Mendagri Tito: Digitalisasi Bansos Kunci Tepat Sasaran dan Efisien

Mendagri Tito Karnavian menegaskan percepatan digitalisasi bansos untuk penyaluran tepat sasaran, efektif, dan efisien.(Foto:Ist)

JAKARTA, NP – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan percepatan digitalisasi bantuan sosial agar penyaluran lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien. Digitalisasi, menurut Tito, merupakan agenda strategis pemerintah untuk menjamin hak kelompok rentan.

“Masalah sosial, termasuk bantuan sosial, adalah tugas negara. Konstitusi juga mengatur perlindungan bagi masyarakat yang kurang mampu,” ujarnya, Kamis (4/12/2025), saat membuka Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Tingkat Nasional secara hybrid dari Kantor Kemendagri, Jakarta.

UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatur urusan sosial sebagai salah satu prioritas pelayanan dasar kepala daerah. Selama ini, pemerintah pusat dan daerah menyalurkan berbagai program bansos, tetapi masih menghadapi kendala seperti ketidaktepatan sasaran dan data penerima yang dinamis.

“Ada penerima yang tadinya menganggur tapi kini menjadi ASN atau TNI/Polri, atau pindah alamat, bahkan meninggal, tapi masih tercatat sebagai penerima,” jelas Tito.

Presiden Prabowo Subianto menugaskan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan untuk mempercepat digitalisasi bansos. Momentum pentingnya adalah peluncuran pilot project di Banyuwangi, yang melibatkan berbagai kementerian termasuk Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri. Program ini dianggap berhasil karena memastikan data penerima akurat dan tidak ada duplikasi.

Ditjen Dukcapil telah mendata 99 persen penduduk Indonesia dengan data biometrik seperti sidik jari, iris mata, dan pengenalan wajah. Data ini menjadi basis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikoordinasikan Bappenas bersama BPS, dan digunakan dalam program bansos digital untuk memastikan efektivitas dan efisiensi.

Turut hadir Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Bappenas Rachmat Pambudy, MenPANRB Rini Widyantini, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, serta pejabat terkait lainnya.(red)