Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian saat memberikan arahan terkait percepatan sinkronisasi program pemulihan di Aceh.(Foto: Ist)
JAKARTA, NP – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah di Provinsi Aceh untuk menyinkronkan seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi permanen. Langkah ini dinilai penting agar daerah dapat mengambil peran dalam pemulihan sektor-sektor yang belum ditangani kementerian/lembaga (K/L) melalui Rencana Induk (Renduk) Pascabencana Sumatera.
Tito menegaskan Renduk menjadi acuan utama pemulihan tahap permanen periode 2026–2028 yang mencakup 11.520 kegiatan dengan total anggaran mencapai Rp100,166 triliun. Melalui skema tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat berbagi peran dan tanggung jawab dengan pemerintah pusat sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan di lapangan.
Sebagai contoh, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah merencanakan 1.141 kegiatan untuk perbaikan infrastruktur fisik. Menurut Tito, pemerintah daerah dapat mengisi ruang pada sektor infrastruktur lain yang belum tercakup dalam program tersebut.
“Inilah yang sebenarnya perlu kita sinkronkan. Ini yang kita ingin minta detail dari 1.141 ini ke mana saja supaya rekan-rekan di kabupaten, kota, provinsi tahu, oh mengerjakan yang itu. Berarti yang belum dikerjakan ini yang menjadi kewajiban daerah mengerjakan yang mana,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian Pembangunan serta Percepatan Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi di Kantor Gubernur Aceh, dalam keterangan tertulis, Selasa (9/6/2026).
Untuk itu, Tito menyampaikan pihaknya akan segera meminta 23 kementerian dan lembaga terkait untuk merinci seluruh program kerja beserta titik lokasinya. Data yang transparan dinilai penting agar pemerintah daerah dapat memetakan wilayah yang belum tertangani dan mengisi kebutuhan pemulihan yang masih tersisa.
Di sisi lain, Tito menilai pemerintah daerah terdampak bencana di Aceh memiliki kapasitas fiskal yang cukup untuk bergerak. Syaratnya, pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp10,6 triliun harus dioptimalkan. Selain itu, skema hibah antardaerah juga dapat menjadi opsi, yakni daerah dengan alokasi anggaran lebih besar membantu daerah terdampak yang memiliki keterbatasan fiskal.
Sebagai langkah lanjutan, Tito juga mendorong kementerian dan lembaga untuk mempercepat pengajuan anggaran pemulihan ke Kementerian Keuangan. Ia menekankan agar proses administrasi tidak menjadi hambatan di lapangan.
“Saya bilang uang sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan, presiden sudah keluarkan perintah direktif, surat resminya ada, alokasi anggarannya sudah. Masyarakat sudah menunggu, kok tidak diajukan? Akhirnya mengajukan semua, tapi ada yang masih proses di internal kementerian/lembaga,” ujarnya.
Kunjungan kerja Kasatgas PRR Pascabencana Sumatera ke Aceh ini merupakan bagian dari tahapan krusial rehabilitasi dan rekonstruksi permanen. Kegiatan tersebut juga menjadi tindak lanjut atas Renduk Pascabencana Sumatera yang telah disusun lintas sektor bersama pemerintah daerah untuk masa pemulihan tiga tahun ke depan, yakni 2026–2028.
Agenda tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA, Kepala Posko Satgas PRR Irjen Pol. Wahyu Bintono, serta perwakilan kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satgas PRR. Hadir pula Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta para bupati dan wali kota se-Provinsi Aceh. (red)
Be First to Comment