JAKARTA, NP – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggalang kerjasama dan kemitraan yang kuat dengan mitra kerja untuk mensukseskan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang harus segera dimulai sejak dini. Terutama di saat pandemi covid-19 seperti sekarang ini.
“BKKBN tiada artinya tanpa adanya mitra. Oleh karena itu hari ini ada TNI, ada Polri . Ada IBI dan PKK. Ini yang sangat luar biasa pentingnya. BKKBN memang harus menggerakan semua yang ada di lini lapangan,”kata Kepala BKKBN Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) di sela-sela acara Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Kemitraan Program Bangga Kencana Tahun Anggaran 2021, di Kantor BKKBN, Jakarta, Jumat (29/1/2021).
Adapun peserta Rakornis ini terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pusat maupun provinsi serta ASN BKKBN Pusat dan Provinsi, TNI, IBI Pusat dan Provinsi, TP PKK Pusat dan Provinsi.
Hasto menjelaskan, kondisi pandemi covid-19, justru meningkatkan angka kehamilan di kalangan pasangan usia subur. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas, integrasi dan akselerasi serta komitmen para pemangku kebijakan dan mitra kerja dalam peningkatan penggerakan Program Bangga Kencana di seluruh tingkatan wilayah.
Untuk itu BKKBN memerlukan koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kebijakan/stakeholder dan mitra kerja lainnya.
Hasto lebih jauh menegaskan Kerjasama dan kemitraan (collaboration and partnership) menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan, termasuk program Bangga Kencana, karena pada hakekatnya proses pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah dan Non Pemerintah, swasta, perguruan tinggi, serta lembaga & organisasi kemasyarakatan yang ada.
Dia menambahkan, BKKBN akan melaksanakan hajatan besar yakni Pendataan Keluarga (PK). Pelaksanaan PK ini dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia secara serentak pada bulan April 2021. Tujuannya untuk mendapatkan data dan informasi tentang keluarga Indonesia baik dari segi kuantitas keluarga maupun kualitas kehidupan keluarga Indonesia. “Pendataan Keluarga ini akan melibatkan banyak kader dilapangan, dan tentunya sekali lagi bapak ibu yang telah hadir dalam pertemuan Rakornis ini merupakan garda terdepan dari mitra kerja BKKBN,”imbuh Hasto.
Menurut data hasil Sensus Penduduk (SP) Tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia sampai dengan tahun 2020 sebanyak 270,2 juta jiwa. Sehingga total penduduk Indonesia telah bertambah sebanyak 32,56 juta jiwa dibandingkan hasil SP 2010, dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dalam dekade terakhir sebesar 1,25 %. Hal ini mengindikasikan bahwa melalui program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), LPP telah berhasil diperlambat bila dibandingkan dengan periode 2000-2010 yang mencapai 1,49 % per tahun.
Hasto juga berharap, melalui kemitraan ini segala tantangan yang dihadapi BKKBN diantaranya: 1) terjadinya peningkatan putus pakai penggunaan kontrasepsi bagi PUS; 2) meningkatnya angka Unmet-Need di masa Pandemi Covid-19; 3) Terhentinya sebagian besar kegiatan pengasuhan orang tua di kelompok kegiatan; serta 4) tidak maksimalnya pemberian pelayanan terpadu program Bangga Kencana dengan sector pembangunan lainnya, dapat di tekan menjadi seminimal mungkin. Bahkan kalau memungkinkan tidak terjadi lagi.
Seperti diketahui sejak dirintisnya BKKBN pada tahun 1957, telah terjalin kerjasama dan kemitraan yang kuat dan intens dengan mitra kerja dalam pelaksanaan pengaturan kehamilan atau menjarangkan kehamilan serta memberi nasihat perkawinan yang bermuara pada pengendalian penduduk di Indonesia.(red)
Be First to Comment