Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memaparkan data kebutuhan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar, dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Senin (19/1/2026). (Foto: Ist)
JAKARTA, NP – Pemerintah pusat meminta seluruh kepala daerah menyampaikan data kebutuhan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) secara presisi, tepat, dan akurat. Langkah ini penting agar intervensi pemerintah tepat sasaran serta proses rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak dapat berjalan cepat.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (19/1/2026).
Bima dalam keterangan pers, Selasa (20/1/2026), menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah melakukan dialog langsung dengan berbagai daerah terdampak bencana. Dari hasil peninjauan lapangan, pemerintah memperoleh gambaran bahwa penanganan pascabencana harus berbasis perencanaan menyeluruh, mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, hingga penganggaran. Karena itu, kualitas data dari pemerintah daerah menjadi kunci utama.
Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Peran aktif kepala daerah dalam menyampaikan data lengkap dan valid menjadi sangat penting agar intervensi kementerian dan lembaga dapat segera direalisasikan.
Bima juga menyampaikan kebijakan Presiden terkait relaksasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun untuk seluruh daerah di ketiga provinsi, baik terdampak langsung maupun tidak. Penyaluran TKD di awal tahun diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi daerah, dengan prioritas penggunaan untuk penanganan bencana dan dukungan terhadap daerah terdampak di sekitarnya.
Ia menegaskan, TKD bukan satu-satunya instrumen pemulihan. Pemerintah menyiapkan berbagai intervensi lintas kementerian, seperti bantuan sosial, Dana Tunggu Hunian, dukungan pemulihan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta rehabilitasi lahan pertanian rusak ringan hingga sedang agar aktivitas ekonomi masyarakat cepat pulih.
Untuk memulihkan pelayanan publik, Kemendagri telah menerjunkan 1.138 personel praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendagri untuk mendukung operasional kantor-kantor dinas di daerah terdampak. Kolaborasi dengan TNI dan Polri juga diperkuat di berbagai titik.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melalui tayangan video pendek meminta dukungan penuh Komisi II DPR RI, baik dalam pengawasan maupun kebijakan, agar proses pembangunan kembali daerah bencana berjalan sesuai target. “Kami mohon dukungan penuh dari Komisi II dalam pengawasan, penganggaran, dan pemberian masukan, agar kami dapat bekerja maksimal untuk kepentingan masyarakat terdampak,” tandasnya.
Rapat tersebut dihadiri Wamendagri Akhmad Wiyagus, jajaran pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, serta kementerian dan lembaga terkait (red)
Be First to Comment