Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.(Foto: Ist)
DENPASAR, NP – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya transformasi layanan pertanahan seiring perubahan perilaku masyarakat. Menurutnya, layanan publik menyumbang porsi besar, yaitu 75-80% dari seluruh pekerjaan Kementerian ATR/BPN.
“Dua isu utama pelayanan publik saat ini adalah proses lama dan praktik pungutan liar. Ini harus ditangani melalui perubahan mindset sekaligus perbaikan sistem. Ekspektasi masyarakat sekarang berbeda. Mereka ingin dilayani cepat dan bersih,” kata Menteri Nusron dalam keterangan tertulis, Rabu (26/11/2025).
Pernyataan itu disampaikan saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Bali. Menteri Nusron menekankan, mayoritas pemohon layanan kini berasal dari generasi digital yang kritis terhadap ketentuan maupun pelayanan publik. Generasi ini tidak lagi mentoleransi praktik percepatan berbayar dan sangat aktif menyuarakan keluhan melalui media sosial.
“Perubahan perilaku itulah yang harus dibaca dan direspons dengan transformasi menyeluruh,” ujarnya.
Menteri Nusron menegaskan, transformasi layanan harus dimulai dari dua hal, yaitu sistem dan sumber daya manusia (SDM). Dari sisi sistem, penyederhanaan proses bisnis, penguatan akuntabilitas, dan digitalisasi layanan menjadi fokus. “Proses yang ada hari ini tidak salah, tapi untuk kondisi sekarang, sudah tidak relevan. Infrastruktur IT harus diperkuat. Digitalisasi adalah kunci mengurangi pungli dengan meminimalisir tatap muka. Saat ini HT dan Roya sudah digital, berikutnya layanan peralihan hak juga akan berbasis elektronik,” jelasnya.
Dari total tujuh juta berkas layanan pertahun di Kementerian ATR/BPN, sekitar 4% berasal dari Provinsi Bali. SDM memegang peran penting dalam menjaga kualitas layanan. Menteri Nusron menekankan, jajaran BPN harus memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas yang kuat.
“Kinerja pelayanan bergerak sangat dinamis. Seluruh jajaran diimbau terus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan. Kalau tidak berubah dan tidak meningkatkan kualitas diri, kita akan digulung oleh zaman,” tegasnya.
Dengan penataan sistem dan SDM, Menteri Nusron berharap Kanwil BPN Bali mampu memberikan layanan pertanahan cepat, bersih, transparan, dan sesuai ekspektasi masyarakat. “Perubahan perilaku masyarakat nyata. Transformasi layanan harus dilakukan, bukan hanya untuk menjawab kebutuhan publik, tapi juga agar institusi tetap relevan,” pungkasnya.
Kegiatan pembinaan diawali laporan kinerja dari Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali, I Made Daging. Turut hadir, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kanwil BPN Bali. Menteri Nusron didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian. (red)
Be First to Comment