Anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI, Elva Farhi Qolbina, saat mengikuti rapat kerja Komisi E DPRD DKI Jakarta membahas Pra-Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/3). (Foto: Ist)
JAKARTA, NP — Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Elva Farhi Qolbina, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghadirkan psikolog anak yang siaga di panti sosial dan panti asuhan. Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi E DPRD DKI Jakarta terkait Pra-Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Menurut Elva, keberadaan psikolog anak penting untuk membantu anak-anak di panti sosial yang kerap membutuhkan ruang aman untuk mengekspresikan perasaan mereka.
“Saya sudah pernah sampaikan ini sebelumnya. Saya agak concern di panti sosial dan panti anak. Itu mohon, mungkin di sini saya tidak tahu sudah masuk atau belum di Ranwal 2027 perihal psikolog anak,” ujar Elva dalam rapat kerja di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Ia mengungkapkan, berdasarkan kunjungannya ke sejumlah panti sosial, anak-anak terlihat sangat antusias ketika ada orang yang datang dan bersedia mendengarkan cerita mereka.
“Karena saya beberapa kali kunjungan ke sana, anak-anak ini sangat melekat. Ketika ada orang baru datang, mereka langsung bersemangat dan ingin bercerita,” kata Elva.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa anak-anak di panti asuhan membutuhkan figur pendamping yang dapat memahami kondisi psikologis mereka secara profesional.
“Usia anak-anak di panti asuhan adalah usia ketika mereka membutuhkan sosok pengasuh. Oleh karena itu, saya pikir penting ada psikolog anak yang siaga di panti asuhan,” ujarnya.
Selain mendorong kehadiran psikolog anak di panti sosial, Elva juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas guru bimbingan konseling (BK) di sekolah-sekolah.
Ia mempertanyakan apakah program peningkatan kapasitas guru BK sudah masuk dalam perencanaan RKPD 2027 oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
“Di RKPD 2027 ini apakah sudah masuk juga program peningkatan kapasitas guru BK,” ucapnya.
Rapat kerja Komisi E tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, serta Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin.
Elva menilai, keberadaan guru BK yang memiliki kapasitas memadai juga sangat penting untuk mendukung perkembangan psikologis siswa di sekolah.
Menurutnya, perhatian terhadap kesehatan mental anak perlu menjadi bagian penting dalam kebijakan pendidikan dan sosial di Jakarta. (Red)
Be First to Comment