaikan Sultan Baktiar Najamudin dalam Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial ke-5 yang digelar Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) di Aula Gedung DNIKS Jalan Tanah Abang Timur No. 15 Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2026).
Konferensi Nasional Kesos ke-5 DNIKS itu mengambil tema “Strategi Daerah Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Prasejahtera, Lansia dan Memenuhi Hak-Hak Penyandang Disabilitas”.
“Kita semua punya konsep yang sama. Tinggal.bagaimana agar sekerang ini bukan hanya sekedar lips servisnya, tapi bagaimana implementasinya,” kata Sultan.
Salah satu upaya yang dilakukan DPD RI saat ini, ungkap Sultan adalah DPD RI berupaya memproses revisi Undang-Undang Jaminan Sosial sebagai inisiatif untuk memperkuat perlindungan bagi warga prasejahtera.
“DPD siap menjadi jembatan untuk meyakinkan eksekutif agar program kesejahteraan sosial dan hak-hak disabilitas menjadi agenda nasional yang konkret, bukan sekadar lips service di panggung saja,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sultan mengenalkan konsep Green Democracy yang ia gagas. Konsep yang sedangkan ia buat patennya ini, menekankan pada keseimbangan antara hak rakyat dan kelestarian ekosistem.
Sultan meyakini produk legislasi yang berkualitas memerlukan sistem double check yang kuat antara DPR dan DPD agar tidak mudah digugat di Mahkamah Konstitusi.
Ia juga menyoroti korelasi antara sistem demokrasi yang berbiaya mahal dengan kualitas kebijakan kesejahteraan sosial di Indonesia.
Sultan menilai, sistem pemilihan langsung saat ini menuntut biaya politik yang sangat besar, sehingga orientasi pejabat publik seringkali bergeser dari substansi pelayanan masyarakat menjadi sekadar pengembalian modal politik.
“Demokrasi kita sangat mahal. Akibatnya, orientasi bukan lagi pada nilai atau substansi kebijakan, seperti hak disabilitas atau kesejahteraan sosial, tapi pada bagaimana mengumpulkan uang untuk kontestasi. Ini harus dievaluasi,” tegas Sultan di hadapan pengurus DNIKS dan para penyandang disabilitas.
Menutup arahannya, Sultan mengundang jajaran pengurus DNIKS untuk berdiskusi lebih lanjut di Kantor DPD RI pasca-Lebaran mendatang. Ia berharap kolaborasi ini dapat melahirkan regulasi yang lebih akomodatif bagi kelompok rentan di seluruh pelosok daerah.
Kesejahteraan Sosial di Daerah
Di tempat sama, Ketua Umum DNIKS A. Effendy Choirie mengatakan tujuan dari diselenggarakannya konferensi ini untuk mengumpulkan berbagai pandangan dan pemikiran terkait masalah kesejahteraan sosial terutama masalah kesejahteraan di seluruh daerah di Indonesia.
Ia berharap dari konferensi ini akan lahir rekomendasi yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos).
“Tujuan konferensi ini, satu adalah menghimpun pemikiran dari berbagai kalangan. Untuk kita sumbangkan kepada pemerintah melalui Kementerian Sosial atau melalui kementerian-kementerian lain, sesuai dengan fungsi DNIKS,” kata Gus Choi, panggilan akrab Effendy Choirie.
DNIKS sebagai organisasi sosial (orsos) kata Gus Choi, selain menjembatani kaum akademisi atau cendekiawan untuk menyumbangkan pemikirannya dalam membenahi masalah-masalah sosial.
Selain itu, DNIKS lanjut Gus Choi juga memberi masukan, mengkritisi serta mengontrol pemerintah dalam setiap kebijakannya agar sesuai UUD dan regulasi terkait masalah sosial.
“Sudahlah undang-undang yang sudah diputuskan oleh DPD dan DPR RI dilaksanakan oleh negara, dilaksanakan oleh pemerintah,” kata Gus Choi.
Oleh karena itu, melalui forum ini, Gus Choi berharap DPD RI dapat mendorong pemerintah untuk memprioritaskan menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial dan memenuhi hak-hak disabilitas.
“Sekaligus juga DPD berperan aktif bagaimana mendorong pemerintah, supaya pemerintah betul-betul memprioritaskan kesejahteraan sosial menjadi program utama. Memenuhi hak-hak disabilitas,” pungkasnya.
Lebih lanjut, DNIKS juga mendorong kepada pemerintah daerah (pemda) melalui APKASI untuk menjadikan masalah prasejahteraan, disabilitas, lansia, dan sebagainya menjadi program prioritas.
“Bagaimana kita memikirkan ini, di daerah-daerah, kepala-kepala daerah ini, untuk menjadikan programnya prioritas untuk prasejahteraan, disabilitas, langsia, dan sebagainya,” tegas Gus Choi.
Di forum sama, Ketua Umum APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) 2025–2030, Bursah Zarnubi menekankan pentingnya memiliki mental dan semangat berkembang dan maju dalam menjalankan kehiduoan berbangsa dan bernegara.
Ia mencontoh, bangsa Vietnam meski belum lama merdeka tapi memiliki kemajuan pesat. Bahkan di bidang tertentu melampaui Indonesia yang lebih dulu merdeka.
Bursah yang juga Bupati Lahat, Sumatera Selatan ini mengatakan tumbuhnya industri yang berorientasi ekspor, menunjukkan kemajuan sebuah negara. Sayangnya, ia menyesalkan negara Indonesia masih memiliki ketergantungan pada produk impor. (har)
Be First to Comment